Pemprov Lampung Dukung Penguatan Kepatuhan HAM di Daerah

Rabu, 23 Juli 2025 | 10:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait empat aspek utama HAM, yaitu pelayanan kemanusiaan, pengaduan HAM, pembelaan HAM, dan penilaian HAM. Termasuk pula dalam mendukung penguatan pelayanan dan kepatuhan HAM di daerah.

Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan saat menerima kunjungan kerja Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI Munafrizal Manan bersama jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Lampung, di Ruang Kerja Sekda, Kompleks Kantor Gubernur, Bandarlampung, Selasa (22/7/2025).

Dalam kunker tersebut, Munafrizal Manan menyampaikan bahwa fokus pemerintah pusat saat ini, sebagaimana arahan Presiden, menitikberatkan pada empat aspek utama HAM, yaitu pelayanan kemanusiaan, pengaduan HAM, pembelaan HAM, dan penilaian HAM. Penilaian ini juga mencakup kepatuhan HAM di kalangan komunitas, masyarakat, dan pelaku usaha.

Baca Juga:  Wagub Jihan Nurlela Serahkan SK 863 PPPK Paruh Waktu Lampung

Menurut Munafrizal, pemerintah daerah sangat perlu terus mengomunikasikan komitmen dalam mendukung agenda kepatuhan HAM.

Ia juga menyoroti bahwa permasalahan HAM di Lampung sebagian besar berkaitan dengan isu agraria. Ia berharap dapat dirumuskan solusi terbaik yang tidak menghambat pertumbuhan ekonomi, namun tetap mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Selain itu, Munafrizal menyampaikan bahwa sejauh ini belum ada kasus HAM di Lampung yang menjadi sorotan nasional, dan ia berharap kondisi ini dapat terus dipertahankan.

Baca Juga:  Deal, dari Pangan hingga Pariwisata, Lampung–Jawa Tengah Kerja Sama!

Sekdaprov Marindo Kurniawan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung memandang kepatuhan HAM sebagai bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik.

“Pada prinsipnya, kami ingin memastikan agar tidak terjadi pelanggaran HAM di Provinsi Lampung,” ujar Marindo.

Marindo juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan dukungan terhadap kelancaran operasional Kanwil Kemenkumham Lampung, agar tugas dan fungsi pelayanan HAM di Provinsi Lampung dapat berjalan optimal.


Penulis : Desty Efriyani


Editor : Nara


Sumber Berita : Pemprov Lampung

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Pemprov Lampung dan KemenTrans RI Bersinergi Dorong Kawasan Transmigrasi Mesuji Jadi Lumbung Pangan dan UMKM Unggulan
Akademisi Puji Pidato Prabowo di Davos, Pertegas Beda Prabowonomics Vs Greedynomics
Hadiri Pengajian Tahunan Jemaah Thoriqoh Qodiriyah, Ini Pesan Kapolres Mesuji 
Lima Pejabat Utama dan Satu Kapolsek Polresta Bandar Lampung Resmi Berganti
‎IKA FKIP Unila Segera Punya Gedung Sekretariat Megah 2 Lantai
Kajati Lampung Lantik Asintel, Aspidsus Dan Kajari Pringsewu Yang Baru
Sekdaprov Marindo Kurniawan Pimpin Rapat Persiapan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2026
Ketua TP PKK Provinsi Lampung Ibu Purnama Wulan Sari Mirza Serahkan 15 Paket Kaki Palsu kepada Penerima Manfaat

Berita Terkait

Sabtu, 24 Januari 2026 - 20:19 WIB

Pemprov Lampung dan KemenTrans RI Bersinergi Dorong Kawasan Transmigrasi Mesuji Jadi Lumbung Pangan dan UMKM Unggulan

Sabtu, 24 Januari 2026 - 15:15 WIB

Akademisi Puji Pidato Prabowo di Davos, Pertegas Beda Prabowonomics Vs Greedynomics

Sabtu, 24 Januari 2026 - 15:10 WIB

Hadiri Pengajian Tahunan Jemaah Thoriqoh Qodiriyah, Ini Pesan Kapolres Mesuji 

Sabtu, 24 Januari 2026 - 13:00 WIB

Lima Pejabat Utama dan Satu Kapolsek Polresta Bandar Lampung Resmi Berganti

Sabtu, 24 Januari 2026 - 12:58 WIB

‎IKA FKIP Unila Segera Punya Gedung Sekretariat Megah 2 Lantai

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Lima Pejabat Utama dan Satu Kapolsek Polresta Bandar Lampung Resmi Berganti

Sabtu, 24 Jan 2026 - 13:00 WIB