Dorong Pembentukan UU Obligasi Daerah, Mekeng Bidik Sembilan Provinsi dan 44 Kabupaten/Kota

Rabu, 18 November 2026 | 19:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, mendorong percepatan pembentukan Undang-Undang Obligasi Daerah sebagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan daerah di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal tersebut disampaikan Mekeng dalam konferensi pers pada Sarasehan Nasional Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik.

Ia mengatakan, sarasehan nasional tersebut merupakan puncak dari perjalanan Fraksi Golkar MPR RI selama satu tahun dalam menginisiasi penyusunan regulasi mengenai obligasi daerah.

Dalam kesempatan itu, pihaknya juga menyerahkan naskah akademik yang telah disusun oleh tim perumus sebagai bagian dari upaya mendorong pembentukan undang-undang tersebut.

“Intinya adalah kita semua mengetahui bahwa daerah perlu anggaran untuk membangun. Sehingga kami membantu pemerintah pusat agar tidak semua daerah hanya mengandalkan pembangunan dari APBN, tetapi ada sumber pembiayaan alternatif lainnya,” kata Mekeng saat jumpa pers, Rabu (18/11/2026).

Baca Juga:  Tiga Agenda Strategis Dibahas, Pemprov Lampung Perkuat Pengendalian Inflasi dan Perlindungan Sosial

Menurutnya, sumber pembiayaan obligasi daerah dapat berasal dari berbagai instrumen investasi publik, mulai dari perbankan nasional maupun internasional, perusahaan asuransi, dana pensiun, investor perorangan hingga trust fund.

Namun, Mekeng menekankan bahwa pemerintah daerah harus mempersiapkan proyek secara matang sebelum menerbitkan obligasi daerah. Sebab, skema pembiayaan tersebut harus berbasis proyek yang memiliki potensi menghasilkan pendapatan.

“Jadi jangan sampai salah persepsi seolah-olah penerbitan obligasi daerah itu akan membebankan APBD. Ini benar-benar harus berbasis proyek dan proyek itu harus bisa menghasilkan uang untuk membiayai pembayaran bunga dan pokoknya,” tegasnya.

Mekeng berharap, gagasan pembentukan Undang-Undang Obligasi Daerah mendapatkan dukungan politik dari seluruh partai politik dan fraksi di DPR RI agar proses legislasi dapat berjalan lancar.

Ia juga meminta para anggota DPR dan pihak-pihak terkait ikut mengawal proses pembentukan regulasi tersebut sehingga dapat segera diselesaikan.

“Kami berharap minta dukungan politik dari teman-teman partai politik lain dan fraksi-fraksi lain agar proses pembentukan undang-undang di DPR ini bisa berjalan dengan berhasil,” ujarnya.

Baca Juga:  Lamsel Fest 2026 Hadirkan Perjumpaan Budaya Lima Negara, Angkat Seni Daerah ke Kancah Internasional

Lebih lanjut, Mekeng mengungkapkan bahwa berdasarkan kajian Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah akademisi, terdapat potensi besar bagi daerah untuk memanfaatkan instrumen obligasi sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Dari hasil kajian tersebut, setidaknya terdapat sembilan provinsi yang dinilai layak menerbitkan obligasi daerah. Selain itu, terdapat 44 kabupaten dan kota yang juga dinilai memiliki kelayakan untuk menggunakan instrumen pembiayaan tersebut.

Ia berharap, apabila proses pembentukan undang-undang dapat diselesaikan pada tahun depan, pemerintah daerah sudah bisa mulai mempersiapkan penerbitan obligasi untuk mendukung pembiayaan pembangunan.

“Kami mohon dukungan dari semua stakeholder, dari publik, partai politik, dan fraksi-fraksi di DPR agar proses pembuatan undang-undang ini bisa berjalan dengan lancar,” pungkas Mekeng. (*) []


Penulis : Heri Suroyo


Editor : Rudi Alfian


Sumber Berita : Jakarta

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Dekranasda Provinsi Lampung Buka Peluang Wastra Lokal Tembus Pasar Fesyen Nasional hingga Mancanegara
Riyono Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten: Jangan Korbankan Kelestarian Alam
DPR RI Apresiasi Sikap Presiden Dukung Kemerdekaan Palestina di KTT Asia Timur
BULD DPD RI Ungkap Banyak Perda Mandek, Aturan Pelaksana Jadi Persoalan
SMK Berdampak, Lampung Dorong SDM Terampil Kelola Kekayaan Daerah
Australia Sanksi Pemukim Israel di Tepi Barat
Indonesia Tak Akan Berhenti Perjuangkan Kemerdekaan Palestina
Diam-Diam AS Serang Pulau Qeshm di Iran

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 19:51 WIB

Dekranasda Provinsi Lampung Buka Peluang Wastra Lokal Tembus Pasar Fesyen Nasional hingga Mancanegara

Rabu, 18 November 2026 - 19:47 WIB

Dorong Pembentukan UU Obligasi Daerah, Mekeng Bidik Sembilan Provinsi dan 44 Kabupaten/Kota

Rabu, 18 November 2026 - 19:44 WIB

Riyono Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten: Jangan Korbankan Kelestarian Alam

Rabu, 18 November 2026 - 19:34 WIB

DPR RI Apresiasi Sikap Presiden Dukung Kemerdekaan Palestina di KTT Asia Timur

Rabu, 18 November 2026 - 19:30 WIB

BULD DPD RI Ungkap Banyak Perda Mandek, Aturan Pelaksana Jadi Persoalan

Berita Terbaru