JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menegaskan bahwa dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus disikapi secara serius. Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut privasi individu, melainkan juga menyangkut kehormatan institusi kepresidenan dan kedaulatan negara.
Firman meminta semua pihak tidak terburu-buru menarik kesimpulan mengenai pihak yang benar maupun salah, mengingat proses hukum masih berjalan. Ia menekankan pentingnya menghormati asas praduga tak bersalah serta memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional dan transparan.
“Saya tidak ingin kita semua terjebak dalam polemik siapa salah siapa benar, karena proses hukum sedang berjalan. Kita harus menghormati asas praduga tak bersalah. Biarkan aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan transparan,” ujar Firman Di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Namun, Firman mengingatkan bahwa persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa karena menyangkut Kepala Negara yang merupakan simbol negara sekaligus representasi kedaulatan rakyat Indonesia di mata dunia.
Menurutnya, setiap tindakan terhadap Kepala Negara yang dilakukan di luar ketentuan dan prosedur hukum harus mendapatkan perhatian serius.
“Kepala Negara itu bukan hanya pribadi. Kepala Negara adalah simbol negara, simbol kedaulatan bangsa. Beliau adalah representasi dari seluruh rakyat Indonesia di mata dunia. Karena itu, tindakan apa pun terhadap Kepala Negara di luar prosedur hukum harus kita sikapi dengan sangat serius,” tegasnya.
Penyadapan Harus Memiliki Dasar Hukum
Firman menjelaskan bahwa dalam negara hukum, penyadapan hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang jelas, memperoleh izin dari pejabat berwenang, serta ditujukan untuk kepentingan penegakan hukum. Ia menilai, apabila penyadapan dilakukan tanpa memenuhi ketentuan tersebut, tindakan itu berpotensi menjadi pelanggaran hukum, terlebih jika menyangkut komunikasi seorang Presiden.
“Kalau penyadapan dilakukan di luar prosedur itu, maka itu bukan lagi penegakan hukum. Itu pelanggaran hukum. Dan kalau itu menyasar Kepala Negara, maka dampaknya bukan hanya soal privasi seseorang, tapi soal kedaulatan negara,” jelasnya.
Firman kemudian menguraikan tiga potensi ancaman serius terhadap kedaulatan negara apabila penyadapan terhadap Kepala Negara dilakukan secara tidak sah.
Pertama, potensi bocornya rahasia negara. Menurutnya, komunikasi Presiden tidak dapat disamakan dengan komunikasi pribadi masyarakat biasa karena di dalamnya dapat terkandung informasi strategis mengenai pertahanan, diplomasi, keamanan nasional, hingga kepentingan bangsa.
“Kedaulatan kita bisa bocor dari dalam, sebelum musuh dari luar datang,” ujarnya.
Kedua, melemahnya wibawa negara. Firman menilai keamanan komunikasi seorang Presiden merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan internasional. Jika Kepala Negara tidak memiliki jaminan keamanan dalam berkomunikasi, hal tersebut dapat berdampak terhadap citra dan kewibawaan Indonesia di mata negara lain.
Ketiga, ancaman terhadap kedaulatan rakyat. Firman mengingatkan bahwa Presiden merupakan pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat dan menjalankan mandat kedaulatan rakyat.
Karena itu, ia menilai tidak boleh ada pihak yang menggunakan hasil penyadapan ilegal untuk memengaruhi atau membayangi proses pengambilan keputusan Presiden.
“Kalau seorang Presiden dalam mengambil keputusan dibayang-bayangi oleh hasil penyadapan yang tidak sah, maka yang berkuasa bukan lagi rakyat, tapi pemilik hasil sadapan itu. Ini yang harus kita cegah bersama,” katanya.
Berpotensi Ganggu Kepercayaan Investor
Selain berdampak pada aspek hukum dan politik, Firman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Politik menyoroti potensi dampak persoalan tersebut terhadap iklim investasi dan dunia usaha.
Ia mengatakan, kepastian hukum dan stabilitas politik merupakan dua faktor penting yang menjadi pertimbangan investor, baik dari dalam maupun luar negeri, sebelum menanamkan modalnya di Indonesia.
Menurutnya, apabila muncul persepsi bahwa komunikasi institusi tertinggi negara tidak terlindungi dari tindakan penyadapan di luar prosedur hukum, kepercayaan terhadap sistem hukum dan keamanan Indonesia dapat terganggu.
“Dunia usaha itu butuh kepastian hukum dan stabilitas politik. Investor, baik dalam negeri maupun luar negeri, akan melihat: apakah negara ini aman? Apakah hukumnya tegak? Kalau institusi negara tertinggi saja bisa disadap di luar prosedur, maka investor akan bertanya-tanya, bagaimana dengan keamanan usaha kami?” ungkap Firman.
Desak Penuntasan Kasus dan RUU Penyadapan
Atas persoalan tersebut, Firman menyampaikan tiga hal yang perlu menjadi perhatian bersama.
Pertama, ia meminta aparat penegak hukum mengusut persoalan ini secara tuntas, transparan, profesional, dan tanpa tebang pilih. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kedua, Firman mendesak DPR RI dan pemerintah segera menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan yang masih tertunda di Badan Legislasi DPR RI.
Menurutnya, regulasi tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai kewenangan penyadapan, mekanisme perizinan, tujuan penyadapan, serta batas waktu pelaksanaannya.
“Kita tidak boleh lagi memiliki kekosongan hukum di bidang yang sangat sensitif ini. Harus jelas siapa yang boleh menyadap, dengan izin siapa, untuk perkara apa, dan berapa lama,” tegasnya.
Ketiga, ia mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak terprovokasi, serta tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat diminta mempercayakan penyelesaian persoalan tersebut kepada proses hukum yang berjalan.
Firman menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata-mata tentang membela kepentingan seorang Presiden, melainkan menyangkut perlindungan terhadap institusi kepresidenan sebagai simbol negara dan kedaulatan bangsa.
“Ini bukan soal membela satu orang. Ini soal membela negara. Hari ini yang menjadi objek adalah Presiden Prabowo. Besok, bisa saja Presiden siapa pun. Karena itu, kita harus memastikan bahwa institusi Kepresidenan, sebagai simbol kedaulatan negara, harus kita lindungi bersama sesuai konstitusi,” pungkas Firman Soebagyo. []
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Rudi Alfian
Sumber Berita : Jakarta
