Kartel Minyak Goreng? Bentuk Tim Pengawas

Senin, 7 Februari 2022 | 16:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Menyusul diterapkan kebijakan domestic market obligation (DMO) komoditas crude palm oil (CPO) akhir Januari 2022, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Pemerintah bentuk tim pengawas.

Tim ini bertugas mengawasi pelaksanaan DMO CPO sekaligus menindak perusahaan CPO dan minyak goreng yang terbukti terlibat kartel.

Mulyanto minta Pemerintah jangan segan menindak siapapun yang terbukti mengacaukan sistem produksi dan distribusi minyak goreng. Karena perbuatan mereka telah menyengsarakan masyarakat.

“Tim terdiri dari Kementerian terkait, Kepolisian dan Kejaksaan. Tim ini harus kuat karena berhadapan dengan kartel yang ditenggarai mempunyai jaringan luas,” tegas Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS itu.

Mulyanto minta Pemerintah untuk konsisten dan tegas dalam menerapkan kebijakan DMO CPO ini. Jangan sampai mencla-mencle dan terkesan takut kepada taipan minyak sawit.

“Hari ini masih banyak laporan masyarakat, bahwa minyak goreng curah sulit ditemui di pasaran. Untuk itu Pemerintah mengawasi rantai distribusi CPO dan minyak goreng ini untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan DMO tersebut,” terang Mulyanto.

Baca Juga:  Pemprov Lampung dan APJII Bersinergi, Perkuat Digitalisasi dan Akses Internet Merata

Pak Mul menambahkan berkaca dari pengalaman DMO batubara, Pemerintah perlu melakukan evaluasi bulanan dan penerapan denda fee kompensasi yang signifikan bagi pengusaha nakal. Bahkan bila perlu dijatuhkan sanksi tegas berupa pencabutan izin ekspor atau izin produksi.

“DMO ini kan sebentuk sharing the pain dari para pengusaha sawit yang selama ini menikmati untung dari CPO untuk pembangunan nasional termasuk ketahanan energi.

Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga kuota CPO untuk memenuhi kebutuhan pasar minyak goreng dan biofuel domestik secara bersama-sama, apalagi kita telah berkomitmen untuk terus mengembangkan biofuel dalam rangka menekan impor BBM, reduksi karbon dan mengurangi defisit transaksi berjalan,” ungkap Mulyanto.

Menurut Mulyanto, kompetisi antara bahan bakar (biofuel) dan bahan makanan (minyak goreng) terhadap CPO ini dapat dicegah dengan kebijakan DMO ini. Apalagi kedua komoditas tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang harganya harus dijaga stabil.

Baca Juga:  Pemprov Lampung dan BPKP Gelar FGD Kaji Tata Kelola Program Pendidikan yang Lebih Baik

Untuk diketahui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) bagi eksportir Crude Palm Oil (CPO). Melalui aturan DMO yang dikeluarkan Kemendag, produsen yang melakukan ekspor CPO diwajibkan memasok 20 persen kuota ekspornya untuk kebutuhan dalam negeri.

Sementara aturan DPO menerapkan harga jual CPO di dalam negeri sebesar Rp 9.300 per kilogram dan Rp10.300 per liter untuk olein.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, mengatakan aturan DMO dan DPO CPO tidak mengganggu kegiatan ekspor CPO ke luar negeri, melainkan untuk mengamankan stok minyak goreng di dalam negeri.##

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

PT ASDP Bakauheni Gelar Ocean Clean Up Day di Pantai Mangrove
Ibas Menyakini Indonesia Berkomitmen soal Penyelamatan Hutan dan Energi Hijau
Megawati Serukan KAA Jilid Ke II Mencari Solusi Global
Kerjasama Indonesia Singapura Demi Stabilitas Ekonomi
Mendikdasmen Kunker di Lampung, Ini Curhat Wagub soal Pendidikan
UAS Isi Tabligh Akbar di PKOR Way Halim
Lestari Moerdijat: Butuh Konsistensi Menanamkan Nilai-Nilai Kebangsaan Warisan Pahlawan
Angka Perceraian Tinggi, HNW: RUU Ketahanan Keluarga Dapat Diundangkan

Berita Terkait

Sabtu, 26 April 2025 - 15:40 WIB

PT ASDP Bakauheni Gelar Ocean Clean Up Day di Pantai Mangrove

Sabtu, 26 April 2025 - 13:06 WIB

Ibas Menyakini Indonesia Berkomitmen soal Penyelamatan Hutan dan Energi Hijau

Sabtu, 26 April 2025 - 13:00 WIB

Megawati Serukan KAA Jilid Ke II Mencari Solusi Global

Sabtu, 26 April 2025 - 12:57 WIB

Kerjasama Indonesia Singapura Demi Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 26 April 2025 - 08:38 WIB

Mendikdasmen Kunker di Lampung, Ini Curhat Wagub soal Pendidikan

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

PT ASDP Bakauheni Gelar Ocean Clean Up Day di Pantai Mangrove

Sabtu, 26 Apr 2025 - 15:40 WIB

#indonesiaswasembada

Megawati Serukan KAA Jilid Ke II Mencari Solusi Global

Sabtu, 26 Apr 2025 - 13:00 WIB

#indonesiaswasembada

Kerjasama Indonesia Singapura Demi Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 26 Apr 2025 - 12:57 WIB

#indonesiaswasembada

Mendikdasmen Kunker di Lampung, Ini Curhat Wagub soal Pendidikan

Sabtu, 26 Apr 2025 - 08:38 WIB