Kecewa Tak di Respon Wakil Rakyat, Pendemo Duduki Gedung DPRD 

Kamis, 14 April 2022 | 21:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Rudi Alfian

LAMPUNG UTARA – Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Warga Lampung Utara Bergerak menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD setempat. Ratusan mahasiswa mendesak bertemu dengan para legislator, namun tak satupun wakil rakyat yang muncul.

“Beri waktu kami meminta pimpinan DPRD temui kami di depan massa aksi,” teriak orator aksi dari Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Kamis (14/04).

Melihat tak ada respon, ratusan mahasiswa yang memadati gedung DPRD mencoba masuk ruang paripurna. Namun mereka masih tertahan dengan penjagaan yang ketat oleh aparat kepolisian setempat.

“Jika kita tidak ditemui, kami akan masuk ke dalam gedung DPRD,” ancam Mahasiswa.

Baca Juga:  Lampung Dorong Hilirisasi untuk Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Mahasiawa juga menyampaikan jika mereka membawa kajian tentang isu-isu yang ada dan meminta agar para anggota dewan menerima aspirasi mahasiswa.

“Kita akan masuk gedung DPR. Masuk…masuk.. silahkan kawan kawan telpon keluarga, katakan pada mereka kita menjadi anggota dewan satu hari,” teriak orator aksi lagi.

Tak butuh waktu lama, para mahasiswa akhirnya mampu menguasai keadaan, dan seketika langsung menggeruduk ruang rapat paripurna dan menduduki ruangan yang dianggap sakral dalam setiap pengambilan keputusan mufakat yang katanya pro rakyat.

Dalam aksi tersebut mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi masyarakat Lampung Utara bergerak menyampaikan beberapa tuntutan dalam demo mahasiswa ini, yaitu:

Baca Juga:  Kepsek SLB Negeri Sukamaju Klarifikasi; Ijazah Proses Pencetakan

1.Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode.

2. Tolak Kenaikan harga BBM serta kenaikan PPN 11 persen

3. Mendesak dan menuntut pemerintah untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.

4, Meminta Pemerintah untuk memecat oknum yang membuat wacana masa jabatan presiden tiga periode.

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Kepala BNPT RI Apresiasi Film Toleransi “Ageman” 
Bimtek Review SAKIP, Dorong Kinerja Perangkat Daerah
Iran: Syarat Perundingan dengan AS sudah Disampaikan oleh Qatar
Menteri LH: Presiden RI Lakukan Pengendalian Perubahan Iklim
Kronologi Temuan Ombudsman soal Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong
Soal Lapas Cibinong, Ketua DPR: Sanksi Tegas Bila Terbukti 
Pendidikan Dasar Gratis Tak Cukup Hapus Biaya, Ledia Hanifah Soroti Sekolah Rusak dan Ketimpangan 3T
Sufmi Dasco : RUU Ketenagakerjaan Selesai Bulan Oktober

Berita Terkait

Kamis, 24 September 2026 - 21:34 WIB

Kepala BNPT RI Apresiasi Film Toleransi “Ageman” 

Kamis, 24 September 2026 - 21:28 WIB

Bimtek Review SAKIP, Dorong Kinerja Perangkat Daerah

Kamis, 24 September 2026 - 21:23 WIB

Iran: Syarat Perundingan dengan AS sudah Disampaikan oleh Qatar

Kamis, 24 September 2026 - 21:17 WIB

Menteri LH: Presiden RI Lakukan Pengendalian Perubahan Iklim

Kamis, 24 September 2026 - 21:11 WIB

Kronologi Temuan Ombudsman soal Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong

Berita Terbaru

Komjen Pol. (Purn.) Eddy Hartono

Berita Utama

Kepala BNPT RI Apresiasi Film Toleransi “Ageman” 

Kamis, 24 Sep 2026 - 21:34 WIB

Berita Utama

Bimtek Review SAKIP, Dorong Kinerja Perangkat Daerah

Kamis, 24 Sep 2026 - 21:28 WIB


Esmaeil Baghaei, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, menghadiri taklimat pers di Teheran, Iran, pada 24 Agustus 2026. (Xinhua)

Berita Utama

Iran: Syarat Perundingan dengan AS sudah Disampaikan oleh Qatar

Kamis, 24 Sep 2026 - 21:23 WIB

Jumhur Hidayat Menteri KLH di PBB

Berita Utama

Menteri LH: Presiden RI Lakukan Pengendalian Perubahan Iklim

Kamis, 24 Sep 2026 - 21:17 WIB