Bandar Lampung — Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung Dr. Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd. angkat bicara terkait wacana Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung yang segera memutuskan biaya minimum pendidikan di sekolah, khususnya sekolah menengah atas (SMA).
Dr. Albet Maydiantoro yang merupakan alumnus Prodi Pendidikan Ekonomi FKIP Unila, mengingatkan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung agar melakukan kajian terlebih dahulu sebelum mengeluarkan keputusan tersebut.
“Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung agar jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru dalam menentukan semacam biaya minimum di setiap wilayah atau daerah khususnya untuk satuan tingkat menengah atas. Sebaiknya lakukan kajian lebih dulu supaya keputusan yang diambil tepat sasaran,” pesan Dr. Albet saat ditemui di ruangannya, Sabtu (8/3/2025).
“Demikian juga untuk di daerah-daerah, dalam hal ini pemerintah kabupaten dan kota yang kewenangannya adalah mengurusi pendidikan dasar; SD, SMP, dan pendidikan pra sekolah seperti PAUD dan sejenisnya,” ucapnya.
Lebih lanjut dia mengingatkan Pemerintah Daerah sebelum mengambil keputusan sebaiknya segera melakukan kajian yuridis agar tidak terjadi pelanggaran yang malah akan menambah problem di masa depan.
“Yang paling tepat saat ini adalah melakukan kajian, setidaknya secara yuridis. Apakah memang diperbolehkan pemerintah daerah menetapkan itu. Kalaupun memang harus dilakukan mesti ada payung hukum yang jelas, runtut seperti Peraturan Menteri dan undang-undang yang mengatur tentang penetapan biaya sekolah, kan gitu,” ujarnya.
“Itu harus jelas dulu semuanya, karena kita ketahui terutama sekolah-sekolah negeri sudah ada bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang di situ sudah membackup kebutuhan operasional sekolah,” tambahnya.
Selain itu, dia juga menyinggung perihal komite sekolah tingkat SD dan SMP yang menurutnya tidak boleh menarik pembiayaan dari wali murid. Komite sekolah SD dan SMP, katanya, sesuai Permendikbud boleh mencari pendanaan dari luar, seperti perusahaan dan lain-lain.
“Berbeda dengan SMA, memang dibolehkan menarik dana dari wali murid, tapi bukan dari komite namun langsung ditetapkan pihak sekolah yang tidak menerima anggaran dana BOS,” katanya.
Selanjutnya dia menegaskan sebelum menentukan kebijakan, Pemerintah Daerah sebaiknya melakukan kajian dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan, seperti akademisi, tokoh masyarakat yang konsisten di bjdang pendidikan, termasuk masyarakat itu sendiri, perwakilan orang tya siswa termasuk juga satuan pendidikan guru atau kepala sekolah.
“Langkag ini sangat penting supaya kita betul-betul bisa mendapatkan haail yang komprehensif. Karena ini sifatnya top down, jangan sampai nanti malah menimbulkan oermasalahan baru. Bukannya menyelesaikan masalah yang ada, tapi malah memunculkan masalah baru yang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan,” bebernya.
“Pendidikan merupakan tanggung jawab kita semua. Oleh karena itu, sebagai Dekan FKIP yang berkaitan langsung dengan pendidikan di sekolah, saya merasa ikut bertanggung jawab untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas di Provinsi Lampubg,” pungkasnya. (Rian). []
Penulis : Anita Ajeng Violanita
Editor : Rudi Alfian
Sumber Berita : Lampung
