Belum Signifikannya Jokowi Effect Karena Dukungan yang Tidak Gamblang

Senin, 25 Juli 2022 | 16:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan: Heri Suroyo

JAKARTA – Hasil survei yang dirilis oleh Development Technology Strategy (DTS), menyebutkan bahwa dukungan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) terhadap kandidat calon presiden (capres) di Pemilu 2024 tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan elektabilitas calon.

Jokowi effect untuk mendongkrak kandidat capres 2024 disebut tidak signifikan karena faktor kepentingan.

“Tentu Pak Jokowi harus memelihara keberlangsungan program dia dan juga harus ‘investasi’ hubungan baik dengan siapapun yang berpotensi menang di 2024. “ kata Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Gun Gun Heryanto pada Senin (25/7).

Gun-gun menyebutkan Jokowi tidak pernah secara gamblang menyebutkan akan mendukung siapa? Meski kerap kali Jokowi dekat dengan salah satu calon, namun menurut Gun Gun itu masih samar. Bahkan dia yakin, Jokowi tidak akan buka suara sampai hari H pemilu, 14 Februari 2024.

Baca Juga:  Pemprov Lampung Dorong Optimalisasi Pemanfaatan Tanah demi Mempercepat Reforma Agraria dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat

“Di belakang panggung, dia salah satu bentuk politik yang akan menentukan konsolidasi politik dalam pilpres 2024. Nah kesamaran itu, komunikasi tersamar dari apa yang dilakukan Pak Jokowi menyebabkan Jokowi effect sampai sekarang tidak terlalu terasa pada salah satu nama calon,“ jelas Gun Gun.

Dalam survei tersebut, tiga nama calon kandidat teratas adalah Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.

Baca Juga:  Belgia vs Selandia Baru: Underdog

Dengan atau tanpa ‘endorse’, dari Jokowi, elektabilitas dan popularitas mereka bergerak dinamis. Namun masih ada sejumlah kandidat yang elektabilitasnya naik perlahan, padahal pemilu makin dekat.

Gun Gun mengingatkan, ada dua gaya yang disukai masyarakat indonesia. Presiden Jokowi unggul pada pemilu 2014 dan 2019 dengan gaya equalitarian, yang merangkul, turun ke bawah, gampang dicerna.

Sementara sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggunakan gaya destructuring style yang rapi dan terorganisir. “Posisi itu akan terulang di 2024, ini adalah pertarungan dua gaya tersebut,” tandas Gun.

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Rampcheck Digelar di Ruas Tol Bakauheni Terbanggi Besar, BTB Dukung Penuh Keselamatan Pengguna Jalan
Jajaran Sat Samapta Polres Mesuji Laksanakan Patroli Janji Jaga di Wilayah Rawan
Bertemu Bupati Egi, JMSI Lampung Siap Kolaborasi Promosikan Destinasi Wisata Lampung Selatan
Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi
Komisi VIII DPR Bentuk Panja BPIH 2027
Kukuhkan Tiga Forum, Gubernur Mirza Ajak Semua Elemen Jaga Harmoni Lampung
Isu Intervensi Proyek Revitalisasi Mencuat, Ketua MKKS SMK Lampung Utara Bantah Terlibat
Pemprov Lampung Dorong Produktivitas Pertanian Melalui Bimtek Pupuk Hayati Cair

Berita Terkait

Rabu, 8 Juli 2026 - 16:38 WIB

Rampcheck Digelar di Ruas Tol Bakauheni Terbanggi Besar, BTB Dukung Penuh Keselamatan Pengguna Jalan

Rabu, 8 Juli 2026 - 16:15 WIB

Jajaran Sat Samapta Polres Mesuji Laksanakan Patroli Janji Jaga di Wilayah Rawan

Rabu, 8 Juli 2026 - 13:05 WIB

Bertemu Bupati Egi, JMSI Lampung Siap Kolaborasi Promosikan Destinasi Wisata Lampung Selatan

Rabu, 8 Juli 2026 - 12:58 WIB

Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi

Rabu, 8 Juli 2026 - 12:55 WIB

Komisi VIII DPR Bentuk Panja BPIH 2027

Berita Terbaru

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan dosen merupakan faktor penting untuk mendukung pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara optimal.[Hs]

#indonesiaswasembada

Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi

Rabu, 8 Jul 2026 - 12:58 WIB

Komisi VIII DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M guna membahas secara rinci usulan biaya haji yang diajukan pemerintah.[Hs]

#indonesiaswasembada

Komisi VIII DPR Bentuk Panja BPIH 2027

Rabu, 8 Jul 2026 - 12:55 WIB