Susno Duaji: Semua yang Terlibat Kasus Korupsi Pasar Cinde Harus Diproses!

Selasa, 26 Agustus 2025 | 07:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMATERA SEATAN-Tokoh Masyarakat Sumsel, Drs Susno Duadji SH MSc yang juga mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Rabu (20/8/2025) menegaskan, semua yang terlibat dalam dalam dugaan korupsi Pasar Cinde harus diproses hukum oleh Kejati Sumsel.

Hal tersebut diungkapkan Susno Duadji terkait perkara dugaan korupsi kegiatan/pekerjaan kerjasama mitra bangun guna serah pemanfaatan barang daerah berupa tanah di Jalan Sudirman kawasan Pasar Cinde Palembang tahun 2016-2018, yang kini perkaranya sedang dilakukan penyidikan oleh Kejati Sumsel.

“Kita berterima kasih pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang telah memproses dan menetapkan tersangka pelaku korupsi Pasar Cinde. Kita juga meminta agar semua yang terlibat dalam korupsi Pasar Cinde ini harus diproses tegasnya.

Masih kata Susno Duadji, terkait perkara dugaan korupsi yang dipusatkan pada pemotongan dana BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) Pasar Cinde, untuk berapa besarnya hasil pemotongan dana tersebut dan siapa saja yang menikmatinya tentunya akan dibuktikan di persidangan.

“Namun perlu diingat bahwa dana BPHTB bisa dipotong tentunya ada proses, dan prosesnya tentu dibuat sedemikian rupa, sehingga seolah tidak menyalahi administrasi dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tentunya melewati banyak meja dan pejabat berwenang,” katanya.

Dari itulah lanjut Susno Duadji SH MSc,
perlu ditelisik ulang dengan teliti apakah di meja-meja yang dilewati dan ada pejabat berwenang tersebut adakah aliran baik berasal dari potongan uang BPHTB atau uang lainnya.

Baca Juga:  Dua Titik Karhutla di Tulang Bawang dan Lamteng Terkendali

“Karena apa? Kita yakin kajian jual atau tukar guling Pasar Cinde tidak hanya melibatkan pucuk pimpinan, pasti ada instansi dan pejabat di level bawah namun menjadi pihak yang menentukan,” tandasnya.

Diketahui dalam perkara ini lima tersangka telah ditetapkan oleh Kejati Sumsel, mereka yakni; mantan Walikota Palembang Harnojoyo, mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Kepala Cabang PT Magna Beatum Raimar Yousnaidi, Eddy Hermanto Ketua Panitia Pengadaan Badan Usaha Mitra Kerja Sama Bangun Guna Serah dan Aldrin Tando selaku Direktur PT Magna Beatum.

Sebelumnya Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumsel saat masih dijabat Umaryadi SH MH mengatakan, dalam perkara ini tersangka Harnojoyo mantan Walikota Palembang tahun 2015-2018 merupakan pihak yang memerintahkan pembongkaran Cagar Budaya Pasar Cinde sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara.

“Tersangka H (Harnojoyo) Walikota Palembang tahun 2015-2018 memerintahkan untuk melakukan pembongkaran Pasar Cinde yang berstatus sebagai Cagar Budaya. Dalam perkara ini ada beberapa komponen yang menjadi estimasi kerugian keuangan negara, terdiri dari untuk Cagar Budaya Pasar Cinde ini estimasi kerugian keuangan negara Rp 892 miliar. Selain itu komponen kerugian keuangan negara lainnya, yakni dengan dibongkarnya Pasar Cinde juga membuat hilangnya pendapatan daerah dari PD Pasar terkait retribusi, parkir dan kebersihan. Kemudian ada uang yang ditarik dari para pedagang untuk membeli kios sebesar Rp 43 miliar, serta adanya pengurangan penyetoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),” jelas Umaryadi SH MH.

