JAKARTA,- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai sudah tidak memiliki pilihan lain selain mengundurkan diri atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusi.
Demikian disampaikan Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Arif Rahman menyusul langkah Gibran yang ingin kembali membuktikan keabsahan ijazah SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menurut Arif, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) bersifat mengikat sehingga harus menjadi perhatian dalam menyikapi status Gibran sebagai Wakil Presiden.
Legislator NasDem ini bahkan menilai posisi Gibran saat ini bermasalah secara konstitusional dan secara moral tidak lagi layak menyandang jabatan Wakil Presiden.
“Tidak ada langkah lain selain mundur atau di mundurkan. Karena keputusan MK dan MA bersifat mengikat, berarti posisi Wapres saat ini cacat konstitusi. Jadi, secara moral sudah tidak layak lagi di sebut sebagai Wakil Presiden dan ini harus segera dilakukan langkah untuk menjaga marwah konstitusi,” tegasnya kepada wartawan, Rabu, 11 November 2026.
Atas dasar itu, Arif juga mendesak DPR segera mengambil langkah konstitusional dengan menggunakan hak yang dimiliki parlemen.
“DPR sebagai wadah salurannya harus segera mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengklaim telah mendapat saran dari Presiden Prabowo Subianto agar tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan sejak SD hingga S1.
Gibran juga menyebut telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait rencana pengajuan peninjauan kembali (PK) ke MA.
“Tadi pagi, saya bertemu Presiden Prabowo. Pak Presiden sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberi saran dan masukan, salah satunya adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD-S1 dan sudah berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” kata Gibran pada Selasa, 10 November 2026.(*) []
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Rudi Alfian
Sumber Berita : Jakarta
