Awasi Korupsi di Bidang Penerimaan

Rabu, 26 Januari 2022 | 18:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri S
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bidang pemulihan aset negara. Menurutnya kinerja tersebut menjadi kontribusi besar bagi negara. Namun meskipun demikian dia meminta KPK agar terus mengawasi potensi korupsi di bidang penerimaan negara. Termasuk penerimaan negara yang ada di daerah. Ia menilai para pejabat, terlebih lagi di daerah, harus diberikan pendidikan anti korupsi dan pencegahan korupsi, informasi tersebut harus terus disosialisasikan agar tidak ada lagi kasus korupsi yang terjadi karena minim informasi.

“Kita ini sering terjebak di (anggaran) belanja, padahal di sektor penerimaan negara banyak yang lost potensi, ini penting dalam kondisi yang saat ini. (Tahun) 2022 ini kita masa transisi APBN, kembali lagi ke Perpu Nomor 1 yang menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 defisit 3 persen,” papar Cucun saat Rapat Kerja dengan Ketua KPK beserta jajaran di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (26/1).

Baca Juga:  Soal Calon Wapres Pengganti Gibran , Dasco : Suka Makan Pempek 

KPK mengklaim telah melakukan pemulihan aset atau asset recovery sebesar Rp374,4 miliar. Pemulihan aset tersebut dilakukan atas upaya penindakan yang dilakukan dari perkara tindak pidana korupsi selama tahun 2021. Dari hasil tersebut, sebesar Rp192 miliar disetorkan ke kas negara, Rp4,3 milliar disetorkan ke kas daerah dan Rp177,9 miliar merupakan pemindahtanganan melalui penetapan status penggunaan dan hibah.

Baca Juga:  Tekhnologi Informasi Tiongkok Kini Sentuh '6G'

KPK mengaku telah menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp203,29 miliar ke kas negara di sepanjang 2021. NBP tersebut didapatkan KPK dari empat sumber pendapatan. Pertama, dari pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara sebesar Rp1,67 miliar. Kedua, penyetoran PNBP juga dilakukan dari pendapatan uang sitaan hasil korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), serta uang pengganti yang telah diputus dalam pengadilan sebesar Rp166,48 miliar.##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Betah Bermalam Di Mesuji, Gubernur Lampung Juga Ikut Jalan Sehat Bersama Ribuan Warga Disana
Bandarlampung Dipuncak Klasemen Porprov X
Cegah Radikalisme, SMKN 1 Metro Bakal Nobar Film “Ageman”
KAHMI Sumbar Siap Gelar Munas
Tiongkok-Indonesia Perkuat Konservasi Hutan dan Pengelolaan Taman Pulau
Gubernur Mirza Dorong Infrastruktur Desa dan Produktivitas Pertanian Mesuji
Festival Sungai Mesuji Ditargetkan Masuk Kalender Nasional 2027
Gubernur Mirza Resmikan Jalan Brabasan-Wiralaga, Mobilitas Warga Mesuji Kian Terbuka
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 14:07 WIB

Betah Bermalam Di Mesuji, Gubernur Lampung Juga Ikut Jalan Sehat Bersama Ribuan Warga Disana

Minggu, 22 November 2026 - 11:32 WIB

Bandarlampung Dipuncak Klasemen Porprov X

Minggu, 22 November 2026 - 11:10 WIB

Cegah Radikalisme, SMKN 1 Metro Bakal Nobar Film “Ageman”

Minggu, 22 November 2026 - 11:06 WIB

KAHMI Sumbar Siap Gelar Munas

Minggu, 22 November 2026 - 10:38 WIB

Tiongkok-Indonesia Perkuat Konservasi Hutan dan Pengelolaan Taman Pulau

Berita Terbaru

Bandar Lampung

Bandarlampung Dipuncak Klasemen Porprov X

Minggu, 22 Nov 2026 - 11:32 WIB

Berita Utama

Cegah Radikalisme, SMKN 1 Metro Bakal Nobar Film “Ageman”

Minggu, 22 Nov 2026 - 11:10 WIB

Berita Utama

KAHMI Sumbar Siap Gelar Munas

Minggu, 22 Nov 2026 - 11:06 WIB