JAKARTA-Indonesia dan Tiongkok akan bertemu dalam rangkaian KTT APEC di Shenzhen, Tiongkok, bulan ini untuk menyepakati proses perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Tiongkok (IDC-CEPA), kata seorang pejabat senior Indonesia pada Senin (9/11).
“(Perundingan IDC-CEPA) Belum (dilakukan), nanti di KTT APEC kami akan ketemu Tiongkok, kami akan sepakati prosesnya. Tapi secara proses (persiapan perundingan) sudah mulai,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso saat ditemui di kantornya di Jakarta.
Langkah itu menindaklanjuti pertemuan pejabat kedua negara di Beijing pada 26 September 2026, yang sepakat mempercepat persiapan perundingan IDC-CEPA. Menurut kementerian tersebut, pihak Tiongkok menyambut usulan itu dan kedua pihak akan memetakan cakupan kerja sama yang akan dituangkan dalam perjanjian.
Susiwijono mengatakan IDC-CEPA pada dasarnya akan memperluas kemitraan perdagangan yang telah terjalin melalui Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Tiongkok (ACFTA). Hingga kini, kedua negara belum memiliki perjanjian perdagangan bilateral, meskipun Tiongkok merupakan tujuan ekspor nonmigas terbesar Indonesia.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai perdagangan Indonesia-Tiongkok mencapai 154,58 miliar dolar AS pada 2025. Ekspor Indonesia ke Tiongkok tercatat 67,04 miliar dolar AS, sedangkan impor dari Tiongkok 87,54 miliar dolar AS, sehingga Indonesia mencatat defisit 20,5 miliar dolar AS.
Peneliti makroekonomi dan pasar keuangan di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky menilai cakupan CEPA lebih luas dibandingkan ACFTA, sehingga manfaatnya bagi kedua negara dapat mencakup berbagai sektor, baik perdagangan maupun investasi.
“CEPA ini lebih komprehensif, harusnya manfaatnya lebih luas karena cakupan perjanjiannya juga lebih holistik,” kata Riefky kepada Xinhua pada Selasa (10/11).
Analis senior di Indonesia Strategic and Economics Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita mengatakan Indonesia perlu menempatkan IDC-CEPA sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas dan diversifikasi ekspor, bukan sekadar memperbesar volume perdagangan.
Menurut dia, Indonesia perlu memperjuangkan penurunan atau penghapusan tarif bagi produk berpotensi ekspor tinggi, sekaligus penyederhanaan hambatan nontarif seperti standar keamanan pangan, sertifikasi, dan karantina. Langkah itu dapat membuka peluang bagi komoditas seperti udang, kopi, kakao, rempah-rempah, dan buah tropis untuk menembus pasar Tiongkok.
Di sektor manufaktur dan hilirisasi, Ronny mendorong perluasan ekspor produk bernilai tambah tinggi, seperti komponen otomotif, baterai, elektronik, dan turunan mineral.
“Dengan demikian, manfaat perdagangan tidak hanya dinikmati oleh sektor ekstraktif, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan memperkuat basis industri nasional,” kata Ronny dalam wawancara terpisah dengan Xinhua.
Dia juga menilai IDC-CEPA perlu membuka kesempatan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk terlibat dalam rantai pasokan dan platform perdagangan Tiongkok.
Bagi Tiongkok, lanjut Ronny, Indonesia merupakan mitra strategis karena memiliki pasar domestik yang besar, sumber daya alam melimpah, dan posisi geografis penting di Asia Tenggara. Perjanjian itu dapat membuka peluang investasi perusahaan Tiongkok di sektor manufaktur, kendaraan listrik, baterai, petrokimia, dan ekonomi digital, serta menjadikan Indonesia basis produksi untuk menjangkau pasar ASEAN.
Dia menilai integrasi rantai pasokan kedua negara dapat memberikan manfaat apabila keunggulan teknologi manufaktur dan jaringan produksi global Tiongkok dipadukan dengan sumber daya alam, pasar domestik, dan industri pengolahan Indonesia. Ronny juga mengingatkan perlunya memastikan keterbukaan perdagangan dan investasi tidak meningkatkan ketergantungan terhadap produk, teknologi, dan modal dari luar negeri. Meski demikian, dia menilai defisit dengan Tiongkok tidak serta-merta merugikan Indonesia, karena sebagian impor berupa bahan baku, barang antara, dan barang modal yang menopang produksi dalam negeri.
Dia menambahkan, investasi yang masuk perlu disertai keterlibatan pemasok lokal, peningkatan keterampilan tenaga kerja, transfer teknologi, serta penerapan standar lingkungan dan ketenagakerjaan, agar nilai tambahnya dinikmati di dalam negeri. []
Penulis : Romy Agus
Editor : Rudi Alfian
Sumber Berita : Jakarta
