Jalan Rusak Parah! Anggota Komisi V DPR-RI, Tamanuri Minta Pemprov Lampung Terbitkan Peraturan Daerah Larangan Kendaraan ODOL Melintas

Jumat, 19 April 2024 - 10:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Rudi Alfian

LAMPUNG UTARA – Pasca ramainya pemberitaan mengenai jalan rusak di Lampung Utara, anggota Komisi V DPR-RI, Tamanuri yang merupakan legislator asal Bumi Ragem Tunas Lampung akhirnya angkat bicara soal kerusakan Jalan Lintas Tengah Sumatera yang diduga diakibatkan oleh armada pengangkut batubara.

Tamanuri yang merupakan putera daerah asli Lampung Utara itu merasa miris dengan keadaan jalan nasional yang berada di Provinsi Lampung khususnya di wilayah tanah kelahirannya.

Anggota Komisi V DPR-RI, Tamanuri, menyayangkan Pemerintah Daerah belum memiliki peraturan daerah yang mengatur angkutan pertambangan. Sehingga, para oknum pelaku perusak jalan begitu leluasa berseliweran di jalan raya. Aturan pelarangan kendaraan ODOL melintas di sepanjang jalur Lampung Utara, dirasa bakal menyelamatkan jalan dari dampak-dampak negatif yang ditimbulkan.

Baca Juga:  Polres Lampung Timur Amankan Seorang Petani Pelaku Curanmor

Menurutnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung harus segera mengambil sikap tegas, dengan melibatkan semua Forkopimda untuk merealisasikan pelarangan armada batubara bermuatan lebih dari kapasitas standar beban gandar.

Dirinya merasakan sendiri ketidaknyamanan selama melintas dari Way Tuba sampai pintu tol dengan kondisi jalan yang hancur. Posisi kiri kanan roda kendaraan pada jalan kini amblas (Rutting) yang diperkirakan sampai 10 centimeter kedalamannya. Ia khawatir kondisi jalan di Lampung bakal sama dengan kondisi jalan yang ada di Provinsi Jambi yang kerusakan jalannya lebih parah.

Baca Juga:  Pemprov Lampung Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian 10 Kali Berturut-turut dari BPK, Diterima Langsung Gubernur Arinal dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD

“Kalau tidak segera disikapi, lama-lama bisa hancur jalan kita itu. Yang menderita itu ya masyarakat kita, bukan pengusaha. Pemprov Lampung harus menggugah Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, sudah berulang kali saya membahas itu, sedemikian rupa saya olah, tapi mau bagaimana, karena tidak ada landasan dasar hukumnya,” kata Tamanuri, melalui sambungan telepon selulernya, Kamis, (18/04).

Yang menjadi batu sandungan, sambung dia, selama ini Peraturan Daerah belum ada, ditambah lagi UU Lalu Lintas pun belum juga disahkan. Peraturan Gubernur (Pergub) yang dikeluarkan oleh Gubernur Lampung bukanlah solusi jitu, sebab, kata dia, Pergub tidak bisa menjadi landasan hukum, yang lebih kuat adalah Perda.

Baca Juga:  Perwajahan Lintaslampung Kembali Berubah

“Kalau Pergub itu masih bisa berdalih, itu urusan pak Gubernur, kalau Perda itu mencakup semua instansi, Forkopimda, disitu polisinya, jaksa, balai besar, semua ikut terlibat untuk mengawasi,” tegasnya.

Untuk itu, dirinya mengimbau agar Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan seluruh elemen masyarakat dapat mengambil kebijakan secara tegas dalam hal mengawasi yang bertujuan untuk menjaga infrastruktur jalan negara.

“Hal ini menjadi penting sebagai upaya antisipatif agar tidak terjadi ataupun mengurangi tingkat kerawanan kecelakaan lalu lintas di jalan raya dan kenyamanan berkendara,” tutupnya.##


Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Cegah Kriminalitas, Brimob Lampung Laksanakan Patroli Malam di Hari Libur
Undang Happy Asmara, KPU Mesuji Launching Si Tapa Maskot Pilkada  
CV Sama Jaya Sukseskan Pasar Murah Gubernur Lampung, 300 Kg Telur Ludes Terjual
PTPN I Regional 7 Bunga Mayang, Diduga Jual Besi Tua Ratusan Ton Tanpa Mekanisme Lelang KPKNL Lampung
Panglima TNI Tinjau Proyek Food Estate di Merauke
Pastikan Pelayanan Publik Bersih Dari Praktik Pungli, Wakapolres Mesuji Gelar Sidak
Indonesia Perlu Dorong Isu Kemanusiaan sebagai Langkah Pendekatan Baru dalam Perjuangkan Kemerdekaan Palestina
Jusuf Kalla Dukung Gagasan Prabowo Bentuk Badan Layanan Penerimaan Negara (BLPN) dan Haluan Negara

Berita Terkait

Jumat, 24 Mei 2024 - 13:43 WIB

Cegah Kriminalitas, Brimob Lampung Laksanakan Patroli Malam di Hari Libur

Jumat, 24 Mei 2024 - 00:51 WIB

Undang Happy Asmara, KPU Mesuji Launching Si Tapa Maskot Pilkada  

Kamis, 23 Mei 2024 - 21:34 WIB

CV Sama Jaya Sukseskan Pasar Murah Gubernur Lampung, 300 Kg Telur Ludes Terjual

Kamis, 23 Mei 2024 - 21:33 WIB

PTPN I Regional 7 Bunga Mayang, Diduga Jual Besi Tua Ratusan Ton Tanpa Mekanisme Lelang KPKNL Lampung

Kamis, 23 Mei 2024 - 21:28 WIB

Panglima TNI Tinjau Proyek Food Estate di Merauke

Kamis, 23 Mei 2024 - 09:39 WIB

Indonesia Perlu Dorong Isu Kemanusiaan sebagai Langkah Pendekatan Baru dalam Perjuangkan Kemerdekaan Palestina

Kamis, 23 Mei 2024 - 09:18 WIB

Jusuf Kalla Dukung Gagasan Prabowo Bentuk Badan Layanan Penerimaan Negara (BLPN) dan Haluan Negara

Kamis, 23 Mei 2024 - 09:15 WIB

DPD RI Berperan Aktif Pengawasan Ibadah Haji 2024

Berita Terbaru

#CovidSelesai

Undang Happy Asmara, KPU Mesuji Launching Si Tapa Maskot Pilkada  

Jumat, 24 Mei 2024 - 00:51 WIB

#CovidSelesai

Panglima TNI Tinjau Proyek Food Estate di Merauke

Kamis, 23 Mei 2024 - 21:28 WIB