Pemprov Lampung Mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Mendagri

Senin, 15 Mei 2023 | 15:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan: Annisa

BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung diwakili oleh Asisten Perekonomian & Pembangunan, Kusnardi, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (Virtual) yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, di Ruang Command Center Lt.II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (15/5).

Dalam rakor tersebut, Mendagri mengungkapkan dua kelompok yang memiliki andil menyumbang inflasi tertinggi pada inflasi nasional bulan April 2023 sebesar 4,33% (yoy), yaitu kelompok transportasi (1,45), khususnya transportasi udara, dan kelompok makanan minuman dan tembakau (1,20).

Guna mengendalikan inflasi pada kelompok transportasi udara (administered price), Mendagri menyebutkan bahwa diperlukan langkah yang diambil oleh pemerintah pusat untuk mengatur agar tiket kargo udara bisa diturunkan.

Baca Juga:  Lampung Perluas Tim Inisiatif Karbon, Bidik Ekonomi Blue-Green

“Saya sudah sampaikan ke Bapak Presiden mengenai hal ini, karena daerah memang akan sulit untuk mengatasi hal ini sendiri. Ini harus dilakukan oleh pemerintah pusat,” kata Mendagri.

“Beliau (Presiden) akan memimpin rapat di minggu ini dengan semua stakeholder yang berhubungan dengan stakeholder transportasi udara, dengan target menurunkan harganya,” sambungnya lagi.

Selain kelompok transportasi, kelompok yang memiliki andil penyumbang inflasi nasional tertinggi pada April 2023 adalah kelompok makanan minuman dan tembakau.

Guna mengendalikan inflasi pada kelompok makanan minuman dan tembakau, Mendagri meminta pemerintah daerah untuk terus melakukan evaluasi dan monitoring secara kontinyu.

Baca Juga:  Wagub Jihan Komit soal Kesetaraan Disabilitas

“Karena ini adalah kerja bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, supaya perubahannya jangan sampai terjadi kenaikan signifikan,” kata Mendagri.

Selain itu, Sekretaris Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy dalam kesempatannya meminta pemerintah daerah untuk melakukan identifikasi APBD terkait pengendalian ketersediaan dan stabilisasi pangan untuk kemampuan penyelenggaraan Gerakan Pasar Murah (GPM) dan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) serta pengendalian inflasi akibat komoditas pangan (volatile food). ##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Ketegangan dengan Arab, Houthi Bantah Targetkan Makkah
Bimo E: Lampung Begawi 2026 Lebih Komprehensif
Deputi Gubernur BI: Penting Hilirisasi dan Investasi
Hadiri Siger Fest 2026, Mirza: 15 Tahun Pertumbuhan Ekonomi Dibawah Rata-rata Nasional
Indonesia-Malaysia Teken Kerja Sama Pembangunan Pedesaan
503 Mahasiswa Baru Dibekali Wawasan Kebangsaan, Teknologi, Literasi Keuangan dan Daya Saing Global
Pemprov-KPPU Komit Ciptakan Iklim Usaha Sehat dan Kompetitif
Hilangnya 5 Jurnalis, Komunitas Pers Senayan Optimis Selamat

Berita Terkait

Jumat, 18 September 2026 - 23:35 WIB

Ketegangan dengan Arab, Houthi Bantah Targetkan Makkah

Jumat, 18 September 2026 - 22:47 WIB

Bimo E: Lampung Begawi 2026 Lebih Komprehensif

Jumat, 18 September 2026 - 22:44 WIB

Deputi Gubernur BI: Penting Hilirisasi dan Investasi

Jumat, 18 September 2026 - 22:41 WIB

Hadiri Siger Fest 2026, Mirza: 15 Tahun Pertumbuhan Ekonomi Dibawah Rata-rata Nasional

Jumat, 18 September 2026 - 22:28 WIB

Indonesia-Malaysia Teken Kerja Sama Pembangunan Pedesaan

Berita Terbaru

Peperangan di Yaman dan Houthi Yaman

#indonesiaswasembada

Ketegangan dengan Arab, Houthi Bantah Targetkan Makkah

Jumat, 18 Sep 2026 - 23:35 WIB

#indonesiaswasembada

Bimo E: Lampung Begawi 2026 Lebih Komprehensif

Jumat, 18 Sep 2026 - 22:47 WIB

Deputi Gubernur BI

#indonesiaswasembada

Deputi Gubernur BI: Penting Hilirisasi dan Investasi

Jumat, 18 Sep 2026 - 22:44 WIB

#indonesiaswasembada

Indonesia-Malaysia Teken Kerja Sama Pembangunan Pedesaan

Jumat, 18 Sep 2026 - 22:28 WIB