Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi), melarang para menterinya untuk membuat polemik di masyarakat terkait wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.
Pengamat politik Emrus Sihombing meyakini, sikap Puan itu akan berdampak pada meningkatnya citra positif DPR di mata publik.
Pasalnya ide penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabat presiden melanggar aturan konstitusional.
“Penolakan dari publik yang juga dicerminkan oleh apa yang dikatakan Ibu Puan Maharani dan mengapresiasi pernyataan Pak Joko Widodo tentu akan bisa membuat citra institusi DPR semakin baik di mata publik, karena memang kita harus taat terhadap konstitusi,” kata Emrus, kepada wartawan, Kamis (7/4).
Emrus mengatakan, sebagai nakhoda di DPR, pernyataan Puan itu sejalan dengan kehendak rakyat yang menginginkan Pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024.
Kalaupun wacana tersebut tetap dipaksanakan, maka akan menimbulkan stigma bahwa rezim saat ini haus kekusasaan.
“Sebagai nakhoda di DPR, mengapresiasi (perintah presiden larang menteri bicara tunda pemilu), karena kita melihat bahwa yang baik itu adalah jangan tunda pemilu, jangan perpanjang presiden tiga periode,” ujarnya.
Di sisi lain, Emrus melihat apresiasi yang diberikan Puan menunjukkan bahwa cucu dari proklamator RI Soekarno itu memang sosok yang memegang teguh nilai kebangsaan dan taat konstitusi.
Selain itu, Puan juga dinilai sosok yang selalu memberikan perhatian terhadap kepentingan rakyat.
“Misalnya, bukankah ketika pemerintah tidak begitu konsen terhadap sesuatu hal, dia (Puan) akan memberi kritik juga kepada pemerintah,” ujarnya.
“Jadi Ibu Puan Maharani, saya melihat bahwa ketika pemerintah ada kekurangan dia itu memberi kritik, tetapi ketika memberikan suatu pandangan program yang bagus, yang pro kerakyatan, demokrasi, Puan Maharani mengapresiasi,” lanjutnya.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang melarang para menterinya untuk membuat polemik di masyarakat terkait wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.
“Kami tentu berharap para menteri mengikuti perintah Presiden, sehingga bisa lebih fokus membantu Presiden mengatasi berbagai persoalan bangsa, khususnya kenaikan berbagai harga komoditas yang memberatkan rakyat saat ini,” kata Puan di usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Rabu (6/4).
“Kalau ada yang beralasan wacana tersebut sah dalam negara demokrasi, saya pikir topik tentang pemulihan ekonomi rakyat sekarang ini lebih penting untuk dibicarakan di ruang publik,” imbuhnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, yang dibutuhkan rakyat saat ini bukanlah perbicangan penundaan pemilu atau perpanjangan presiden.
“Tapi bagaimana harga-harga sembako tidak melonjak, dan juga mudah didapatkan. Terlebih di masa-masa jelang Hari Raya sekarang ini,” ucapnya.
Menurut Puan, ketika pemerintah lewat para menterinya terus mendengungkan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, hal tersebut justru akan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kalau kepercayaan terhadap pemerintah menurun, justru seluruh elemen bangsa yang merugi. Padahal di saat-saat seperti ini, sangat dibutuhkan kerjasama dan gotong royong semua elemen bangsa, baik pemerintah, aparat negara, swasta dan seluruh rakyat untuk bisa sama-sama pulih dari dampak pandemi Covid-19 yang memukul kita dua tahun belakangan ini,” katanya.
“Mari kita satukan energi bangsa untuk bisa mengatasi tantangan ekonomi saat ini, agar kita semua bisa bersama-sama memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi transisi Covid-19 dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai momentum ini lepas karena hal-hal yang kontraproduktif,” tandasnya.(*)
