JAKARTA- Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, menilai kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi momentum penting bagi diplomasi Indonesia di kancah global.
Nurul menyebut pidato Presiden Prabowo sebagai salah satu yang paling berkesan dalam sejarah diplomasi Indonesia. Ia menilai penyampaian yang tegas, gesture penuh percaya diri, serta substansi yang kuat memperlihatkan kapasitas kenegarawanan Presiden.
“Bagi saya ini adalah pidato yang powerful, bahkan bisa disebut salah satu yang terbaik untuk Indonesia. Publik di tanah air bangga, dan negara-negara lain pun tampak memberi apresiasi luar biasa dengan standing applause yang panjang,” kata Nurul dalam acara diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Hadirnya Prabowo di PBB, Menguatkan Kembali Peran Indonesia dalam Diplomasi Global’, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Menurutnya, isi pidato Presiden Prabowo juga menegaskan kembali prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berpegang pada nilai-nilai konstitusi. Salah satu poin yang disorot adalah sikap tegas terhadap isu Palestina melalui seruan solusi dua negara (two-state solution).
“Ini cerminan nyata dari politik bebas aktif Indonesia. Presiden menyampaikan dengan berani bahwa kemerdekaan Palestina harus diperjuangkan, namun tanpa melahirkan permusuhan baru. Itu sejalan dengan semangat menolak penjajahan dan mendorong perdamaian abadi,” jelas legislator dari Fraksi Partai Golkar tersebut.
Lebih lanjut, Nurul juga berpendapat bahwa gagasan yang disampaikan Presiden Prabowo, termasuk soal penghargaan terhadap pluralisme, hak asasi manusia, dan multikulturalisme, memperlihatkan wajah demokrasi Indonesia yang inklusif.
“Gestur, intonasi, substansi, semuanya memperlihatkan sosok seorang negarawan. Skornya hampir sempurna, 9,9. Dan yang paling penting, beliau berbicara bukan hanya mewakili pemerintah, tapi juga mewakili hati rakyat Indonesia,” tutupnya.[]
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Nara J Atkar
Sumber Berita : DPR RI
