HNW: Majelis Masyaikh Pesantren Harus Proporsional

Kamis, 3 Februari 2022 - 21:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Wakil Ketua MPR sekaligus Anggota Komisi VIII DPR-RI Hidayat Nur Wahid kembali mendesak keadilan dan proporsionalitas keanggotaan Majelis Masyaikh di Pondok Pesantren, agar mencakup 3 jenis Pesantren sebagaimana yang diakui di dalam UU Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren. Banyak kalangan Pesantren kata Hidayat menyampaikan aspirasi dan kritik, karena keanggotaan Majelis Masyaikh yang ditetapkan oleh Menteri Agama yang berjumlah 9 tokoh, tapi baru terdiri dari satu jenis pesantren saja. Belum merefleksikan keterwakilan yang proporsional dari 3 jenis Pesantren yang diakui oleh Pemerintah dan UU Pesantren. Yaitu Pesantren Salafiyah (tradisional), Khalafiyah/Mu’adalah (Modern) maupun yang Mengintegrasikan Kurikulum pendidikan Umum dan Agama.

“Saya kembali mengusulkan agar Kemenag menambah keanggotaan Majelis Masyaikh, sebagaimana diusulkan oleh AHWA, sehingga bisa merepresentasikan secara proporsional semua jenis pesantren yang sudah dicantumkan di UU Pesantren. Ini merupakan aspirasi, usulan, dan permintaan dari banyak Kyai, Nyai, Pimpinan Pondok Pesantren maupun Organisasi Kepesantrenan,” disampaikan Hidayat dalam FGD Komisi VIII DPR-RI dengan Dirjen Pendidikan Islam, Rabu (2/2).

Baca Juga:  Kirab Drumband dan Mobil Hias Meriahkan HUT Lampung ke-60

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini mengingatkan, dalam Raker dengan Menteri Agama, Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR-RI dari FPKS juga telah menyampaikan dorongan pentingnya prinsip perwujudan asas proporsionalitas keanggotaan Majelis Masyaikh tersebut. Dan hal itu telah disepakati sebagai keputusan rapat antara Komisi VIII DPR-RI dengan Menteri Agama pada 24 Januari 2022. Saat itu Menteri Agama menyetujui untuk memperhatikan dan mempertimbangkan kembali jumlah dan keterwakilan ragam pesantren yang ada di Indonesia dalam hal keanggotaan di Majelis Masyaikh.

“Namun hingga kini belum terlihat tindak lanjut dan langkah nyata pelaksanaan atas keputusan tersebut. Padahal sudah banyak Kyai dan pengasuh Pesantren serta organisasi kepesantrenan yang mempertanyakan penetapan Majelis Masyaikh, dan tuntutan untuk proporsionalitasnya. Oleh karena itu saya ingatkan kembali agar Dirjen Pendis yang membidangi Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sebagai pelaksana teknis untuk mengawal dan merealisasikan aspirasi dari kalangan Pesantren ini secara serius,” lanjutnya.

Baca Juga:  Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Prabowo-Gibran Lakukan Pemisahan Ditjen Pajak dari Kementrian Keuangan

HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid menegaskan, desakan itu bukan untuk mengubah Anggota Majelis Masyaikh yang sudah ditetapkan oleh Menag. Melainkan agar keanggotaan Majelis Masyaikh memenuhi aspek keadilan dan proporsionalitas dengan menambah keanggotaannya menjadi jumlah maksimal yakni 17 Kyai/Nyai sebagaimana diusulkan oleh lembaga yang berwenang yaitu AHWA, yang juga dimungkinkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren.

