Pemprov Lampung Mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Mendagri

Senin, 15 Mei 2023 | 15:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan: Annisa

BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung diwakili oleh Asisten Perekonomian & Pembangunan, Kusnardi, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (Virtual) yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, di Ruang Command Center Lt.II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (15/5).

Dalam rakor tersebut, Mendagri mengungkapkan dua kelompok yang memiliki andil menyumbang inflasi tertinggi pada inflasi nasional bulan April 2023 sebesar 4,33% (yoy), yaitu kelompok transportasi (1,45), khususnya transportasi udara, dan kelompok makanan minuman dan tembakau (1,20).

Guna mengendalikan inflasi pada kelompok transportasi udara (administered price), Mendagri menyebutkan bahwa diperlukan langkah yang diambil oleh pemerintah pusat untuk mengatur agar tiket kargo udara bisa diturunkan.

Baca Juga:  Gubernur Rahmat Mirzani Djausal bersama Wagub Jihan Nurlela Tinjau Rencana Pelebaran Ruas Jalan R.E. Martadinata Bandar Lampung hingga Lempasing–Padang Cermin

“Saya sudah sampaikan ke Bapak Presiden mengenai hal ini, karena daerah memang akan sulit untuk mengatasi hal ini sendiri. Ini harus dilakukan oleh pemerintah pusat,” kata Mendagri.

“Beliau (Presiden) akan memimpin rapat di minggu ini dengan semua stakeholder yang berhubungan dengan stakeholder transportasi udara, dengan target menurunkan harganya,” sambungnya lagi.

Selain kelompok transportasi, kelompok yang memiliki andil penyumbang inflasi nasional tertinggi pada April 2023 adalah kelompok makanan minuman dan tembakau.

Guna mengendalikan inflasi pada kelompok makanan minuman dan tembakau, Mendagri meminta pemerintah daerah untuk terus melakukan evaluasi dan monitoring secara kontinyu.

Baca Juga:  Apresiasi Hasil Raker 2026, Rektor UIN RIL Tegaskan Komitmen Implementasi Program

“Karena ini adalah kerja bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, supaya perubahannya jangan sampai terjadi kenaikan signifikan,” kata Mendagri.

Selain itu, Sekretaris Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy dalam kesempatannya meminta pemerintah daerah untuk melakukan identifikasi APBD terkait pengendalian ketersediaan dan stabilisasi pangan untuk kemampuan penyelenggaraan Gerakan Pasar Murah (GPM) dan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) serta pengendalian inflasi akibat komoditas pangan (volatile food). ##

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Sekolah Rakyat Kota Baru Disiapkan Jadi Pusat Pendidikan Terpadu di Lampung
Aklamasi, Haryati Resmi Nahkodai DPD Partai Golkar Mesuji
Pemprov Ajak Sukseskan Porwanas XV 2027 Lampung
Terima Ombudsman RI, Marindo: Lampung Perkuat Sinergi untuk Layanan yang Nyata bagi Masyarakat
Jaminan Keselamatan Transportasi Butuh Solusi Sistemik
HNW Berikan Award untuk Pegiat Lingkungan hingga Guru Ngaji
Eddy Soeparno Ajak Kampus Kolaborasi Percepat Transisi Energi
Lampung Raih Apresiasi Nasional atas Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025

Berita Terkait

Rabu, 29 April 2026 - 23:02 WIB

Sekolah Rakyat Kota Baru Disiapkan Jadi Pusat Pendidikan Terpadu di Lampung

Rabu, 29 April 2026 - 20:32 WIB

Aklamasi, Haryati Resmi Nahkodai DPD Partai Golkar Mesuji

Rabu, 29 April 2026 - 17:16 WIB

Pemprov Ajak Sukseskan Porwanas XV 2027 Lampung

Rabu, 29 April 2026 - 17:05 WIB

Terima Ombudsman RI, Marindo: Lampung Perkuat Sinergi untuk Layanan yang Nyata bagi Masyarakat

Rabu, 29 April 2026 - 16:57 WIB

Jaminan Keselamatan Transportasi Butuh Solusi Sistemik

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Sekolah Rakyat Kota Baru Disiapkan Jadi Pusat Pendidikan Terpadu di Lampung

Rabu, 29 Apr 2026 - 23:02 WIB

#indonesiaswasembada

Aklamasi, Haryati Resmi Nahkodai DPD Partai Golkar Mesuji

Rabu, 29 Apr 2026 - 20:32 WIB

#indonesiaswasembada

Pemprov Ajak Sukseskan Porwanas XV 2027 Lampung

Rabu, 29 Apr 2026 - 17:16 WIB

#indonesiaswasembada

Jaminan Keselamatan Transportasi Butuh Solusi Sistemik

Rabu, 29 Apr 2026 - 16:57 WIB