Presiden juga meminta para kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun walikota, agar bekerja detail agar dapat mengendalikan inflasi yakni dengan bersama-sama.
“Oleh sebab itu kita harus kompak! Harus bersatu dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai ke bawah, dan semua kementerian/lembaga seperti saat kita kemarin menangani COVID-19, kalau COVID-19 kita bisa bersama-sama, urusan inflasi ini kita harus bersama-sama setuju?” tanya Presiden Jokowi.
Presiden melanjutkan, Kalau di negara lain urusan inflasi adalah urusan bank sentral, caranya dengan menaikkan interest rate sekian basis poin sehingga kredit menjadi ‘ter-rem’, uang yang lari kepada masyarakat juga ‘ke-rem’, inflasi turun tapi teori-teori seperti itu sekarang tidak menjamin inflasi turun,” kata Presiden.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi menyebut praktik yang terjadi di Indonesia adalah kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan beringan.
“Jadi, saya senang antara Bank Indonesia untuk kebijakan moneter dan Kementerian Keuangan untuk fiskalnya berjalan beriringan dan rukun tanpa kita mengintervensi kewenangan BI. Akan tetapi, yang lebih penting adalah bukan rem uang beredar, melainkan menyelesaikan di ujungnya, yaitu kenaikan harga barang dan jasa, itu menjadi tanggung jawab kita semua,” jelas Presiden. ##
1 2
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Halaman : 1 2
