Anggota DPRD Mikdar Ilyas Dengarkan Aspirasi Soal Keluhan Harga Singkong

LAMPUNG UTARA – Warga Sungkai, Kabupaten Lampung Utara, mengeluhkan anjloknya harga singkong yang berdampak luas terhadap kehidupan mereka.

Keluhan tersebut disampaikan langsung kepada Anggota DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, saat menggelar reses di Sungkai, beberapa hari lalu.

Menurut Mikdar saat berlangsung reses di wilayah setempat, masyarakat menyebut harga singkong saat ini hanya dibeli Rp1.350 per kilogram. Namun setelah dipotong biaya pengangkutan dan penyusutan kadar air, petani hanya menerima bersih sekitar Rp600 hingga Rp700 per kilogram.

“Lebih parahnya lagi, banyak pabrik yang tidak mau nampung. Petani sudah panen tapi bingung mau jual ke mana. Pasar jadi sepi, perekonomian lesu, anak-anak terancam putus sekolah,” ujar Mikdar, prihatin.

Menurut dia, harga singkong yang terus menurun dan terbatasnya industri pengolahan menyebabkan keresahan sosial yang meluas di kalangan masyarakat tani.

“Banyak petani bertanya, apakah harga singkong ke depan bisa membaik? Saya tidak bisa jawab pasti karena ini bergantung pada industri hilir dan pasar ekspor,” kata Mikdar.

Ia menambahkan, mayoritas masyarakat di Lampung Utara dan Way Kanan dan sekitarnya memang bergantung pada komoditas singkong.

“Namun dengan kondisi begini para petani menyerah mereka bahkan ingin beralih tanam ke jagung. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mendorong diversifikasi tanaman melalui dukungan bibit unggul,” tuturnya.

Mikdar menyebut, dalam dialog bersama warga, muncul usulan agar petani mulai beralih ke komoditas lain seperti jagung dan tebu, yang dinilai lebih menjanjikan secara ekonomi.

“Petani bilang, dari jagung saja mereka bisa dapat Rp30 juta per tahun. Tapi mereka butuh bibit yang benar-benar berkualitas. Selama ini banyak bantuan bibit tapi hasilnya tidak maksimal,” ungkap anggota Komisi II DPRD Lampung ini.

Ia juga menyoroti pentingnya memperluas kemitraan petani dengan pabrik tebu, seperti PT Gunung Madu. Saat ini, kemitraan dibatasi hanya untuk wilayah dalam radius 70 km dari pabrik.

“Kalau bisa kemitraan diperluas. Supaya tebu yang ditanam petani langsung terserap pabrik. Ini memberikan kepastian harga dan pasar,” jelasnya.

Mikdar menegaskan bahwa aspirasi masyarakat tersebut telah ia sampaikan ke dinas terkait dan berharap mendapat perhatian dari Gubernur Lampung.

“Musim tanam kedua sudah dekat. Petani butuh kepastian, baik dari sisi bibit maupun pemasaran. Saya akan terus perjuangkan ini agar segera ditindaklanjuti,” pungkasnya.

Penulis : Desty

Editor : Nara

Sumber Berita : DPRD Lampung

Temukan berita-berita menarik lainnya