Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Plt Sekretaris Jenderal MPR, Siti Fauziah, SE, MM, menyebutkan melalui Forum Tematik Bakohumas (Badan Koordinasi Kehumasan), Biro Humas MPR RI mendorong sinergi dan sharing pengalaman bersama Humas lembaga dan instansi lain untuk pengembangan media sosial dan kehumasan MPR. Di era saat ini media sosial sangat penting sebagai media komunikasi publik untuk menumbuhkan citra positif dan trust pada masing-masing lembaga atau kementerian.
“MPR RI menyelenggarakan Forum Tematik Bakohumas ini untuk pengembangan Humas dan menyerap pengalaman lembaga atau instansi lain untuk pengembangan media sosial dan kehumasan MPR RI. Humas adalah garda terdepan setiap masing-masing lembaga atau instansi yang langsung berhadapan dengan masyarakat,” kata Siti Fauziah usai membuka secara resmi Forum Tematik Bakohumas MPR RI, di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, (29/11).
Forum Tematik Bakohumas MPR yang dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Pengembangan Media Sosial Sebagai Strategi Komunikasi Publik” ini dihadiri Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, S.Sos, MSi serta peserta dari praktisi Humas lembaga dan instansi. Narasumber dalam FGD ini adalah Indro Gutomo, SH, MH (Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Setjen MPR RI), Novalita Sari (Senior Media Specialis Kementerian Kelautan dan Perikanan), Ario Setiawan (Koordinator Tim Medsos MPR RI).
Siti Fauziah mengungkapkan pada era digital saat ini media sosial memainkan peran sangat penting untuk komunikasi publik. Perkembangan teknologi informasi juga mendorong MPR untuk meningkatkan dan mengembangkan media sosial. Saat ini MPR RI sudah memanfaatkan media sosial X (twitter), facebook, instagram dan youtube untuk komunikasi publik. Baru pada tahun 2023 ini, MPR membuat media sosial TikTok.
“Jadi, kalau dibandingkan dengan lembaga atau instansi lain, media sosial MPR RI memang belum berkembang. Ketika mempublikasikan satu kegiatan atau even, kita berhati-hati karena MPR adalah lembaga politik. Jadi, kita sangat hati-hati dan memilih apa yang bisa dipublikasikan di media sosial. Kita hanya mempublikasikan konten mengenai kelembagaan MPR di media sosial,” ujarnya.
Meski demikian, lanjut Siti Fauziah, MPR sudah melakukan inovasi dalam pengembangan media sosial termasuk konten-konten di media sosial. “Namun, pengembangan itu belum cukup. Karena itu dalam Forum Tematik Bakohumas ini, kita mengharapkan masukan, saran, dan sharing pengalaman dalam pengembangan media sosial. Misalnya, penggunaan influencer atau buzzer,” tuturnya.
Siti Fauziah menambahkan MPR akan terus mengikuti perkembangan teknologi informasi. MPR pun sedang merintis pembuatan podcast dan TV MPR. “MPR akan terus bersinergi dengan Humas lembaga atau instansi lain untuk pengembangan media sosial MPR. Inilah alasan MPR menyelenggarakan Forum Tematik Bakohumas dengan tema media sosial. Melalui Forum Tematik Bakohumas ini, MPR menyerap pengalaman lembaga lain untuk pengembangan media sosial dan kehumasan MPR,” ucapnya.
Sementara itu Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong, mengatakan Forum Tematik Bakohumas yang membahas tentang media sosial menjadi perhatian bukan hanya MPR, tetapi juga lembaga dan instansi lainnya baik di pusat maupun daerah. “Dunia media sosial adalah dunia yang memerlukan kreativitas, inovasi, dan cara-cara baru yang terus berkembang. Media sosial ini dipakai semua orang, tidak seperti media konvensional yang terbatas,” katanya.
“Karena itu Forum Tematik Bakohumas ini sangat penting karena bisa diperoleh materi tentang bagaimana Humas lembaga dan instansi pemerintah bisa mengoptimalkan penggunaan media sosial untuk menjalankan komunikasi publik supaya masyarakat mendapatkan persepsi positif tentang lembaga-lembaga pemerintahan,” sambungnya.
Usman Kansong menambahkan ujung atau tujuan komunikasi publik yang dilakukan Humas lembaga atau instansi pemerintah adalah citra positif pemerintah dan trust dari masyarakat kepada pemerintah. “Humas lembaga atau instansi pemerintah perlu mengembangkan kompetensi dalam memanfaatkan media sosial sebagai medium komunikasi publik untuk menyeimbangkan informasi tidak akurat yang menyesatkan bahkan menimbulkan keresahan di masyarakat. Peran media sosial sekarang ini sangat penting bahkan paling penting di antara media-media yang lain. Harapan kita agar Humas lembaga atau instansi pemerintah dapat menjadikan media sosial sebagai medium komuniksi publik yang efektif dalam mendiseminasi program dan kebijakan pemerintahan,” ujarnya.##
