Awasi Korupsi di Bidang Penerimaan

Rabu, 26 Januari 2022 | 18:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri S
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bidang pemulihan aset negara. Menurutnya kinerja tersebut menjadi kontribusi besar bagi negara. Namun meskipun demikian dia meminta KPK agar terus mengawasi potensi korupsi di bidang penerimaan negara. Termasuk penerimaan negara yang ada di daerah. Ia menilai para pejabat, terlebih lagi di daerah, harus diberikan pendidikan anti korupsi dan pencegahan korupsi, informasi tersebut harus terus disosialisasikan agar tidak ada lagi kasus korupsi yang terjadi karena minim informasi.

“Kita ini sering terjebak di (anggaran) belanja, padahal di sektor penerimaan negara banyak yang lost potensi, ini penting dalam kondisi yang saat ini. (Tahun) 2022 ini kita masa transisi APBN, kembali lagi ke Perpu Nomor 1 yang menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 defisit 3 persen,” papar Cucun saat Rapat Kerja dengan Ketua KPK beserta jajaran di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (26/1).

Baca Juga:  Pendidikan Pererat Hubungan Tiongkok dan Indonesia

KPK mengklaim telah melakukan pemulihan aset atau asset recovery sebesar Rp374,4 miliar. Pemulihan aset tersebut dilakukan atas upaya penindakan yang dilakukan dari perkara tindak pidana korupsi selama tahun 2021. Dari hasil tersebut, sebesar Rp192 miliar disetorkan ke kas negara, Rp4,3 milliar disetorkan ke kas daerah dan Rp177,9 miliar merupakan pemindahtanganan melalui penetapan status penggunaan dan hibah.

Baca Juga:  488 Keluarga Palestina Terdampak Operasi Militer Israel

KPK mengaku telah menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp203,29 miliar ke kas negara di sepanjang 2021. NBP tersebut didapatkan KPK dari empat sumber pendapatan. Pertama, dari pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara sebesar Rp1,67 miliar. Kedua, penyetoran PNBP juga dilakukan dari pendapatan uang sitaan hasil korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), serta uang pengganti yang telah diputus dalam pengadilan sebesar Rp166,48 miliar.##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Gubernur Lampung Dorong Petani Produksi Pupuk Hayati Cair
Gubernur Mirza Serahkan Alat Pengering Gabah & RMU di Mesuji
Gubernur Lampung Lepas Jalan Sehat HUT ke-18 Mesuji
Ketika Seorang Ayah Belajar Kembali tentang Waktu
Bakom RI: Dunia Semakin Percaya pada Kapasitas dan Arah Pembangunan Indonesia
4 Kapolres di Lampung di Rotasi
Belasan Merek Otomotif Tiongkok Hadir di GAIKINDO Auto Week 2026
Pezeshkian Sebut Iran Sedang Perang Ekonomi “Senyap”
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 22:16 WIB

Gubernur Lampung Dorong Petani Produksi Pupuk Hayati Cair

Minggu, 22 November 2026 - 22:11 WIB

Gubernur Mirza Serahkan Alat Pengering Gabah & RMU di Mesuji

Minggu, 22 November 2026 - 22:02 WIB

Gubernur Lampung Lepas Jalan Sehat HUT ke-18 Mesuji

Minggu, 22 November 2026 - 20:00 WIB

Ketika Seorang Ayah Belajar Kembali tentang Waktu

Minggu, 22 November 2026 - 19:54 WIB

Bakom RI: Dunia Semakin Percaya pada Kapasitas dan Arah Pembangunan Indonesia

Berita Terbaru

Berita Utama

Gubernur Lampung Dorong Petani Produksi Pupuk Hayati Cair

Minggu, 22 Nov 2026 - 22:16 WIB

Berita Utama

Gubernur Mirza Serahkan Alat Pengering Gabah & RMU di Mesuji

Minggu, 22 Nov 2026 - 22:11 WIB

Berita Utama

Gubernur Lampung Lepas Jalan Sehat HUT ke-18 Mesuji

Minggu, 22 Nov 2026 - 22:02 WIB

Berita Utama

Ketika Seorang Ayah Belajar Kembali tentang Waktu

Minggu, 22 Nov 2026 - 20:00 WIB