TARAKAN-Kalimantan Utara merupakan provinsi terkaya ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Kalimantan Timur. Sumber daya alam terutama dari sektor pertambangan ternyata di Kalimantan Utara sangat melimpah. Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dikenal memiliki potensi energi yang sangat besar. Kekayaan sumber daya alam berupa minyak bumi, gas alam, dan batubara, ditambah potensi energi terbarukan seperti tenaga air dari sungai-sungai besar, PLTA Kayan, energi surya, dan angin menjadikan Kaltara sebagai daerah strategis penghasil energi.
Namun, ironisnya, hingga kini masih terdapat desa-desa yang belum menikmati aliran listrik. Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, tercatat sekitar 115 desa yang belum teraliri listrik, terdiri dari 80 desa perbatasan dan 30 desa terpencil.
Hal ini terungkap saat Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Tarakan, Kaltara. Menanggapi persoalan tersebut, Anggota Komisi XII DPR RI, Alfons Manibui, menegaskan perlunya inovasi dalam program elektrifikasi agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kekayaan energi yang dimiliki Kaltara.
“Banyak program yang harus lebih berinovasi supaya masyarakat di sekitar lokasi, maupun masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara, betul-betul merasakan manfaat. Jangan sampai kita punya sumber daya alam yang melimpah, tapi masyarakatnya tidak bahagia. Itu keluhan yang kami terima di Kaltara, dan itu yang akan kami dorong menjadi perhatian,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar itu kepada Parlementaria, di Tarakan, Kalimantan Utara, Kamis (18/9/2025).
Ia juga menyoroti masih rendahnya rasio elektrifikasi di daerah perbatasan. Menurutnya, kondisi ini menimbulkan ketimpangan karena masyarakat di negara tetangga sudah menikmati penerangan, sementara desa-desa di perbatasan Indonesia masih gelap.
“Contohnya, hari ini kita dapat fakta ada 115 desa yang belum punya listrik. Repotnya lagi, desa-desa ini berada di perbatasan. Di seberang mereka terang, sementara di Indonesia gelap. Ada rasa seolah negara belum hadir di situ,” tegasnya.
Komisi XII DPR RI berjanji akan memperjuangkan aspirasi tersebut agar program pemerataan listrik bisa dipercepat. Alfons optimistis, target Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan 100% rasio elektrifikasi nasional dapat tercapai.
“Kami berkomitmen membawa fakta ini ke pusat agar secepatnya desa-desa tanpa listrik segera mendapat perhatian. Harapan kami, sebagian bisa teraliri listrik mulai tahun 2025, dan sisanya diselesaikan bertahap di tahun berikutnya. Kalau belum bisa dengan pembangkit besar, bisa dimulai dengan pembangkit kecil atau program CSR,” tambah Alfons.[]
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Rudi Alfian
Sumber Berita : Jakarta
