Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Idham Samawi menegaskan batasan ruang dan waktu di seluruh dunia menjadi tidak ada lagi. karena media cetak, radio televisi bertransformasi ke media digital.
“Dulu orang-orang tua kita pernah mengingatkan, pada saatnya nanti dunia ini hanya selebar daun kelor. Dan hari ini dunia ini hanya selebar layar HP,” katanya di Yogyakarta,Sabtu (27/10), saat membuka Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP).
Menurutnya, peristiwa yang terjadi di belahan dunia mana saja, dapat tersebar dalam hitungan detik.
“Teknologi atau transformasi media yang menuju ke digital, akan sangat bermanfaat bagi NKRI yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Tapi di sisi yang lain, transformasi ke media digital tidak mudah,” ujarnya.
Samawi mengungkapkan sangat mudah untuk menguasai sumber daya alam Indonesia. Yakni dengan memecah dulu Indonesia dan dengan mengganti Pancasila dengan ideologi lain.
“Pasti NKRI kita bubar. Karena itu, saya mohon para wartawan ikut membantu menatap masa depan NKRI yang lebih baik, agar ruang digital kita betul-betul diisi dengan soal kebangsaan,” ungkapnya.
Kepala Biro Pemberitaan DPR RI Indra Pahlevi menjelaskan, Undang-undang perlindungan anak sudah ada. Akan tetapi berita dan kasusnya semakin meningkat.
“Ini sebetulnya fenomena apa? Mungkin karena distorsi atau pengaruh dari banyak sudut belahan dunia dan sebagainya,” jelasnya.
Indra mengatakan Komisi X DPR RI, ada wacana perlunya pelajaran PMP dihidupkan lagi untuk mengatasi perundungan. Juga imbauan kepada orang tua, dimana tidak lepas dari faktor pendidikan keluarga.
“Karena saking sibuknya, komunikasi dengan keluarga dan anak-anaknya relatif terbatas. Dari sudut pandang regulasi, ada rencana memasukkan klausul perundungan cyber dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE),”tandasnya.
Sehingga, perundungan terhadap siapapun – terutama kepada anak – akan dimasukkan dalam RUU ITE. Selain itu, persoalan perundungan suda diatur dalam KUHP.
Sebelumnya, Deputi Persidangan DPR RI Suprihartini mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk bersama-sama meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat DPR RI. Sebab, turut andil dalam mengaplikasikan kegiatan atau agenda anggota DPR RI.(*)
