Laporan : Vini
BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terkesan tebang pilih dalam memberikan bantuan, khususnya terhadap lembaga non-muslim di Provinsi Lampung.
Hal ini ditegaskan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Budhi Condrowati saat rapat dengar pendapat (Hearing) dengan Biro Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Provinsi Lampung, Senin (11/7).
Dalam RDP tersebut terungkap bahwa setiap agama memiliki lembaga binaan di bawahnya, agama Islam ada Nahdatul Ulama, Muhamadiyah, MUI yang dalam beroperasinya didukung oleh anggaran pemerintah agama.
Sementara, lembaga non muslim yang ada di Provinsi Lampung luput dari perhatian Pemerintah. Lembaga – lembaga ini terdiri dari PHDI, WHDI, Peradah, Prajaniti untuk masyarakat beragama Hindu. Pemuda Katolik, Wanita Katolik dan PGI untuk masyarakat beragama Katolik.
“Saya minta Pemprov melalui Biro Kesra, untuk menganggarkan di perubahan 2022, untuk lembaga – lembaga keagamaan non muslim,” kata Budhi Condrowati.
Menurutnya, upaya ini dilakukan sebagai wujud keperdulian dari lembaga Pemerintah dalam hal ini Legislatif, agar tidak ada pembeda antar organisasi dan lembaga-lembaga yang ada di Provinsi Lampung.
“Ini penting, karena lembaga dan organisasi non muslim kita banyak. Jadi, kita mencegah kecemburuan antar lembaga, dan pemerataan bagi semuanya. Jangan terkesan tebang pilih,” tegasnya. ##
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
