Hasan Basri Beri Pertanyaan Seputar Kesejahteraan Masyarakat – Perbatasan ke Capres Anies Baswedan

Kamis, 22 Februari 2024 | 23:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

“Bapak Calon Presiden yang saya hormati, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah amanat konstitusi. Data menunjukkan, hampir setengah dari jumlah penduduk Indonesia dalam status tidak berpendidikan cukup, sementara mereka yang lulusan SMA dan kejuruan tidak juga mampu masuk ke pasar tenaga kerja,” tutur HB.

Di sisi lain, setiap penduduk Indonesia membutuhkan asupan sekitar 2.300 kalori per hari dalam rangka memenuhi hidup layak. Batas kemiskinan pun bergerak diatas Rp 535.000 per jiwa per bulan. Batasan-batasan ini merujuk pula angka
Indeks Pembangunan Manusia Indonesia yang naik melandai dari tahun 2014 pada posisi 68,90 hingga tahun 2022 pada posisi 72,91. Dipanggung global, IPM Indonesia menempati urutan 114 pada tahun 2022 dan pada tahun 2015 berada diurutan 113. Pengangguran tahun 2023 masih tercatat hampir 8 juta penduduk atau sekitar 5,32 persen.

Baca Juga:  Gubernur Lampung dan Kapolda Adu Strategi di Pembukaan Turnamen Catur SMANDA CUP 2025

Tetapi ini karena yang dimaksud dengan bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Dari angka pengangguran, kemiskinan, IPM, dan jumlah kalori yang dibutuhkan bagi kehidupan layak, maka angka gini rasio yang mengemuka menjadi ramai diperdebatkan.

Baca Juga:  Panen Raya di Trimurjo, Lampung Siap Jadi Garda Terdepan Ketahanan Pangan Nasional

Suatu penelitian yang dilakukan oleh Universitas di Bogor menyebutkan angka gini rasio mencapai 0,45. Sementara wali data menyebutkan 0,389. Ini berarti ketersediaan sumber daya alam, banyaknya jumlah penduduk, dan luasnya geografi Indonesia menggambarkan situasi kesejahteraan sosial yang tidak menggembirakan. Kondisi seperti ini, bertentangan dengan visi Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur sebagaimana dirumuskan dalam alinea II Naskah Pembukaan UUD 1945.

Berita Terkait

Muswil MES Bali Resmi Dibuka, Teguh Santosa Tegaskan Pentingnya Ekonomi Syariah
BEM Unila Desak Prabowo Pecat Menteri Problematik dan Copot Kapolri!
Gedung DPRD Makassar Terbakar Usai Aksi Massa, Ketua JMSI Lampung: “Dengarkan Suara Rakyat dengan Hati
Ketua TP. PKK Provinsi Lampung Ajak Masyarakat Ciptakan Lingkungan Aman dan Ramah Anak
Pemprov dan DPRD Provinsi Lampung Sepakati Raperda APBD 2026
Wagub Pimpin Ziarah ke Makam Tokoh Pramuka Lampung
PKK Provinsi Lampung Pimpin Panen di Agropark
Lampung Jadi Proyek Percontohan Nilai Ekonomi Karbon Perhutanan Sosial Pertama di Indonesia

Berita Terkait

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 17:35 WIB

Muswil MES Bali Resmi Dibuka, Teguh Santosa Tegaskan Pentingnya Ekonomi Syariah

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 16:18 WIB

BEM Unila Desak Prabowo Pecat Menteri Problematik dan Copot Kapolri!

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 14:08 WIB

Gedung DPRD Makassar Terbakar Usai Aksi Massa, Ketua JMSI Lampung: “Dengarkan Suara Rakyat dengan Hati

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 11:48 WIB

Ketua TP. PKK Provinsi Lampung Ajak Masyarakat Ciptakan Lingkungan Aman dan Ramah Anak

Jumat, 29 Agustus 2025 - 23:23 WIB

Pemprov dan DPRD Provinsi Lampung Sepakati Raperda APBD 2026

Berita Terbaru

#CovidSelesai

Pemprov dan DPRD Provinsi Lampung Sepakati Raperda APBD 2026

Jumat, 29 Agu 2025 - 23:23 WIB