Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan ‘dinamika’ yang terjadi di dalam tubuh Partai Golkar belakangan ini merupakan masalah internal Partai Golkar. Tidak ada pihak luar Partai Golkar yang mencoba mencampuri urusan internal Partai Golkar. Apalagi sampai mengkaitkan campur tangan Presiden Joko Widodo ataupun istana.
“Saya tegaskan dinamika yang terjadi di Partai Golkar adalah murni persoalan internal Partai Golkar. Jangan dikait-kaitkan dengan pihak lain diluar Partai Golkar. Apalagi dikaitkan dengan adanya campur tangan Presiden atau istana. Sama sekali tidak ada ‘cawe-cawe’ dari Istana terhadap Partai Golkar,” tandas Bamsoet di Jakarta, Kamis (27/7/23).
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Presiden Jokowi pun sudah menegaskan dirinya tidak ikut campur tangan gejolak yang terjadi di tubuh Partai Golkar. Presiden Jokowi memastikan dinamika dan isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) yang menerpa Golkar saat ini tidak ada hubungan dengan pemerintah.
“Kondisi Partai Golkar saat ini masih baik-baik saja. Kalaupun ada gejolak di tubuh Partai Golkar hal tersebut merupakan dinamika yang biasa terjadi dalam tubuh partai politik,” kata Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Wakil Ketua Umum FKPPI serta Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, terkait munculnya dorongan dilakukan Munaslub Partai Golkar, harus lah mengikuti aturan yang ada. Diantaranya, Munaslub Partai Golkar bisa dilaksanakan apabila terjadi peristiwa yang luar biasa seperti saat peralihan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto saat itu ke Airlangga Hartarto. Dimana awalnya diputuskan melalui pleno, lalu dibawa ke Rapimnas yang melibatkan DPD I provinsi dan organisasi-organisasi yang mendirikan dan didirikan Partai Golkar guna menentukan jadwal Munaslub untuk memilih Ketua Umum baru yang definitif untuk sisa masa jabatan.
“Jadi, tidak mudah untuk menggelar Munaslub. Alasan diadakan Munaslub pun harus jelas. Semisal Ketua Umum berhalangan tetap, tidak dapat melaksanakan tugasnya karena tersangkut kasus hukum atau ditahan oleh penegak hukum. Sampai saat ini, sejauh yang saya tahu belum ada satupun DPD Tingkat 1 provinsi yang secara resmi mengajukan usulan digelarnya Munaslub Partai Golkar,” pungkas Bamsoet. (*)
