Silang Sengkarut Anggaran BPBD Lampura, Disinyalir Jadi Ajang Bancakan Korupsi

Laporan : Rudi Alfian

LAMPUNG UTARA – Pengelolaan keuangan dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) yang bersumber dari APBD tahun 2023 disinyalir bermasalah. Pasalnya, berbagai kegiatan disana diduga jadi ajang bancakan korupsi oknum tak bertanggung jawab.

Mulai dari Belanja Natura dan Pakan Natura lainnya yang banyak ditemukan kejanggalan hingga mark-up anggaran yang nilainya sangat fantastis. Bahkan disinyalir terdapat serapan anggaran untuk kegiatan yang di fiktifkan oknum sekretariat BPBD Kabupaten setempat.

Dalam anggaran makan-minum logistik, BPBD Lampura menganggarkan untuk buah segar sebanyak 100 paket dengan harga per paketnya Rp75 ribu dengan total keseluruhan Rp7,5 juta rupiah; Susu beruang 50 dus dengan harga per dusnya mencapai Rp300 ribu dengan total Rp15 juta rupiah; Teh celup 200 kotak masing-masing Rp15ribu dengan total Rp3 juta rupiah.

Belanja Natura dan pakan Natura dan pakan lainnya :

Air mineral kemasan 600 dus dengan harga per dus Rp25 ribu total menyeluruh Rp15 juta rupiah; Kopi bubuk 150 kg dengan harga perkilo Rp60 ribu total Rp9 juta rupiah; Biskuit makanan dan minuman harian pegawai 200 kaleng masing-masing Rp90 ribu total seluruh Rp18 juta rupiah; Gula Pasir 500 kilogram dengan harga perkilonya Rp17 ribu total seluruh Rp8,5 juta rupiah; Minuman botol/kotak/kaleng makanan minuman harian pegawai 50 pack per pack harga Rp180 ribu total seluruh Rp9 juta rupiah.

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-jasa desain rekayasa lainnya :

Penyusunan kajian resiko bencana menelan biaya hingga Rp350 juta rupiah.

Kegiatan Gladi kesiapsiagaan bencana diduga ikut di fiktifkan, hal itu diketahui saat media ini mencoba mengkonfirmasi sejumlah pihak di BPBD setempat yang kompak mengakui tidak pernah ada kegiatan tersebut pada tahun 2023 ini, kegiatan serupa pernah dilakukan namun ditahun 2022 lalu.

“Sudah enggak benar lagi di kantor itu bang. Bisa cek langsung bang ke kantor, tanya dengan para pegawai disana, mana ada barang-barang itu, apalagi konsumsi gula kopi yang sampai ber kuintal-kuintal itu sudah jelas bohong. Apalagi kegiatan Gladi kesiapsiagaan bencana itu bang, enggak ada itu bang setahu saya,” ungkap sumber terpercaya media ini yang enggan disebut identitasnya.

Data yang dihimpun dari sumber terpercaya media ini, semua kegiatan yang disebutkan hampir tidak ada, bahkan ketika di konfrontir terhadap pegawai disana, ditemukan fakta yang mengejutkan. Para pegawai sangat terkejut dengan apa yang dikonfirmasi awak media. Menurut pengakuan mereka tidak pernah menikmati barang-barang tersebut.

Bahkan, menurut pengakuan penjaga kantor inisial S dirinya tidak pernah lagi diberikan jatah Gula Kopi bulanan untuk stok melayani permintaan atasan mulai dari Kabid hingga Kepala Pelaksana (Kalak), kalaupun ada yang meminta dihidangkan minuman kopi dan teh, dirinya terpaksa merogoh kocek pribadi untuk membeli sendiri persediaan gula kopi.

Selain itu, apa yang disampaikan oleh sumber terpercaya saat dikonfirmasi ke penjaga kantor dan tenaga kebersihan disana, mereka mengaku tidak pernah lagi melihat barang-barang tersebut.

“Kalau air mineral, gula kopi, biskuit Khong Guan, buah segar, susu beruang, atau minuman kaleng dengan jumlah segitu tidak ada setahu saya pak,” ungkap penjaga, saat disambangi dikediamannya, Rabu, (11/10).

Disinggung soal honor Penjaga kantor dan tenaga kebersihan, penjaga kantor dan tenaga kebersihan yang juga suami isteri itu kompak mengatakan dibayar setiap bulannya Rp1,2 juta dan mengakui hanya mereka berdua yang bekerja disana.

“Tenaga kebersihan cuma isteri saya, penjaga kantor ya cuma saya disini, digaji tiap bulan masing-masing menerima Rp1.200.000 dibayar lewat transfer rekening,” tuturnya.

Pengakuan tersebut berbanding terbalik dengan yang dianggarkan oleh BPBD Lampura yakni Penjaga kantor dianggarkan untuk dua orang dengan nilai Rp30 juta selama setahun. Sedangkan tenaga kebersihan dianggarkan untuk 3 orang dengan nilai Rp45 juta rupiah. Diduga anggaran tenaga kebersihan dan penjaga kantor di fiktifkan senilai Rp45 juta rupiah.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Lampung Utara, Nozi Efialis saat akan dikonfirmasi diruang kerjanya, dirinya tak ada ditempat. Berdasarkan keterangan dari beberapa pegawai disana, Nozi Efialis jarang masuk kantor.

Hingga berita ini ditayangkan, Kalak BPBD Lampura belum dapat dikonfirmasi. Guna keberimbangan pemberitaan, awak media masih berusaha untuk mengkonfirmasi yang bersangkutan. ##

Temukan berita-berita menarik lainnya