Baca Juga:  IKPTK Provinsi Lampung Gelar Halal Bihalal Idul Fitri 1445 H

Penambahan jumlah tersebut, menurut HNW yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS, itu tidak akan berdampak signifikan pada kebutuhan anggaran. Namun, bila hal itu dilaksanakan, akan berdampak besar pada dunia Pesantren. Karena dengan diakomodasinya usulan, itu kehormatan dan ketenteraman bagi para Kyai dan pengelola Ponped. Sekaligus dapat memaksimalkan kinerja Majelis Masyaikh yang menurut UU Pesantren tugasnya sangat berat dan strategis, mulai dari menetapkan struktur kurikulum hingga memeriksa ijazah santri.

“Jika usulan ini dikabulkan, berarti berbagai pimpinan Pesantren dan organisasi Pondok Pesantren akan mendapatkan bukti perlakuan keadilan bagi semua jenis pondok Pesantren. Sehingga sinergi, kerja sama dan saling menghormati antara Pemerintah (Kementerian Agama) dengan dunia Pesantren akan semakin mudah dilaksanakan. Program-program untuk meningkatkan kualitas santri dan pesantren, moderasi beragama, akan lebih mudah dihadirkan,” pungkasnya.(*)


Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Seru, Polemik ‘Maskot Kera’ KPU Kota Terus Berlanjut
Komisi X Desak Tinjau Ulang, Permendikbud Alasan Naikkan UKT
Pelayanan BPJS Sistem KRIS Akan Berdampak Positif
Polres Lampung Timur Amankan Kakak Beradik Yang Lakukan Aksi Curanmor
Ratusan Massa Meminta Keadilan Sengketa Lahan di Sidosari
Mahasiswa FH Unila Jurusan HTN, Antusias Simak Pemaparan Sulpakar Soal Kemajuan Mesuji
Usulan Pj Gubernur jadi Tunggal! Golkar dan Demokrat Meradang
Gubernur Lampung Lakukan Peletakkan Batu Pertama Pembangunan Bedah Rumah Warga

Berita Terkait

Rabu, 22 Mei 2024 - 08:52 WIB

Seru, Polemik ‘Maskot Kera’ KPU Kota Terus Berlanjut

Selasa, 21 Mei 2024 - 21:34 WIB

Komisi X Desak Tinjau Ulang, Permendikbud Alasan Naikkan UKT

Selasa, 21 Mei 2024 - 21:31 WIB

Pelayanan BPJS Sistem KRIS Akan Berdampak Positif

Selasa, 21 Mei 2024 - 19:44 WIB

Polres Lampung Timur Amankan Kakak Beradik Yang Lakukan Aksi Curanmor

Selasa, 21 Mei 2024 - 16:39 WIB

Ratusan Massa Meminta Keadilan Sengketa Lahan di Sidosari

Selasa, 21 Mei 2024 - 14:31 WIB

Usulan Pj Gubernur jadi Tunggal! Golkar dan Demokrat Meradang

Selasa, 21 Mei 2024 - 13:47 WIB

Gubernur Lampung Lakukan Peletakkan Batu Pertama Pembangunan Bedah Rumah Warga

Selasa, 21 Mei 2024 - 13:43 WIB

Gubernur Lampung Pengajian Akbar di Way Kanan

Berita Terbaru

Ketua ASPIRA, Ashary serta Maskot Kera yang jadi polemik dan Ketua KPU

Bandar Lampung

Seru, Polemik ‘Maskot Kera’ KPU Kota Terus Berlanjut

Rabu, 22 Mei 2024 - 08:52 WIB

#CovidSelesai

Komisi X Desak Tinjau Ulang, Permendikbud Alasan Naikkan UKT

Selasa, 21 Mei 2024 - 21:34 WIB

#CovidSelesai

Pelayanan BPJS Sistem KRIS Akan Berdampak Positif

Selasa, 21 Mei 2024 - 21:31 WIB

#CovidSelesai

Polres Lampung Timur Amankan Kakak Beradik Yang Lakukan Aksi Curanmor

Selasa, 21 Mei 2024 - 19:44 WIB

#CovidSelesai

Ratusan Massa Meminta Keadilan Sengketa Lahan di Sidosari

Selasa, 21 Mei 2024 - 16:39 WIB