Sistem Kelas BPJS Kesehatan Resmi Dihapus Diganti Jadi KRIS

Senin, 13 Mei 2024 | 22:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo 

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menghapus sistem kelas dalam perawatan menggunakan BPJS Kesehatan. Penghapusan itu dilakukan menyusul terbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan yang ditekan pada 8 Mei 2024.

Sebagai ganti sistem kelas, 1, 2, 3, pemerintah akan menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Lewat sistem ini, semua peserta BPJS Kesehatan akan memperoleh kualitas ruang perawatan yang serupa.

“Penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46A dilaksanakan secara menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 30 Juni 2025,” bunyi Pasal 103B Ayat (1), dikutip dari laman resmi Setneg, Senin, 13 Mei 2024.

Dalam Perpres, memberikan waktu kepada rumah sakit untuk mempersiapkan diri menerapkan sistem baru. Sehingga sebelum 30 Juni 2025, rumah sakit boleh menyelenggarakan sebagian atau seluruh pelayanan rawat inap berdasarkan KRIS.

“Rumah sakit dapat menyelenggarakan sebagian atau seluruh pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar sesuai dengan kemampuan rumah sakit,” bunyi Ayat (2).

Baca Juga:  Purnama Wulan Sari Mirza Canangkan Desa Tapis, Perkuat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Ayat berikutnya, dalam hal rumah sakit telah menerapkan fasilitas ruang perawatan pada pelayan rawat inap berdasarkan KRIS dalam jangka waktu sebelum tanggal 30 Juni 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembayaran tarif oleh BPJS Kesehatan dilakukan sesuai tarif kelas rawat inap rumah sakit yang menjadi hak peserta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Adapun dalam Pasal 46A mengatur kriteria fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan KRIS. Yaitu, meliputi komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas tinggi, ventilasi udara, pencahayaan ruangan, kelengkapan tempat tidur, dan nakas per tempat tidur.

Kriteria lain, yakni temperatur ruangan, ruang rawat dibagi berdasarkan jenis kelamin, anak atau dewasa, serta penyakit infeksi atau noninfeksi. Lalu, soal kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat tidur, partisi antar tempat tidur, kamar mandi dalam ruangan rawat inap, kamar mandi memenuhi standar aksesibilitas, dan outlet oksigen.

Baca Juga:  Abdullah : Perlu Dibuat UU Khusus Antiperundungan

Penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan KRIS tidak berlaku untuk pelayanan rawat inap untuk bayi atau perinatologi, perawatan intensif, pelayanan rawat inap untuk pasien jiwa, dan ruang perawatan yang memiliki fasilitas khusus.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kriteria dan penerapan Kelas Rawat Inap Standar diatur dengan Peraturan Menteri,” tulis aturan tersebut.

Penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan berdasarkan KRIS di rumah sakit itu akan terlebih dahulu dilakukan pembinaan dan evaluasi.

Langkah ini akan dilakukan kementerian terkait yang berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penetapan manfaat, tarif, dan iuran. Penetapan iuran BPJS Kesehatan akan disampaikan pada 1 Juli 2025.

“Penetapan manfaat, tarif, dan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan paling lambat tanggal 1 Juli 2025,” tulis aturan tersebut.##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Presiden Prabowo: Kemajuan Farmasi India Dirasakan Indonesia
DPRD Lampung dan Ken Ajak Warga Lawan Propaganda Medsos
APEC Shenzhen: Membangun Asia-Pasifik Makmur Bersama
Kapal Induk Ketiga AS Tiba di Timur Tengah
Militer Iran: Kapal Langgar Aturan ya Terbakar!
Yaman yang tak Aman: 340.000 Orang Mengungsi
Ponpes Riyadhul Badi’ah Al-Amin Harapkan Jalan Lingkungan Segera Diaspal
Beragam Nuansa Penyelenggaraan APEC Shenzhen

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 21:27 WIB

Presiden Prabowo: Kemajuan Farmasi India Dirasakan Indonesia

Selasa, 17 November 2026 - 21:14 WIB

DPRD Lampung dan Ken Ajak Warga Lawan Propaganda Medsos

Selasa, 17 November 2026 - 21:05 WIB

APEC Shenzhen: Membangun Asia-Pasifik Makmur Bersama

Selasa, 17 November 2026 - 20:57 WIB

Kapal Induk Ketiga AS Tiba di Timur Tengah

Selasa, 17 November 2026 - 20:53 WIB

Militer Iran: Kapal Langgar Aturan ya Terbakar!

Berita Terbaru

Berita Utama

Presiden Prabowo: Kemajuan Farmasi India Dirasakan Indonesia

Selasa, 17 Nov 2026 - 21:27 WIB

Bandar Lampung

DPRD Lampung dan Ken Ajak Warga Lawan Propaganda Medsos

Selasa, 17 Nov 2026 - 21:14 WIB

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) CEO Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) 2026 digelar di Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok selatan, pada 17 November 2026. (Xinhua/Deng Hua)

Berita Utama

APEC Shenzhen: Membangun Asia-Pasifik Makmur Bersama

Selasa, 17 Nov 2026 - 21:05 WIB

AS dan Israel melancarkan serangan militer besar-besaran yang terkoordinasi terhadap Iran pada 28 Februari, memicu konflik berkepanjangan yang telah mengganggu pelayaran regional dan mendorong kenaikan harga energi global.
rmada angkatan laut Israel dan Amerika Serikat (AS) berpartisipasi dalam latihan gabungan di Laut Merah pada 1 Februari 2026. (Pasukan Pertahanan Israel/Xinhua)

Berita Utama

Kapal Induk Ketiga AS Tiba di Timur Tengah

Selasa, 17 Nov 2026 - 20:57 WIB

Foto yang diabadikan pada 20 Juni 2026 ini memperlihatkan Selat Hormuz di dekat Khasab, sebuah kota kecil di Oman utara. (Xinhua/Wen Xinnian)

Berita Utama

Militer Iran: Kapal Langgar Aturan ya Terbakar!

Selasa, 17 Nov 2026 - 20:53 WIB