JAKARTA — Kasus diare massal yang dialami siswa dan tenaga pendidik SMP Negeri 5 Rembang, Jawa Tengah, diduga berkaitan dengan menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat perhatian serius dari Komisi IX DPR RI.
Anggota Komisi IX DPR, Nurhdi meminta pemerintah tidak menganggap remeh insiden tersebut. Menurutnya, keselamatan dan kesehatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG.
“Kasus diare massal yang diduga dipicu oleh menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 5 Rembang harus menjadi alarm serius bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program ini,” kata Nurhadi kepada wartawan, Sabtu (8/8/2026).
Ia menyampaikan keprihatinan atas jatuhnya korban, baik dari kalangan siswa maupun tenaga pendidik. Namun, Nurhdi mengingatkan agar penyebab pasti kejadian tersebut tetap menunggu hasil investigasi dan pemeriksaan laboratorium.
Berdasarkan informasi awal, dugaan penyebab mengarah pada telur yang terkontaminasi bakteri. Meski demikian, Nurhdi menegaskan dugaan tersebut harus dibuktikan secara ilmiah.
“Kita tetap harus menghormati proses investigasi dan menunggu hasil uji laboratorium agar penyebabnya dipastikan secara ilmiah,” ujarnya.
Nurhadi menilai insiden di SMPN 5 Rembang menjadi bukti bahwa keberhasilan program MBG tidak boleh hanya diukur berdasarkan jumlah makanan yang berhasil didistribusikan.
Menurutnya, aspek kualitas, keamanan, dan higienitas makanan harus menjadi indikator utama dalam pelaksanaan program tersebut.
Ia meminta seluruh rantai penyelenggaraan MBG, mulai dari pengadaan bahan baku, penyimpanan, proses memasak, distribusi hingga penyajian, diawasi secara ketat.
“Seluruh rantai penyelenggaraan, mulai dari pengadaan bahan baku, penyimpanan, proses memasak, distribusi, hingga penyajian, harus diawasi secara ketat dengan standar keamanan pangan yang tidak boleh ditawar,” tegasnya.
Nurhdi juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) bersama pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasok makanan ke sekolah tersebut.
Jika hasil investigasi menemukan adanya kelalaian atau pelanggaran terhadap standar operasional, dia meminta pemerintah memberikan tindakan tegas dan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan.
“Program sebesar MBG tidak boleh memberikan ruang bagi praktik yang mengabaikan keselamatan penerima manfaat,” katanya.
Selain menangani para korban, Nurhdi mendorong pemerintah melakukan audit keamanan pangan secara berkala terhadap seluruh dapur MBG di berbagai daerah.
Menurutnya, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah muncul kasus keracunan atau gangguan kesehatan. Pemeriksaan harus bersifat preventif untuk mencegah kejadian serupa.
Audit tersebut, kata dia, perlu mencakup pemeriksaan kualitas bahan makanan, sanitasi dapur, rantai distribusi hingga kompetensi petugas yang mengolah makanan.
“Pengawasan harus bersifat preventif, dengan pemeriksaan kualitas bahan makanan, sanitasi dapur, rantai distribusi, hingga kompetensi para petugas pengolah makanan. Kejadian serupa tidak boleh terus berulang di berbagai wilayah,” ujarnya.
Nurhdi menegaskan Komisi IX DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG agar memenuhi standar kesehatan masyarakat.
Ia menilai MBG merupakan investasi besar bagi masa depan generasi Indonesia sehingga aspek keamanan pangan harus menjadi fondasi utama program tersebut.
“Masyarakat harus mendapatkan jaminan bahwa makanan yang diberikan kepada anak-anak bukan hanya bergizi, tetapi juga aman untuk dikonsumsi,” pungkasnya. (*)
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Desty
Sumber Berita : DPR RI
