Laporan : Nara J Afkar
MESUJI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mesuji menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) Fraksi di DPRD setempat, terkait pembahasan usulan nama Penjabat Bupati Mesuji. Hasilnya disepakati lembaga Legislatif itu hanya akan mengusulkan satu nama Pj Bupati yakni Drs.Sulpakar.MM.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi Nasdem, Fuad Amrullah.SE., yang juga bertindak sebagai Juru bicara mewakili seluruh Fraksi di lembaga DPRD Mesuji pada kesempatan itu. Fuad mengungkapkan alasan digelar rapim, adalah untuk mencari dasar yang cukup karena peristiwa ini merupakan proses memberikan legitimasi politik terhadap Pj Bupati Mesuji.
“Terlepas dikemudian hari bahwa itu menjadi otoritas penuh Kemendagri, Tapi DPRD Mesuji juga merasa perlu untuk membuat suatu pertimbangan dan mengusulkan siapa Penjabat Bupati yang kita kehendaki,”Kata Fuad usai Rapim, Senin(03/04/2023).
Masih menurut Mantan Ketua DPRD Mesuji itu, terkait alasan kenapa pihaknya memilih Sulpakar menjadi Penjabat Bupati Mesuji. Dimana secara tugas bahwa Pj Bupati itu dikemudian hari, tahun 2023-2024 ini ada dua hal yang menjadi tugas dari seorang Pj Bupati.
Diantaranya, memimpin pemerintahan daerah secara konvensional, menyelenggarakan program kerja dan hal lain yang sudah disepakati bersama antara Legislatif dan Eksekutif.
“Yang tak kalah pentingnya adalah mengawal peristiwa politik baik pilpres, pileg, maupun Pilkada yang tahapannya sebagian sudah kita mulai sekarang. Dalam proses ini, kami dan beliau dalam melakukan tahapannya seperti penataan anggaran sudah sama-sama kita lakukan maka kita berpijak dari cara berfikir yang sederhana bahwa Sulpakar adalah sosok yang sudah kita kenal baik,”jelasnya.
Ditambahkannya, bahwa masa periode pertama tahun ini adalah masa adaptasi beliau mengenal kelebihan dan kelemahan mitra nya DPRD, begitupun kami juga sebaliknya. “Maka kami memberikan saran kepada Kemendagri dalam memutuskan siapa Pj Bupati yang ditugaskan ke Mesuji. Kami diberikan mitra atau PJ Bupati Mesuji yang sudah kita kenal, jadi tidak perlu lagi melakukan adaptasi, hanya tinggal saling melengkapi dan menjalankan, point pentingnya Kalau sudah ada yang bagus kenapa harus cari-cari lagi,”tambahnya.
Khawatirnya jika harus berganti sosok baru lanjut dia, maka hanya akan menghabiskan waktu untuk kembali melakukan pengenalan wilayah, menjalin komunikasi dan penataan ulang dari semua sisi.
“Kami tidak melihat urgensi nya jika harus mengusulkan tiga nama itu, menurut kami tidak penting hal itu. Sebetulnya hak prerogatif nya ada di Kemendagri, bahwa kendati kami mengusulkan tiga nama sekalipun dipilih diluar usulan itu juga bisa dan sangat mungkin. Maka kami menyederhanakan proses ini cukup satu nama saja, yang sudah kita kenal, bermitra baik dengan kita,”tegasnya.
Dikatakannya lagi, dalam hal melaksanakan apa yang sudah di sepakati bersama antara pihak Eksekutif dan Legislatif, dimana Sulpakar sudah ikut mengawal dan melaksanakan ketok palu APBD untuk tahun ini. “Kinerja nya kita sudah tau, jadi tidak ada alasan lagi untuk memilih sosok lain apalagi yang belum kita tau seperti apa pola kerja dan komunikasi nya. Karena jika kami pun harus mengusulkan tiga nama, kami tidak punya argumentasi juga, dikemudian hari dipaksakan untuk mengusulkan tiga nama dikhawatirkan malah akan menimbulkan perpecahan diantara Fraksi ini antar lembaga ini akan terjadi banyak pemikiran,”kata dia lagi.
Fuad juga menguraikan, hal itu lah yang menjadi dasar DPRD Mesuji sepakat, menyatukan visi-misi, untuk mengusulkan satu nama yaitu Sulpakar. Pertimbangan lainnya, adalah melihat derasnya dukungan yang mengalir dari bawah, seperti tokoh masyarakat, kepala desa yang melalui APDESI Mesuji sudah lebih dulu menyatakan dukungannya.
“Harapan kita, ini bisa menjadi bahan pertimbangan di Kemendagri, jika ditanya bagaimana dengan kinerja selama ini, proses pembangunan yang sudah ada, beliau masuk ke Mesuji saya masih ingat betul, bahwa pada waktu itu sedang proses persiapan perencanaan pembangunan mengesahkan APBD 2023, yang proses pelaksanaannya baru akan berjalan di tahun ini. Maka bicara tolak ukur kinerja nya meski belum bisa kita jabarkan secara utuh. Akan tetapi, kami punya tolak ukur yang lain, seperti proses komunikasi antar birokrasi dan kelembagaan yang bagus, penataan keuangan juga baik, skema prioritas pembangunan juga tepat sasaran, dan disiplin ASN yang sudah terlihat paling menonjol,” Tandasnya.
Untuk di ketahui, jabatan Penjabat Bupati Mesuji akan berakhir pada bulan Mei 2023 mendatang, terkat hal itu, Kementrian Dalam Negeri (Mendagri) meminta DPRD untuk mengusulkan nama calon penjabat Bupati Mesuji selanjutnya.
Hal ini tertuang dalam surat sekertaris Jendral Kementrian Dalan Negeri (Kemendagri) melalui surat No: 100.2.1.3/1773/SJ, tertanggal 27 Maret 2023, untuk mengusulkan nama calon penjabat Bupati Mesuji tahun berjalan.##
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
