HNW: Menkominfo Fokus Larang Judi Online

Senin, 24 Juli 2023 | 20:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo 

JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid menolak dan mengkritik pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang baru, Budi Arie, bahwa hanya Indonesia, negara di ASEAN yang masih melarang judi online. Karena faktanya tidak demikian, negara ASEAN yang mayoritas penduduknya beragama Islam selain Indonesia yaitu Malaysia dan Brunei juga melarang judi online. Kamboja sejak 2019 juga melarang judi online, sementara Vietnam dan Thailand juga banyak memberikan sanksi hukum atas judi online. HNW justru mengingatkan agar Menkominfo fokus menjalankan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang melarang judi online.

“Beberapa negara, seperti Brunei Darusalam dan Malaysia yang memiliki latar belakang penduduk yang mayoritas beragama Islam seperti Indonesia masih konsisten melarang judi online. Itu juga sudah disampaikan oleh sejumlah pengamat. Sedangkan di Vietnam, Kamboja dan Thailand, merujuk kepada berbagai sumber internet, judi online juga memberikan sangsi hukum. Bahkan, Kamboja yang awalnya membolehkan judi online, sejak 2019 secara drastis mengubah kebijakannya tersebut dan melarang judi online,” tukasnya melalui siaran pers di Jakarta, Senin (24/7).

HNW mengatakan daripada membuang wacana membanding-bandingkan dengan negara lain, seharusnya Menkominfo fokus untuk menjalankan tugasnya yang diemban berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Seperti Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Ketentuan memuat larangan bagi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Baca Juga:  Waka MPR : Proses Pergantian Cawapres Akan Diputuskan Lebih Cepat

Apabila larangan perjudian tersebut dilanggar, maka orang tersebut dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Selain, itu ada juga peraturan perundang-undangan lainnya yang masih berlaku, seperti UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian yang menyatakan segala bentuk perjudian (dan tentunya termasuk online) adalah kejahatan.

“Itu adalah amanat UU yang masih berlaku di Indonesia yang harusnya dilaksanakan termasuk oleh Menkominfo. Maka wajar bila sejak 2010, Kemenkominfo telah melakukan pemblokiran judi online, termasuk yang telah dilakukan oleh Menkominfo pendahulu Budi Arie, yaitu Johnny G Plate. Komitmen melaksanakan dan mentaati hukum seperti ini yang perlu diteruskan dan dilanjutkan, bukan justru membuang wacana membanding-bandingkan dengan negara lain,” tambahnya.

Bahkan, pada 2022 lalu, Kemenkominfo telah memblokir 156.975 konten perjudian online, sebelumnya pada 2021 Kemenkominfo telah memblokir 204.917 konten perjudian online. “Langkah yang sudah baik ini, seharusnya bisa diteruskan dan dimaksimalkan, bukan justru membuat kegaduhan yang makin sangat tidak kondusif apalagi di tahun politik,” ujarnya.

HNW juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang berdaulat berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. “Sehingga seandainya pun ada negara di ASEAN yang membolehkan judi online atau dalam bentuk fisik maka Indonesia tidak boleh dan tidak dibenarkan secara hukum untuk ikut-ikutan, karena menurut hukum yang berlaku di Indonesia, judi termasuk judi online, merupakan pelanggaran hukum yang sah di Indonesia,” jelasnya.

Baca Juga:  Melampaui Diskrepansi: Ketika Ekonometrika Membaca Apa yang Terlewat dari Angka

HNW berharap pernyataan Menkominfo Budi Arie yang baru dilantik tersebut bukan sebagai sinyal akan diizinkannya judi online di Indonesia di masa depan. Apalagi, memasuki tahun politik pada 2024, bisa jadi ada banyak pihak yang berupaya mencari dana untuk pemenangan pemilu atau pilpres dengan berbagai cara, termasuk melalui dana perjudian online yang ilegal tersebut.

“Jangan sampai Pemilu 2024 ini dikotori dengan adanya aliran dana judi online ke salah satu kandidat, atau dipakai sebagai Money politik membeli suara Rakyat, sehingga hasil pemilu menjadi bermasalah dari sisi hukum, tidak halal dan tidak berkah secara moral spiritual. Hal ini yang seharusnya dihindari oleh semua pihak, termasuk oleh Menkominfo. Oleh karena itu, Menkominfo harus menarik atau mencabut pernyataannya yang tidak benar dan tidak berdasar itu. Serta fokus melanjutkan pelaksanaan aturan hukum dengan melanjutkan memblokir situs-situs judi online yang di tahun politik ini malah semakin menjamur dan meresahkan masyarakat,” pungkasnya.(*)

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

​Sajikan 44.000 Potong Lapis Legit, Festival Megow Pak ke-20 Siap Ukir Rekor MURI di Tulang Bawang
Kunjungi Mesuji, Ini Agenda Gubernur Lampung Disana
Jalin Komunikasi dan Sinergitas, Kadis Kominfo Mesuji Rangkul Organisasi Pers
Trump: Bertemu Xi dan Putin adalah Pertemuan Paling Bersejarah
Jeni Sumbang Emas Biliar Buat Lampung Selatan
PON Pantai 1, Kontingen Lampung Tiba di Jakarta
Porprov X, Pesawaran Raih Emas Pertama dari Catur
Jakarta, Bandung, dan Malang World Cinema 2026, Hadirkan 207 Karya dari 69 Negara

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 22:05 WIB

​Sajikan 44.000 Potong Lapis Legit, Festival Megow Pak ke-20 Siap Ukir Rekor MURI di Tulang Bawang

Sabtu, 21 November 2026 - 22:00 WIB

Kunjungi Mesuji, Ini Agenda Gubernur Lampung Disana

Sabtu, 21 November 2026 - 21:56 WIB

Jalin Komunikasi dan Sinergitas, Kadis Kominfo Mesuji Rangkul Organisasi Pers

Sabtu, 21 November 2026 - 18:51 WIB

Trump: Bertemu Xi dan Putin adalah Pertemuan Paling Bersejarah

Sabtu, 21 November 2026 - 17:25 WIB

Jeni Sumbang Emas Biliar Buat Lampung Selatan

Berita Terbaru

Berita Utama

Kunjungi Mesuji, Ini Agenda Gubernur Lampung Disana

Sabtu, 21 Nov 2026 - 22:00 WIB


Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan tingkat tinggi Tiongkok-Rusia-Amerika Serikat (AS) bersama Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS Donald Trump di Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok selatan, pada 19 November 2026. (Xinhua/Yan Yan)

APEC 2026 Shenzhen

Trump: Bertemu Xi dan Putin adalah Pertemuan Paling Bersejarah

Sabtu, 21 Nov 2026 - 18:51 WIB

Berita Utama

Jeni Sumbang Emas Biliar Buat Lampung Selatan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 17:25 WIB