Laporan : Heri Suroyo
PONOROGO – Terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan SE., MM., MBA., menegaskan perlu ada evaluasi yang menyeluruh dan utuh tentang APBN. Dirinya mempertanyakan apakah memang perlu harga BBM dinaikan.
“Kalau dinaikan kelak akan melemahkan daya beli masyarakat. Rakyat akan semakin menderita apalagi sekarang inflasi sangat tinggi”, ujarnya. Ditambahkan harga-harga akan semakin membumbung tinggi. “Kalau harga BBM dinaikan pasti akan semakin memicu naiknya harga-harga kebutuhan masyarakat”, ungkapnya.
Hal demikian disampaikan oleh politisi dari Partai Demokrat itu kepada wartawan saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke Pacitan dan Ponorogo, Jawa Timur, (29/8).
Kenaikan BBM jenis Pertalite dan Solar, menurut pria asal Sulawesi Selatan itu, akan membuat rakyat kecil sengsara. Dikatakan rakyat miskin akan bertambah miskin, yang hampir miskin jadi miskin.
“Potensi kemiskinan akan tinggi lagi”, ungkapnya. Pria yang meraih gelar guru besar dari Universitas Negeri Makassar itu menyebut banyak pos anggaran yang bisa dialokasikan untuk menutup defisit BBM. Banyak pos yang bisa ditunda, antara lain misalnya Proyek Kereta Api Cepat. Proyek kereta yang menghubungkan Jakarta dan Bandung itu disebut sudah terlalu membebani APBN. “Apalagi China telah meminta biaya pembangunan Kereta Cepat selanjutnya dibebankan pada APBN”, ujarnya. Hal demikian menurutnya kan menjadi masalah baru.
Tak hanya Kereta Cepat yang akan menjadi beban APBN. Rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, perlu dipertimbangkan kembali. Pemindahan ibu kota bisa saja dilakukan namun tidak untuk saat ini.
Menteri Koperasi dan UMKM di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu prihatin saat ini program yang berorientasi bantuan untuk rakyat kecil banyak dihilangkan. Dicontohkan, menyangkut tunjangan guru.untuk membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat sudah mulai dihilangkan.
“Jadi saya pikir perlu untuk dilakukan evaluasi menyeluruh”, tuturnya. Sebagai politisi dari Partai Demokrat, dirinya menyebut partainya dengan tegas menolak kenaikan BBM.
Dirinya setuju bila subsidi yang ada harus tepat sasaran. Subsidi yang ada jangan sampai diterima oleh orang-orang yang tidak berhak. “Jangan sampai dinikmati oleh mereka yang memiliki mobil mewah”, tegasnya. Untuk itu harus diatur dengan strategi agar konsumsi BBM bisa dibatasi. “Bila tepat sasaran akan semakin memperkecil defisit”, tegasnya. ##
