Sistem Kelas BPJS Kesehatan Resmi Dihapus Diganti Jadi KRIS

Senin, 13 Mei 2024 - 22:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo 

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menghapus sistem kelas dalam perawatan menggunakan BPJS Kesehatan. Penghapusan itu dilakukan menyusul terbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan yang ditekan pada 8 Mei 2024.

Sebagai ganti sistem kelas, 1, 2, 3, pemerintah akan menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Lewat sistem ini, semua peserta BPJS Kesehatan akan memperoleh kualitas ruang perawatan yang serupa.

“Penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46A dilaksanakan secara menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 30 Juni 2025,” bunyi Pasal 103B Ayat (1), dikutip dari laman resmi Setneg, Senin, 13 Mei 2024.

Baca Juga:  PPP Resmi Tutup Penjaringan Bacakada dan Bacawakada Mesuji

Dalam Perpres, memberikan waktu kepada rumah sakit untuk mempersiapkan diri menerapkan sistem baru. Sehingga sebelum 30 Juni 2025, rumah sakit boleh menyelenggarakan sebagian atau seluruh pelayanan rawat inap berdasarkan KRIS.

“Rumah sakit dapat menyelenggarakan sebagian atau seluruh pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar sesuai dengan kemampuan rumah sakit,” bunyi Ayat (2).

Ayat berikutnya, dalam hal rumah sakit telah menerapkan fasilitas ruang perawatan pada pelayan rawat inap berdasarkan KRIS dalam jangka waktu sebelum tanggal 30 Juni 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembayaran tarif oleh BPJS Kesehatan dilakukan sesuai tarif kelas rawat inap rumah sakit yang menjadi hak peserta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Baca Juga:  Kades Talang Jali Harun Priyanto Bantah Tudingan Pungli

Adapun dalam Pasal 46A mengatur kriteria fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan KRIS. Yaitu, meliputi komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas tinggi, ventilasi udara, pencahayaan ruangan, kelengkapan tempat tidur, dan nakas per tempat tidur.

Kriteria lain, yakni temperatur ruangan, ruang rawat dibagi berdasarkan jenis kelamin, anak atau dewasa, serta penyakit infeksi atau noninfeksi. Lalu, soal kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat tidur, partisi antar tempat tidur, kamar mandi dalam ruangan rawat inap, kamar mandi memenuhi standar aksesibilitas, dan outlet oksigen.

Penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan KRIS tidak berlaku untuk pelayanan rawat inap untuk bayi atau perinatologi, perawatan intensif, pelayanan rawat inap untuk pasien jiwa, dan ruang perawatan yang memiliki fasilitas khusus.

Baca Juga:  SMAN 4 Kotabumi Gelar Pelepasan Siswa, Program Dual Track Jadi Opsi Masuk Dunia Usaha

“Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kriteria dan penerapan Kelas Rawat Inap Standar diatur dengan Peraturan Menteri,” tulis aturan tersebut.

Penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan berdasarkan KRIS di rumah sakit itu akan terlebih dahulu dilakukan pembinaan dan evaluasi.

Langkah ini akan dilakukan kementerian terkait yang berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penetapan manfaat, tarif, dan iuran. Penetapan iuran BPJS Kesehatan akan disampaikan pada 1 Juli 2025.

“Penetapan manfaat, tarif, dan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan paling lambat tanggal 1 Juli 2025,” tulis aturan tersebut.##


Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Cegah Kriminalitas, Brimob Lampung Laksanakan Patroli Malam di Hari Libur
Undang Happy Asmara, KPU Mesuji Launching Si Tapa Maskot Pilkada  
CV Sama Jaya Sukseskan Pasar Murah Gubernur Lampung, 300 Kg Telur Ludes Terjual
PTPN I Regional 7 Bunga Mayang, Diduga Jual Besi Tua Ratusan Ton Tanpa Mekanisme Lelang KPKNL Lampung
Panglima TNI Tinjau Proyek Food Estate di Merauke
Pastikan Pelayanan Publik Bersih Dari Praktik Pungli, Wakapolres Mesuji Gelar Sidak
Indonesia Perlu Dorong Isu Kemanusiaan sebagai Langkah Pendekatan Baru dalam Perjuangkan Kemerdekaan Palestina
Jusuf Kalla Dukung Gagasan Prabowo Bentuk Badan Layanan Penerimaan Negara (BLPN) dan Haluan Negara

Berita Terkait

Jumat, 24 Mei 2024 - 13:43 WIB

Cegah Kriminalitas, Brimob Lampung Laksanakan Patroli Malam di Hari Libur

Jumat, 24 Mei 2024 - 00:51 WIB

Undang Happy Asmara, KPU Mesuji Launching Si Tapa Maskot Pilkada  

Kamis, 23 Mei 2024 - 21:34 WIB

CV Sama Jaya Sukseskan Pasar Murah Gubernur Lampung, 300 Kg Telur Ludes Terjual

Kamis, 23 Mei 2024 - 21:33 WIB

PTPN I Regional 7 Bunga Mayang, Diduga Jual Besi Tua Ratusan Ton Tanpa Mekanisme Lelang KPKNL Lampung

Kamis, 23 Mei 2024 - 21:28 WIB

Panglima TNI Tinjau Proyek Food Estate di Merauke

Kamis, 23 Mei 2024 - 09:39 WIB

Indonesia Perlu Dorong Isu Kemanusiaan sebagai Langkah Pendekatan Baru dalam Perjuangkan Kemerdekaan Palestina

Kamis, 23 Mei 2024 - 09:18 WIB

Jusuf Kalla Dukung Gagasan Prabowo Bentuk Badan Layanan Penerimaan Negara (BLPN) dan Haluan Negara

Kamis, 23 Mei 2024 - 09:15 WIB

DPD RI Berperan Aktif Pengawasan Ibadah Haji 2024

Berita Terbaru

#CovidSelesai

Undang Happy Asmara, KPU Mesuji Launching Si Tapa Maskot Pilkada  

Jumat, 24 Mei 2024 - 00:51 WIB

#CovidSelesai

Panglima TNI Tinjau Proyek Food Estate di Merauke

Kamis, 23 Mei 2024 - 21:28 WIB