Secara rinci, Dono memaparkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Setjen DPR RI demi mendukung terciptanya pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparansi dan bertanggung jawab. Di antaranya berupa melakukan konsolidasi internal secara berkala, memaksimalkan pemantauan dan evaluasi dengan aplikasi ‘Digitall DPR’ dan selalu menerapkan agenda ‘jumat bersih-bersih’ untuk menata ulang dan menyelesaikan prioritas kerja.
Walaupun masih terkendala soal Deviasi Halaman III Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), ucapnya, Setjen DPR akan membuat sejumlah rencana baru agar proyeksi anggaran mendatang bisa dilakukan secara presisi. “Kita selalu optimistis dengan melakukan perbaikan, salah satu yang disoroti masalah Deviasi Halaman III DIPA. Memang, hampir semua Kementerian lembaga punya masalah yang sama. Nah, perlu kita ambil satu kebijakan baru,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi DKI Jakarta Mei Ling mengapresiasi kinerja Setjen DPR RI yang mengoptimalkan teknologi untuk memperkuat fungsi pemantauan dan evaluasi anggaran melalui ‘Digitall DPR’. Inovasi ini, baginya, harus diterapkan secara konsisten.
Senada, Kepala KPPN Jakarta VII Vicensia Retnasari berharap Setjen DPR RI tetap mengawal dengan ketat pelaksanaan anggaran pada tahun ini dan mendatang. Ia pun juga mendukung pengoptimalan teknologi untuk pemantauan dan evaluasi anggaran di lingkungan Setjen DPR RI.
KPPN Awards sendiri merupakan penghargaan yang diberikan kepada satuan-satuan kerja mitra KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) yang dinilai telah berupaya maksimal dalam mengelola keuangan negara sesuai peraturan perundang-undangan serta ketepatan waktu dalam pencapaian target dan realisasi kegiatan. (*)
1 2
Halaman : 1 2
