JAKARTA – Partai Golkar mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan Adies Kadir sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar mulai 1 September 2025. Keputusan ini diambil menyusul polemik pernyataan Adies terkait kenaikan tunjangan DPR RI yang memicu kemarahan masyarakat dan memperburuk citra partai di tengah dinamika politik yang sensitif. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa penonaktifan ini merupakan bagian dari upaya partai untuk menegakkan disiplin dan etika politik.
“Keputusan ini adalah wujud komitmen Golkar untuk mendengar aspirasi rakyat dan menjaga integritas partai,” ujar Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Minggu 31 Agustus, 2025.
Polemik bermula dari pernyataan Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029, yang menyebut adanya kenaikan tunjangan beras dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta dan tunjangan transportasi dari Rp4-5 juta menjadi Rp7 juta. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari publik, terutama di tengah situasi ekonomi yang sulit dan gelombang demonstrasi yang menewaskan sejumlah warga. Meski Adies kemudian mengklarifikasi bahwa tidak ada kenaikan tunjangan setelah memeriksa data Kesekjenan DPR, kerusakan citra sudah terlanjur terjadi.
Sarmuji juga menyampaikan duka cita atas korban jiwa dalam demonstrasi terkait aspirasi masyarakat baru-baru ini. Ia menegaskan bahwa Golkar tetap mengedepankan semangat kerakyatan sesuai amanat Pembukaan UUD 1945.
“Kami mendengar suara rakyat dan berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan mereka,” kata Sarmuji.
Di internal Golkar, keputusan ini memunculkan spekulasi tentang dinamika kepemimpinan fraksi di DPR. Adies, yang dikenal sebagai figur senior, memiliki pengaruh signifikan dalam fraksi. Penonaktifannya dapat memengaruhi keseimbangan kekuatan di dalam partai, terutama menjelang musyawarah nasional Golkar yang dijadwalkan pada 2026. Penonaktifan Adies Kadir menjadi ujian bagi Golkar untuk membuktikan komitmennya dalam menjaga kepercayaan publik. Di tengah meningkatnya skeptisisme masyarakat terhadap elite politik, partai ini dituntut untuk tidak hanya mengambil tindakan simbolis, tetapi juga menghadirkan kebijakan yang konkret dan pro-rakyat.
Sementara itu, Adies Kadir belum memberikan pernyataan resmi terkait penonaktifannya. Publik kini menanti langkah lanjutan Golkar, baik dalam hal penggantian posisi Adies di DPR maupun strategi partai untuk merespons isu-isu sensitif yang terus bergulir.[]
