Pemprov Lampung Perkuat Mitigasi Bencana Megathrust melalui Kolaborasi Lintas Sektor

Senin, 5 Januari 2026 | 15:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat upaya mitigasi bencana, khususnya potensi gempa megathrust dan tsunami, melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, TNI, serta pemangku kepentingan lainnya.

Komitmen tersebut ditegaskan Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan saat menerima Komandan Brigif 4 Marinir Lampung dan jajaran Fakultas Teknik Universitas Lampung (Unila), di Ruang Kerja Sekda, Kantor Gubernur, Senin (5/1/2026).

Sekdaprov Marindo menyampaikan bahwa ancaman megathrust merupakan risiko nyata yang harus disikapi secara serius dan terencana. Mengingat bencana tidak dapat diprediksi waktu kejadiannya, maka kesiapsiagaan dan mitigasi menjadi kunci utama dalam melindungi masyarakat.

“Mitigasi bencana harus dibangun secara kolaboratif. Tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah, tetapi perlu sinergi akademisi, TNI/Polri, dunia usaha, dan masyarakat,” ujar Sekda.

Mona Arif Muda sebagai salah satu tim Unila Tsunami Early Warning System (U-TEWS) memaparkan, bahwa pengembangan teknologi peringatan dini tsunami berbasis sensor laut dangkal, drone pemantau, serta sistem pemantauan terintegrasi yang dinilai lebih ekonomis dan sesuai karakteristik perairan Lampung. Teknologi ini diklaim mampu menjadi alternatif dari sistem impor berbiaya tinggi, dengan tetap menjaga akurasi dan keandalan data.

Dekan Fakultas Teknik Unila Ahmad Herison menjelaskan, tujuan utama pengembangan Unila Tsunami Early Warning System (U-TEWS) berbasis PUMMA (perangkat ukur murah muka air laut) tersebut bukan bersifat komersial, melainkan murni kemanusiaan. Sistem ini dirancang agar dapat dipasang di wilayah pesisir, pelabuhan, dan pulau-pulau strategis, serta terhubung dengan BMKG sebagai otoritas resmi peringatan dini.

Baca Juga:  Pemprov Lampung Dukung Apel Siaga Kamtibmas Ramadan 1447 H

Menurut Ahmad, Inovasi tersebut dinilai memiliki keunggulan dari sisi efisiensi biaya, kemudahan perawatan, serta potensi pengembangan sebagai produk dalam negeri. Selain itu, sistem yang dikembangkan diarahkan untuk tetap terintegrasi dengan BMKG sebagai otoritas resmi penyampai peringatan dini kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Sjawal menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan alat peringatan dini. Pendekatan berbasis komunitas dinilai dapat meningkatkan rasa memiliki sekaligus efektivitas mitigasi di lapangan.

Kunjungan ini juga menyoroti perlunya peningkatan literasi kebencanaan, integrasi peringatan dini ke berbagai kanal informasi, termasuk rumah ibadah dan perangkat komunikasi masyarakat, serta pelaksanaan simulasi kebencanaan secara berkala di wilayah pesisir dan satuan pendidikan.

Melalui pertemuan ini, Pemprov Lampung menegaskan bahwa mitigasi bencana bukan hanya soal alat, tetapi ekosistem kesiapsiagaan yang melibatkan seluruh elemen. Ke depan, Pemprov Lampung akan memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan para pemangku kepentingan untuk mematangkan skema kerja sama dan rencana implementasi di lapangan.

Baca Juga:  Sambut HUT ke-62, Pemprov Lampung Dorong Optimalisasi PKOR untuk Wisata dan UMKM

Ditemui saat wawancara, sebagai inisiator penguatan mitigasi megathrust di Lampung, Ginta Wiryasenjaya menegaskan bahwa peringatan BMKG terkait potensi megathrust harus disikapi dengan kesiapan nyata, bukan kepanikan. Ia menjelaskan, sistem yang dikembangkan Unila mengombinasikan dua pendekatan, yakni sensor darat di wilayah pesisir untuk mendeteksi anomali surut air laut, serta sensor laut berbentuk buoy yang membaca perubahan tekanan di dasar laut.

“Seluruh data dibaca setiap detik dan terhubung langsung dengan BMKG sebagai otoritas resmi. Ginta menambahkan, teknologi ini tidak hanya lebih terjdaerah dengan biaya berkisar Rp80–300 juta dibandingkan sistem impor yang mencapai lebih dari Rp1 miliar”, sambungnya.

Sejalan dengan itu, Mona Arif Muda menekankan bahwa sistem ini bertujuan membangun kesiapsiagaan masyarakat, termasuk pemahaman zona rawan, jalur evakuasi, serta tindakan yang harus dilakukan sebelum dan sesudah bencana, sehingga mitigasi tidak berhenti pada alat, tetapi benar-benar melindungi keselamatan warga.


Penulis : Desty


Editor : Nara


Sumber Berita : Pemprov Lampung

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Pemprov Lampung Fasilitasi Sosialisasi Penyampaian SPT melalui Cortex
Sekda Marindo Kurniawan Dorong ASN Lampung Segera Lapor SPT Lewat Coretax DJP
Melalui Forum RKPD 2027, Pemprov Lampung Dorong Pembangunan Infrastruktur, Pertanian, dan Layanan Dasar
Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Raih Penghargaan Excellence in Regional Financial Governance 2026
DPR Desak Tiket Gratis Kapal Dibagi Adil Ke Indonesia Timur
Wagub Jihan: Masih Banyak PR yang Harus Dikerjakan
3 dari 8 Tahanan Kabur di Waykanan Diringkus
TP PKK dan DWP Provinsi Lampung Bagi Ratusan Takjil

Berita Terkait

Rabu, 25 Februari 2026 - 14:01 WIB

Pemprov Lampung Fasilitasi Sosialisasi Penyampaian SPT melalui Cortex

Rabu, 25 Februari 2026 - 13:12 WIB

Sekda Marindo Kurniawan Dorong ASN Lampung Segera Lapor SPT Lewat Coretax DJP

Rabu, 25 Februari 2026 - 12:23 WIB

Melalui Forum RKPD 2027, Pemprov Lampung Dorong Pembangunan Infrastruktur, Pertanian, dan Layanan Dasar

Rabu, 25 Februari 2026 - 12:13 WIB

Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Raih Penghargaan Excellence in Regional Financial Governance 2026

Rabu, 25 Februari 2026 - 11:37 WIB

DPR Desak Tiket Gratis Kapal Dibagi Adil Ke Indonesia Timur

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Pemprov Lampung Fasilitasi Sosialisasi Penyampaian SPT melalui Cortex

Rabu, 25 Feb 2026 - 14:01 WIB

#indonesiaswasembada

DPR Desak Tiket Gratis Kapal Dibagi Adil Ke Indonesia Timur

Rabu, 25 Feb 2026 - 11:37 WIB