Baca Juga:  Hindari Penumpukan, 5 Loket Pengambilan Race Pack Lava Run Disiapkan

Masih kata Umaryadi SH MH, di perkara ini tersangka Harnojoyo menerima aliran uang dari pengurangan BPHTB Pasar Cinde.

“BPHTB Pasar Cinde ini harusnya disetorkan ke negara sebesar Rp 2,2 miliar, namun kenyataannya penyetorannya ada pengurangan yakni hanya Rp 1,1 miliar. Dimana selisihnya itu diterima oleh tersangka H (Harnojoyo) dan ada ke tersangka lain,” tegas Umaryadi SH MH.

Masih dikatakannya, pengurangan BPHTB hingga terjadi pemotongan saat penyetoran ke negara bermula dari tersangka Harnojoyo selaku Walikota Palembang saat itu mengeluarkan Perwali mengenai pemotongan setoran untuk BPHTB.

“Dari Perwali inilah menyebabkan terjadinya pemotongan atau pengurangan setoran BPHTB hingga negara mengalami kerugian, yang mana PT MB (Magna Beatum) bukanlah perusahaan bersifat kemanusiaan sehingga tidak bisa diberikan diskon BPHTB,” tandasnya seperti di lansir dari koranSN.com.[]


Penulis : Desty


Editor : Rudi Alfian


Sumber Berita : Sumsel

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Indonesia dorong APEC Wujudkan ‘Kemakmuran Bersama’
Gedung Putih Tolak Pemakzulan Menteri Perang
Iran Tetapkan AL dan AU Argentina Organisasi Teroris
120 Anggota DPR Dukung Hak Menyatakan Pendapat Terhadap Pemakzulan Gibran 
Edukasi Kebangsaan di Baitul Jannah, Ken Setiawan Bahas Makna Syahadat dan NKRI
Mardani : Gibran Niat Mundur, Tidak Hentikan Proses Penggunaan HMP
Tekan Stunting, Pemprov Lampung dan Pusat Perkuat Sinergi
Hindari Penumpukan, 5 Loket Pengambilan Race Pack Lava Run Disiapkan

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 00:57 WIB

Indonesia dorong APEC Wujudkan ‘Kemakmuran Bersama’

Kamis, 12 November 2026 - 00:48 WIB

Gedung Putih Tolak Pemakzulan Menteri Perang

Kamis, 12 November 2026 - 00:42 WIB

Iran Tetapkan AL dan AU Argentina Organisasi Teroris

Rabu, 11 November 2026 - 20:33 WIB

120 Anggota DPR Dukung Hak Menyatakan Pendapat Terhadap Pemakzulan Gibran 

Rabu, 11 November 2026 - 19:55 WIB

Edukasi Kebangsaan di Baitul Jannah, Ken Setiawan Bahas Makna Syahadat dan NKRI

Berita Terbaru


Direktur Jenderal Asia-Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (RI) Santo Darmosumarto (tengah) menjelaskan persiapan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (Asia-Pacific Economic Cooperation/APEC) 2026, yang akan dilaksanakan di Shenzhen, Tiongkok, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta Pusat, pada 11 November 2026. (Xinhua/Ni Luh Anggela)

Berita Utama

Indonesia dorong APEC Wujudkan ‘Kemakmuran Bersama’

Kamis, 12 Nov 2026 - 00:57 WIB

Menteri Perang Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth berbicara dalam konferensi pers di Gedung Putih di Washington DC, AS, pada 6 April 2026. (Xinhua)

Berita Utama

Gedung Putih Tolak Pemakzulan Menteri Perang

Kamis, 12 Nov 2026 - 00:48 WIB

Foto yang diabadikan pada 1 Mei 2026 ini memperlihatkan pemandangan Teheran, Iran. (Xinhua)

Berita Utama

Iran Tetapkan AL dan AU Argentina Organisasi Teroris

Kamis, 12 Nov 2026 - 00:42 WIB