Laporan: Heri Suroyo
BANDUNG – Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-Polri (FKPPI)/Kepala Badan Bela Negara FKPPI Bambang Soesatyo mengingatkan para kader FKPPI, sebagai anak kolong wajib menjaga dan setia pada Sapta Marga sebagai doktrin prajurit TNI serta Tribrata dan Catur Prasetya sebagai doktrin anggota Polri dalam menghadapi berbagai tantangan yang mencoba memecah belah bangsa melalui gerakan anti toleransi yang mengadu domba suku, ras dan agama. Sekaligus wajib mendukung berbagai program kerja pembangunan yang dilakukan pemerintah, seperti pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara).
“Sebagaimana ditegaskan Presiden Joko Widodo pada saat memberikan pengarahan dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri di Mabes TNI beberapa hari lalu, bahwa pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur sudah final, baik secara politik maupun secara administratif. Terlebih setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Sehingga tidak perlu lagi ada pertentangan, khususnya di dalam keluarga besar TNI-Polri. Disiplin TNI-Polri berbeda dengan disiplin masyarakat sipil. Karenanya sebagian bagian dari keluarga besar TNI-Polri, para kader FKPPI harus ikut menyukseskan pembangunan IKN Nusantara,” ujar Bamsoet saat bertemu pengurus dan kader Pengurus Daerah X FKPPI Jawa Barat, di Kantor FKPPI Jawa Barat, Bandung, Jumat (4/3).
Bamsoet menjelaskan untuk semakin menguatkan semangat kader FKPPI dalam Bela Negara, FKPPI kembali akan kembali menggelar Apel Kebangsaan Bela Negara pada Oktober 2023 di lapangan Monas Jakarta dengan kekuatan 10.000 kader dari Jakarta, Banten dan Jawa Barat seperti Apel Siaga FKPPI 2017 yang dihadiri Presiden Joko Widodo sebagai Inspektur Upacara dan Komandan Upacara Bambang Soesatyo.
“Demokrasi tidak akan memberikan hasil optimal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyejahterakan rakyat, apabila politik identitas yang mengikis idealisme dan komitmen politik sebagai sarana perjuangan mewujudkan aspirasi rakyat malah semakin berkembang. Berkembangnya kecenderungan politik identitas dan sentimen primordial dalam kontestasi pemilihan umum merupakan ancaman bagi masa depan demokrasi dan kebhinnekaan bangsa,” jelas Bamsoet.
“Selain itu, kader FKPPI juga harus menjadi bagian dalam meneguhkan kemandirian ekonomi. Salah satunya dengan memaksimalkan potensi keindahan alam Bandung melalui program Desa Wisata Agro (DEWA), Desa Wisata Industri (DEWI), dan Desa Digital (DEDI). Terlebih pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa mencapai Rp 68 triliun dalam APBN 2022, yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan desa melalui DEWA, DEWI, dan DEDI. Tidak sulit mengembangkannya. Untuk wisata alam, misalnya, cukup dibuat menarik untuk foto yang instagrammable, pasti akan mendatangkan banyak turis, yang pada akhirnya bisa menambah pemasukan untuk masyarakat sekitar,” pungkas Bamsoet.
Pengurus Daerah X FKPPI yang hadir antara lain, Ketua FKPPI Jawa Barat Yana Mulyana yang juga Walikota Bandung, Bendahara Irwan Koesdradjat, Wakil Sekretaris Hendar, dan Sekretaris Dewan Penasihat Eddy Jahari.
Turut hadir Ketua Pengurus Cabang FKPPI Kota Bandung Adde Mararif, dan Ketua Himpunan Pengusaha dan Wiraswasta FKPPI Jawa Barat Charlie Hutabarat. ##
