Demo di Kopi Johny, Ini Penjelasan Walikota Soal Alur Penerbitan SK PPPK Bandarlampung

Senin, 26 September 2022 | 19:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Walikota Bandarlampung, Eva Dwiana

Walikota Bandarlampung, Eva Dwiana

Walikota Bandarlampung, Eva Dwiana

6. Pada bulan Januari tahun 2022 Badan Kepegawaiian Daerah (BKD) diintruksikan oleh BKN untuk melakukan pemberkasan usul NIP PPPK untuk disampaikan ke kantor Regional V BKN, tanggal 19 Januari s/d 4 Februari 2022 sebagai berikut :
a. Penyampaian berkas ke Kanreg V BKN untuk Tahap I tanggal 25 Januari 2022.
b. Penyampaian berkas ke Kanreg V BKN untuk Tahap II tanggal 23 Februari 2022.
7. Hasil pertimbangan teknis yang di sampaikan dari Kanreg V BKN ke Badan
Kepaegawaian Daerah (BKD) terkait penetapan NIP PPPK dimaksud mulai bulan Maret 2022 s/d terakhir 27 April 2022.
8. Hasil penetapan NIP PPPK yang diterima oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandar Lampung baik Tahap I dan Tahap II berjumlah 1166 orang sebagai berikut :
a. Tahap I berjumlah : 487 orang
b. Tahap II berjumlah : 679 orang
9. Dari jumlah 1166 PPPK Guru dimaksud telah selesai diterbitkan Surat Keputusan tentang pengangkatan PPPK, kami konsultasikan ke DPRD Kota Bandar Lampung tentang Penyerahan SK nya, karena pada rapat-rapat sebelumnya bahwa informasi dari BPKAD Pemerintah Kota Bandar Lampung belum bisa membayar Gaji PPPK dimaksud.
10. Berdasarkan Surat Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan No: S.204/PK/2021 tanggal 13 Desember 2021 Perihal Perhitungan Anggaran PPPK Guru dalam Alokasi DAU 2021.
11. Isi dalam surat dari Kementrian Keuangan dimaksud Jumlah Formasi PPPK dan Kebutuhan Gaji yang di perhitungkan dalam Alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 untuk masing-masing daerah dapat kami jelaskan sebagai berikut :
a. Terkait dengan Anggaran dimaksud dan perlu diketahui bahwa Surat Kementrian Keuangan RI tertanggal 13 Desember 2021 sehingga untuk Anggaran Gaji PPPK tidak terkafer dalam APBD tahun 2022 dikarenakan telah disahkan dan kegiatan sudah berjalan.
b. Pemerintah Pusat melalui Kementrian Keuangan RI bahwa untuk Gaji PPPK telah disalurkan melalui DAU 2022, namun DAU yang disalurkan tidak bertambah.
c. Anggaran penggajian PPPK Guru di anggarkan dalam APBD perubahan tahun 2022 selama 2 (dua) Bulan yaitu November dan Desember.

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Baca Juga:  Sekdaprov Marindo Kurniawan Buka Musrenbang RKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2027

Berita Terkait

Pengelola Tol Bakter Gelar Operasi Microsleep
Presiden Prabowo Gelontorkan Rp 839 Miliar untuk Way Kambas
Misbakhun : OJK jadi Penguat Pengawasan Sistem Keuangan
Badan Pengkajian MPR Gelar FGD, Bahas Penguatan Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat
Buka Puasa Bersama, MES Perkuat Sinergi Pemangku Kepentingan Ekonomi Syariah
JMSI Kolaka Raya Berbagi
Musrenbang Penyusunan RKPD Pesawaran 2027, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal Dorong Penguatan SDM
TP. PKK Provinsi Lampung Bersama DWP Bagikan 500 Paket Takjil di Hari Terakhir Kegiatan Ramadan Berbagi

Berita Terkait

Sabtu, 14 Maret 2026 - 16:07 WIB

Pengelola Tol Bakter Gelar Operasi Microsleep

Sabtu, 14 Maret 2026 - 16:03 WIB

Presiden Prabowo Gelontorkan Rp 839 Miliar untuk Way Kambas

Sabtu, 14 Maret 2026 - 15:59 WIB

Misbakhun : OJK jadi Penguat Pengawasan Sistem Keuangan

Sabtu, 14 Maret 2026 - 11:59 WIB

Badan Pengkajian MPR Gelar FGD, Bahas Penguatan Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat

Sabtu, 14 Maret 2026 - 09:26 WIB

Buka Puasa Bersama, MES Perkuat Sinergi Pemangku Kepentingan Ekonomi Syariah

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Pengelola Tol Bakter Gelar Operasi Microsleep

Sabtu, 14 Mar 2026 - 16:07 WIB

#indonesiaswasembada

Presiden Prabowo Gelontorkan Rp 839 Miliar untuk Way Kambas

Sabtu, 14 Mar 2026 - 16:03 WIB

#indonesiaswasembada

Misbakhun : OJK jadi Penguat Pengawasan Sistem Keuangan

Sabtu, 14 Mar 2026 - 15:59 WIB

#indonesiaswasembada

Buka Puasa Bersama, MES Perkuat Sinergi Pemangku Kepentingan Ekonomi Syariah

Sabtu, 14 Mar 2026 - 09:26 WIB