HNW Kritisi Hilangnya Frasa Perkawinan yang Sah dari RUU KIA

Senin, 25 Maret 2024 - 21:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota DPR-RI Komisi VIII yang di antaranya membidangi urusan perempuan dan anak, Hidayat Nur Wahid, saat hadiri Rapat kerja Komisi VIII DPRRI dengan Menteri PPPA dan mitra, Senin, 25 Maret 2024, mengkritisi terhapusnya Frasa “Perwakinan yang Sah” pada definisi Keluarga RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (RUU KIA).

HNW sapaan akrabnya menjelaskan, Pasal 1 RUU KIA mendefinisikan keluarga hanya sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas beberapa anggota keluarga. Padahal di UUD NRI 1945 Pasal 28B ayat (1) terkait keluarga, jelas ada frasa “melalui perkawinan yang sah”.

Baca Juga:  Panglima TNI Terima Kunjungan Chief Of Defence Staff Inggris

“Sejak awal saya mengusulkan agar RUU ini tidak bertentangan dengan UUDNRI 1945, termasuk soal definisi keluarga, maka definisi keluarga di RUU KIA mestinya diikat dengan kalimat melalui perkawinan yang sah, sebagaimana terdapat di Pasal 28 ayat(1) UUD NRI 1945. Pada pembahasan awal forum panja, usulan tersebut telah disetujui. Namun anehnya ketentuan konstitusi dengan frasa perkawinan yang sah tersebut justru hilang pada draft akhir RUU KIA yang diserahkan oleh Panja Pemerintah kepada Komisi VIII DPR-RI di rapat pengambilan keputusan hari ini,” disampaikan Hidayat kepada forum Rapat Kerja Komisi VIII dan Panja Pemerintah RUU KIA, Senin (25/3).

Baca Juga:  Gilir 1 Wanita, 4 Pemuda Diringkus Unit PPA Satreskrim Tuba

Anggota DPR-RI Fraksi PKS ini mengingatkan Pemerintah agar selalu taat pada payung hukum UUD NRI 1945 dalam merumuskan suatu RUU. Agar seluruh produk UU nya tidak bertentangan dengan Konstitusi. HNW menduga, tidak dimasukkannya frasa perkawinan yang sah ke dalam definisi Keluarga di RUU KIA, karena Pasal 28B ayat (1) yang jelas-jelas terkait pengaturan keluarga, justru tidak dimasukkan dalam dasar hukum pembentukan RUU KIA.

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Coklit untuk Pemilu yang Legitimate
Kolaborasi Tiga Pilar Mewujudkan Transformasi Ekonomi Inklusif Dari Desa
Samsudin: Pendidikan Bukan Hanya Transper Ilmu
Akhirnya Bamsoet Dijatuhi Hukuman Ringan oleh MKD
Kali Pertama, Pj. Gubernur Lampung Samsudin Jadi Pembina Apel
Pj. Gubernur Samsudin: Pengentasan Kemiskinan Melalui Kearifan Lokal
Teguh Santosa: Partai Demokrat Bukan Kaleng-kaleng, Ideal Dampingi Bobby Nasution
Sambut Jemaah Haji Kloter Pertama, Pj Gubernur; Al Hajj Harus Jadi Tauladan

Berita Terkait

Selasa, 25 Juni 2024 - 11:35 WIB

Coklit untuk Pemilu yang Legitimate

Selasa, 25 Juni 2024 - 07:40 WIB

Kolaborasi Tiga Pilar Mewujudkan Transformasi Ekonomi Inklusif Dari Desa

Senin, 24 Juni 2024 - 21:10 WIB

Samsudin: Pendidikan Bukan Hanya Transper Ilmu

Senin, 24 Juni 2024 - 19:49 WIB

Akhirnya Bamsoet Dijatuhi Hukuman Ringan oleh MKD

Senin, 24 Juni 2024 - 17:17 WIB

Pj. Gubernur Samsudin: Pengentasan Kemiskinan Melalui Kearifan Lokal

Senin, 24 Juni 2024 - 15:15 WIB

Teguh Santosa: Partai Demokrat Bukan Kaleng-kaleng, Ideal Dampingi Bobby Nasution

Minggu, 23 Juni 2024 - 22:33 WIB

Sambut Jemaah Haji Kloter Pertama, Pj Gubernur; Al Hajj Harus Jadi Tauladan

Minggu, 23 Juni 2024 - 22:23 WIB

Walikota Bandarlampung Termehek-mehek, HUT nya Dihadiri Gubernur

Berita Terbaru

#CovidSelesai

Coklit untuk Pemilu yang Legitimate

Selasa, 25 Jun 2024 - 11:35 WIB

Pj Gubernur Lampung, Samsudin meninjau SMAN2 Bandarlampung (ist)

#CovidSelesai

Samsudin: Pendidikan Bukan Hanya Transper Ilmu

Senin, 24 Jun 2024 - 21:10 WIB

#CovidSelesai

Akhirnya Bamsoet Dijatuhi Hukuman Ringan oleh MKD

Senin, 24 Jun 2024 - 19:49 WIB

Bandar Lampung

Nah Lo, 48 OPD Wajib Beberkan Program 2024

Senin, 24 Jun 2024 - 18:14 WIB