JAKARTA – Wacana pemerintah untuk menghapus klasifikasi beras dan menetapkan hanya satu standar beras premium menuai sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan legislatif. Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, mengingatkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap petani, konsumen, hingga Badan Urusan Logistik (Bulog).
Firman menyatakan, penerapan satu jenis standar beras premium tanpa mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kapasitas produksi petani dapat menimbulkan efek domino yang merugikan. “Jika beras yang dijual hanya standar premium, bagaimana nasib masyarakat yang ekonominya belum mampu menjangkau harga tersebut?” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan.
Menurutnya, penghapusan klasifikasi beras bisa memicu turunnya daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Di sisi lain, para petani kecil pun terancam karena tidak semua mampu menghasilkan beras dengan kualitas premium. Jika Bulog hanya menerima beras premium, maka petani yang hasil panennya di bawah standar akan kesulitan menjualnya.
“Petani bisa merugi, produksi bisa turun, dan ketahanan pangan nasional justru terganggu. Jangan sampai niat menyederhanakan sistem distribusi beras justru mempersempit akses masyarakat dan menyulitkan produsen lokal,” tambah Firman.
Ia juga menyoroti posisi Bulog sebagai lembaga yang diberi mandat menyerap hasil panen dalam negeri. Dalam skema satu standar premium, Bulog bisa mengalami tekanan finansial jika harus membeli beras dengan harga tinggi tetapi kualitas tidak seragam. Ini dapat mengganggu misi Bulog dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan beras nasional.
Sebagai solusi, Firman mendorong pemerintah tetap mempertahankan klasifikasi beras—minimal dengan tambahan standar beras medium yang dapat dijangkau semua kalangan. Selain itu, ia menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap impor beras, agar tidak membuka celah bagi masuknya beras premium luar negeri yang bisa menghantam petani domestik.
“Perlu kajian menyeluruh. Jangan sampai kebijakan yang bertujuan menyederhanakan justru menambah keruwetan dan memperlebar ketimpangan,” tegasnya.
Dengan isu ini mengemuka, publik kini menanti kejelasan arah kebijakan pangan pemerintah. Akankah klasifikasi beras tetap dipertahankan demi keadilan bagi semua pihak, atau justru dihapuskan dengan harapan efisiensi yang belum tentu berujung pada keberpihakan terhadap rakyat.
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Hadi
Sumber Berita : DPR RI
