CANBERRA-Pemerintah Australia pada Rabu (18/11) menyampaikan bahwa pihaknya telah menjatuhkan sanksi tertarget baru terhadap para pemukim Israel di Tepi Barat.
Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa sanksi tersebut akan melarang warga Australia memberikan dukungan keuangan maupun bentuk dukungan lainnya kepada tiga individu dan empat organisasi yang terlibat dalam perluasan permukiman ilegal serta pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina di Tepi Barat.
Ketiga individu tersebut juga akan dilarang bepergian ke Australia. Setiap warga Australia yang dinyatakan bersalah melanggar sanksi tersebut terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara.
“Kami mengambil tindakan ini karena perluasan permukiman yang pesat dan aksi kekerasan oleh para pemukim memadamkan kemungkinan solusi dua negara,” ujar Wong.
Individu-individu dan organisasi yang dijatuhi sanksi tersebut telah berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan, koordinasi, dan pendirian permukiman baru, termasuk penggalangan dana, perekrutan sukarelawan, dan pemberian dukungan kepada para pemukim pelaku kekerasan, menurut pernyataan tersebut.
Wong mengatakan bahwa untuk pertama kalinya, sanksi tersebut juga menyasar sebuah perusahaan konstruksi yang terlibat dalam pembangunan permukiman. Dia mengatakan Australia tetap teguh berkomitmen pada solusi dua negara sebagai satu-satunya jalur menuju perdamaian dan keamanan yang langgeng.[]
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Rudi Alfian
Sumber Berita : Jakarta Xinhua







![Bupati Radityo Egi Pratama Luncurkan Samsat Digital Drive Thru dan MPP Mini Natar [Ls]](https://web.lintaslampung.com/wp-content/uploads/2026/11/Samsat-Drive-Trhu-225x129.jpg)





![Bupati Radityo Egi Pratama Luncurkan Samsat Digital Drive Thru dan MPP Mini Natar [Ls]](https://web.lintaslampung.com/wp-content/uploads/2026/11/Samsat-Drive-Trhu-129x85.jpg)


