Kebijakan Presiden Terkait Devisa Hasil Ekspor SDA Tingkatkan Ketahanan Perekonomian Nasional

Jumat, 21 Februari 2025 | 01:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang diumumkan pada 17 Februari 2025 silam. Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menilai secara jangka pendek, manfaat dari kebijakan DHE SDA ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, yaitu adanya peningkatan ketahanan perekonomian nasional.

Menurutnya, di tengah tingkat ketidakpastian global yang tinggi, nilai tukar rupiah menjadi variabel yang paling rentan mengalami gejolak. Diketahui, kurs rupiah sudah melemah sekitar 1,3 persen (ytd) terhadap dolar AS. Padahal, lazimnya pelemahan rupiah baru terjadi pada triwulan II saat kebutuhan terhadap dollar AS meningkat untuk pembayaran utang valuta asing dan repatriasi deviden.

Dengan tambahan cadangan devisa dari DHE SDA, kurs rupiah diharapkan akan lebih stabil di kisaran target APBN 2025 di level Rp 16.000 per dolar AS. Sebelum ini, banyak pengamat yang memproyeksi nilai tukar rupiah berisiko melemah hingga menembus batas psikologis Rp 17.000 per dolar AS.

Baca Juga:  Gubernur Lampung Kunjungi dan Berikan Bantuan Warga Terdampak Banjir

“Dengan kurs yang stabil, diharapkan imported inflation, imbas dari kebijakan negara-negara ekonomi utama yang tengah bergelut dalam perang dagang, juga dapat diminimalisir. Dengan demikian, stabilitas harga di dalam negeri akan tercapai sesuai target inflasi APBN 2025 di angka 2,596,” jelas Adies dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Dengan kurs rupiah yang stabil sesuai target, tambahnya, Indonesia juga berpotensi mendapat berkah dari tren penurunan harga minyak mentah dunia. Politisi Fraksi Partai Golkar ini menilai, penurunan harga minyak mentah dunia ini dapat menghemat kebutuhan subsidi dan kompensasi energi yang anggarannya mencapai Rp 394,3 triliun.

“Penghematan tersebut dapat mendukung kebijakan efisiensi Presiden Prabowo dari anggaran Non-K/L APBN 2025 sebesar Rp 300 Triliun,” ujar Pimpinan DPR RI Bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan (Korekku) ini.

Dalam jangka menengah dan panjang, kebijakan DHE SDA dapat meningkatkan likuiditas di sistem keuangan nasional secara signifikan. Dalam hal ini, Bank Indonesia (BI) telah menyiapkan tiga instumen baru untuk menampung, yaitu Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), dan FX Swap Valas. Tiga instrumen tersebut akan melengkapi instumen DHE SDA eksisting yaitu penempatan di rekening khusus dan term deposit valas.

Baca Juga:  Evaluasi Menyeluruh SNPMB! Agar Kendala tak Terulang

Tambahan instrumen baru tersebut didesain agar likuiditas dari DHE SDA dapat mengalir dan berputar di pasar hingga ke sektor riil. Dengan tingginya likuiditas, diharapkan suku bunga dapat menurun sehingga permintaan dan pertumbuhan kredit nasional dapat terkerek naik.

“Dengan pertumbuhan kredit yang tinggi, maka target pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen pada tahun 2029 bukanlah suatu hal yang mustahil,” pungkasnya(“)


Penulis : Heri


Editor : Romy


Sumber Berita : DPR RI

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

LSM Gempur Lampura Soroti Kinerja APIP Soal Pengawasan Dana Desa
Ayu Asalasiyah Plt Bupati Way Kanan
Tenaga non-ASN di Pemprov Lampung Terima SK Perpanjangan Kontrak
Vietnam Mitra Strategis Indonesia, Kerjasama Harus Ditingkatkan
JMSI Apresiasi Langkah Gubernur Lampung Larang Siswa Bawa HP, Kedepan (Diharap) Ada Larangan Siswa Bawa Kendaraan
Gubernur Lantik Jajaran Pengurus TP PKK dan Tim Pembina Posyandu
Gubernur Laksanakan Sinkronisasi RPJMD, Mengakselerasi Program Prabowo
Konflik Sampah, Wagub Jihan Tekankan Kolaborasi dan Inovasi
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 12 Maret 2025 - 17:42 WIB

LSM Gempur Lampura Soroti Kinerja APIP Soal Pengawasan Dana Desa

Rabu, 12 Maret 2025 - 14:32 WIB

Ayu Asalasiyah Plt Bupati Way Kanan

Rabu, 12 Maret 2025 - 12:02 WIB

Tenaga non-ASN di Pemprov Lampung Terima SK Perpanjangan Kontrak

Rabu, 12 Maret 2025 - 11:54 WIB

Vietnam Mitra Strategis Indonesia, Kerjasama Harus Ditingkatkan

Selasa, 11 Maret 2025 - 23:45 WIB

JMSI Apresiasi Langkah Gubernur Lampung Larang Siswa Bawa HP, Kedepan (Diharap) Ada Larangan Siswa Bawa Kendaraan

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

LSM Gempur Lampura Soroti Kinerja APIP Soal Pengawasan Dana Desa

Rabu, 12 Mar 2025 - 17:42 WIB

#indonesiaswasembada

Ayu Asalasiyah Plt Bupati Way Kanan

Rabu, 12 Mar 2025 - 14:32 WIB

#indonesiaswasembada

Tenaga non-ASN di Pemprov Lampung Terima SK Perpanjangan Kontrak

Rabu, 12 Mar 2025 - 12:02 WIB

#indonesiaswasembada

Vietnam Mitra Strategis Indonesia, Kerjasama Harus Ditingkatkan

Rabu, 12 Mar 2025 - 11:54 WIB