Pemprov Lampung Dukung Penguatan Kepatuhan HAM di Daerah

Rabu, 23 Juli 2025 | 10:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait empat aspek utama HAM, yaitu pelayanan kemanusiaan, pengaduan HAM, pembelaan HAM, dan penilaian HAM. Termasuk pula dalam mendukung penguatan pelayanan dan kepatuhan HAM di daerah.

Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan saat menerima kunjungan kerja Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI Munafrizal Manan bersama jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Lampung, di Ruang Kerja Sekda, Kompleks Kantor Gubernur, Bandarlampung, Selasa (22/7/2025).

Dalam kunker tersebut, Munafrizal Manan menyampaikan bahwa fokus pemerintah pusat saat ini, sebagaimana arahan Presiden, menitikberatkan pada empat aspek utama HAM, yaitu pelayanan kemanusiaan, pengaduan HAM, pembelaan HAM, dan penilaian HAM. Penilaian ini juga mencakup kepatuhan HAM di kalangan komunitas, masyarakat, dan pelaku usaha.

Baca Juga:  Pemprov Lampung Hadirkan Pelayanan Publik Terpadu, Transparan, dan Berbasis Digital

Menurut Munafrizal, pemerintah daerah sangat perlu terus mengomunikasikan komitmen dalam mendukung agenda kepatuhan HAM.

Ia juga menyoroti bahwa permasalahan HAM di Lampung sebagian besar berkaitan dengan isu agraria. Ia berharap dapat dirumuskan solusi terbaik yang tidak menghambat pertumbuhan ekonomi, namun tetap mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Selain itu, Munafrizal menyampaikan bahwa sejauh ini belum ada kasus HAM di Lampung yang menjadi sorotan nasional, dan ia berharap kondisi ini dapat terus dipertahankan.

Baca Juga:  Festival Krakatau 2025 Resmi Ditutup, Gubernur Ajak Wujudkan Lampung Maju dan Berdaya Saing

Sekdaprov Marindo Kurniawan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung memandang kepatuhan HAM sebagai bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik.

“Pada prinsipnya, kami ingin memastikan agar tidak terjadi pelanggaran HAM di Provinsi Lampung,” ujar Marindo.

Marindo juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan dukungan terhadap kelancaran operasional Kanwil Kemenkumham Lampung, agar tugas dan fungsi pelayanan HAM di Provinsi Lampung dapat berjalan optimal.


Penulis : Desty Efriyani


Editor : Nara


Sumber Berita : Pemprov Lampung

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Data Pribadi WNI Dikelola AS, Komisi I: Berpotensi Mengancam Kedaulatan dan Privasi
Bagian Penting Peradaban Lampung, Gubernur Mirza Beri UIN RIL Hibah Tanah 50 Hektare
PMII Tulang Bawang Gelar Pelantikan dan PKL, Tegaskan Komitmen Kaderisasi dan Peran Strategis Mahasiswa
Pemprov Lampung Dukung Program Kesehatan Akademik untuk Pemerataan Tenaga Medis
UPTD Samsat Rajabasa Gencar Sosialisasi Lewat Operasi Patuh Krakatau 2025
Pelantikan PPPK Tahap I Pemprov Lampung Digelar Serentak 30 Juli 2025
Ketua Komisi X DPR Berkomitmen Tingkatkan Cakupan Wajib Belajar jadi 13 Tahun
Pemerintah Provinsi Lampung Dorong Peran Pemuda dalam Implementasi Pergub 18/2025

Berita Terkait

Rabu, 23 Juli 2025 - 17:14 WIB

Data Pribadi WNI Dikelola AS, Komisi I: Berpotensi Mengancam Kedaulatan dan Privasi

Rabu, 23 Juli 2025 - 16:33 WIB

Bagian Penting Peradaban Lampung, Gubernur Mirza Beri UIN RIL Hibah Tanah 50 Hektare

Rabu, 23 Juli 2025 - 11:24 WIB

PMII Tulang Bawang Gelar Pelantikan dan PKL, Tegaskan Komitmen Kaderisasi dan Peran Strategis Mahasiswa

Rabu, 23 Juli 2025 - 11:22 WIB

Pemprov Lampung Dukung Program Kesehatan Akademik untuk Pemerataan Tenaga Medis

Rabu, 23 Juli 2025 - 11:18 WIB

UPTD Samsat Rajabasa Gencar Sosialisasi Lewat Operasi Patuh Krakatau 2025

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

UPTD Samsat Rajabasa Gencar Sosialisasi Lewat Operasi Patuh Krakatau 2025

Rabu, 23 Jul 2025 - 11:18 WIB