Awasi Korupsi di Bidang Penerimaan

Rabu, 26 Januari 2022 | 18:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri S
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bidang pemulihan aset negara. Menurutnya kinerja tersebut menjadi kontribusi besar bagi negara. Namun meskipun demikian dia meminta KPK agar terus mengawasi potensi korupsi di bidang penerimaan negara. Termasuk penerimaan negara yang ada di daerah. Ia menilai para pejabat, terlebih lagi di daerah, harus diberikan pendidikan anti korupsi dan pencegahan korupsi, informasi tersebut harus terus disosialisasikan agar tidak ada lagi kasus korupsi yang terjadi karena minim informasi.

“Kita ini sering terjebak di (anggaran) belanja, padahal di sektor penerimaan negara banyak yang lost potensi, ini penting dalam kondisi yang saat ini. (Tahun) 2022 ini kita masa transisi APBN, kembali lagi ke Perpu Nomor 1 yang menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 defisit 3 persen,” papar Cucun saat Rapat Kerja dengan Ketua KPK beserta jajaran di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (26/1).

Baca Juga:  Soal Penyadapan, PKS Minta Usut Tuntas hingga Aktor Intelektual

KPK mengklaim telah melakukan pemulihan aset atau asset recovery sebesar Rp374,4 miliar. Pemulihan aset tersebut dilakukan atas upaya penindakan yang dilakukan dari perkara tindak pidana korupsi selama tahun 2021. Dari hasil tersebut, sebesar Rp192 miliar disetorkan ke kas negara, Rp4,3 milliar disetorkan ke kas daerah dan Rp177,9 miliar merupakan pemindahtanganan melalui penetapan status penggunaan dan hibah.

Baca Juga:  Tinjau Pasar Way Batu, Wagub Jihan Pastikan Pasokan Pangan Terjaga

KPK mengaku telah menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp203,29 miliar ke kas negara di sepanjang 2021. NBP tersebut didapatkan KPK dari empat sumber pendapatan. Pertama, dari pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara sebesar Rp1,67 miliar. Kedua, penyetoran PNBP juga dilakukan dari pendapatan uang sitaan hasil korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), serta uang pengganti yang telah diputus dalam pengadilan sebesar Rp166,48 miliar.##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

TP PKK Provinsi Lampung Hadirkan Pembinaan Terpadu, Kota Karang Dicanangkan sebagai Kelurahan TAPIS
Tiga Agenda Strategis Dibahas, Pemprov Lampung Perkuat Pengendalian Inflasi dan Perlindungan Sosial
Lamsel Fest 2026 Jadi Kado Istimewa untuk Warga, Bupati Egi: Sampai Jumpa Tahun Depan
D’Masiv, Ndarboy, dan Nathalie Holscher Tutup Lamsel Fest 2026, Malam Spektakuler Milik Warga
Didiet Maulana Perkenalkan Wastra Lampung Selatan, 18 Desainer Lokal Unjuk Karya di Lamsel Fest 2026
Raih Podium Night Lava Run 2026, Pelari Pesawaran dan Bandar Lampung Jadi yang Tercepat
Semua Punya Tempat di Night Lava Run 2026, Zita Anjani Temani Rizky di Lintasan 5K
Night Lava Run 2026, Ribuan Pelari Nusantara dan Mancanegara Taklukkan 5K di Bawah Langit Kalianda
Tag :

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 18:27 WIB

TP PKK Provinsi Lampung Hadirkan Pembinaan Terpadu, Kota Karang Dicanangkan sebagai Kelurahan TAPIS

Senin, 16 November 2026 - 18:22 WIB

Tiga Agenda Strategis Dibahas, Pemprov Lampung Perkuat Pengendalian Inflasi dan Perlindungan Sosial

Senin, 16 November 2026 - 18:18 WIB

Lamsel Fest 2026 Jadi Kado Istimewa untuk Warga, Bupati Egi: Sampai Jumpa Tahun Depan

Senin, 16 November 2026 - 18:14 WIB

D’Masiv, Ndarboy, dan Nathalie Holscher Tutup Lamsel Fest 2026, Malam Spektakuler Milik Warga

Senin, 16 November 2026 - 18:07 WIB

Didiet Maulana Perkenalkan Wastra Lampung Selatan, 18 Desainer Lokal Unjuk Karya di Lamsel Fest 2026

Berita Terbaru