Pemprov Lampung Mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Mendagri

Senin, 15 Mei 2023 | 15:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan: Annisa

BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung diwakili oleh Asisten Perekonomian & Pembangunan, Kusnardi, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (Virtual) yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, di Ruang Command Center Lt.II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (15/5).

Dalam rakor tersebut, Mendagri mengungkapkan dua kelompok yang memiliki andil menyumbang inflasi tertinggi pada inflasi nasional bulan April 2023 sebesar 4,33% (yoy), yaitu kelompok transportasi (1,45), khususnya transportasi udara, dan kelompok makanan minuman dan tembakau (1,20).

Guna mengendalikan inflasi pada kelompok transportasi udara (administered price), Mendagri menyebutkan bahwa diperlukan langkah yang diambil oleh pemerintah pusat untuk mengatur agar tiket kargo udara bisa diturunkan.

Baca Juga:  KKN Transformatif UIN RIL Dilepas, Ikut Membenahi Bandar Lampung

“Saya sudah sampaikan ke Bapak Presiden mengenai hal ini, karena daerah memang akan sulit untuk mengatasi hal ini sendiri. Ini harus dilakukan oleh pemerintah pusat,” kata Mendagri.

“Beliau (Presiden) akan memimpin rapat di minggu ini dengan semua stakeholder yang berhubungan dengan stakeholder transportasi udara, dengan target menurunkan harganya,” sambungnya lagi.

Selain kelompok transportasi, kelompok yang memiliki andil penyumbang inflasi nasional tertinggi pada April 2023 adalah kelompok makanan minuman dan tembakau.

Guna mengendalikan inflasi pada kelompok makanan minuman dan tembakau, Mendagri meminta pemerintah daerah untuk terus melakukan evaluasi dan monitoring secara kontinyu.

Baca Juga:  Perkuat FTP, Haiko Sediakan Pangkalan Perawatan Pesawat One-stop

“Karena ini adalah kerja bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, supaya perubahannya jangan sampai terjadi kenaikan signifikan,” kata Mendagri.

Selain itu, Sekretaris Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy dalam kesempatannya meminta pemerintah daerah untuk melakukan identifikasi APBD terkait pengendalian ketersediaan dan stabilisasi pangan untuk kemampuan penyelenggaraan Gerakan Pasar Murah (GPM) dan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) serta pengendalian inflasi akibat komoditas pangan (volatile food). ##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

RS Jiwa Berganti Nama jadi RS Alamsyah Ratu Perwiranegara
Narkoba Ancaman Serius Bangsa, GANNAS Jabar Serukan Perlawanan
Mengenal China Lewat Kaligrafi GBTI
Pemerintah Kembali Buka Program Magang Nasional 2026, Kuota 150 Ribu Peserta
Adinata Buka Bumi Perkemahan Kwaran Kasui
Kristomei: Perang Sekarang Gak Lagi Pakai Tank!
Xiplomacy: Xi Jinping dalam Diplomasi China
Hingga Juli 2026, Usaha Bangkrut di Jepang Melebihi 1000 Perusahan

Berita Terkait

Rabu, 12 Agustus 2026 - 13:55 WIB

RS Jiwa Berganti Nama jadi RS Alamsyah Ratu Perwiranegara

Rabu, 12 Agustus 2026 - 13:28 WIB

Narkoba Ancaman Serius Bangsa, GANNAS Jabar Serukan Perlawanan

Rabu, 12 Agustus 2026 - 13:15 WIB

Mengenal China Lewat Kaligrafi GBTI

Rabu, 12 Agustus 2026 - 12:57 WIB

Pemerintah Kembali Buka Program Magang Nasional 2026, Kuota 150 Ribu Peserta

Rabu, 12 Agustus 2026 - 12:55 WIB

Adinata Buka Bumi Perkemahan Kwaran Kasui

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

RS Jiwa Berganti Nama jadi RS Alamsyah Ratu Perwiranegara

Rabu, 12 Agu 2026 - 13:55 WIB

#indonesiaswasembada

Narkoba Ancaman Serius Bangsa, GANNAS Jabar Serukan Perlawanan

Rabu, 12 Agu 2026 - 13:28 WIB

Foto yang diabadikan pada 2 Agustus 2026 ini menunjukkan Sheren (pertama dari kiri) sedang berinteraksi dengan para peserta workshop

#indonesiaswasembada

Mengenal China Lewat Kaligrafi GBTI

Rabu, 12 Agu 2026 - 13:15 WIB

#indonesiaswasembada

Adinata Buka Bumi Perkemahan Kwaran Kasui

Rabu, 12 Agu 2026 - 12:55 WIB