Laporan : Rudi Alfian
LAMPUNG UTARA – Fenomena kelangkaan minyak goreng belakangan ini membuat para ibu rumah tangga kelimpungan diberbagai daerah, termasuk di salah satu Kabupaten tertua di Provinsi Lampung.
Langkah-langkah yang diambil Pemerintah Daerah dalam menyiasati kelangkaan migor di Lampura patut diacungi jempol. Sudah semestinya mereka memikirkan nasib warganya yang diduga keras tengah dimanfaatkan oleh segelintir oknum kelompok yang selalu haus akan pundi-pundi rupiah.
Namun sangat miris melihat kinerja Pemkab dilapangan dalam mengimplementasikan kebijakannya. Kaum hawa dibuat berjibaku dengan maut, demi mendapatkan seliter dua liter migor yang katanya dipatok dengan harga murah.
Hal itu diungkapkan Pengurus Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Kabupaten Lampura kepada lintaslampung.com saat ngobrol santai diberanda rumahnya, Selasa, (22/02) pagi. Sambil menikmati suguhan singkong goreng dan kopi panas, Erwin Sanjaya melanjutkan obrolannya.
Dalam obrolan santai itu, Ia menyoroti peristiwa operasi pasar yang ricuh dikarenakan banyak ibu-ibu yang harus pulang membawa rasa kekecewaan, bukan membawa ‘berlian cair’ yang menjadi primadona kaum emak-emak saat ini.
“Langkah yang diambil sudah tepat, namun penerapan dilapangan harus direncanakan secara matang dong, yang terjadi dilapangan malah lepas kontrol, himbauan mematuhi protokol kesehatan, malah dilanggar. Satgasus Covid-19 Kabupaten dipertanyakan kinerjanya, begitu juga Disdag, seperti apa perencanaan mereka? Niatnya baik, tapi bisa jadi petaka kalau tidak hati-hati,” tutur Erwin.
Menurutnya kelangkaan minyak goreng ini juga secara tidak langsung berdampak bagi para pedagang pasar, mereka pun kesulitan mendapatkan barang tersebut. Kalaupun ada barang, harga modalnya pun sudah tinggi, mau tidak mau para pedagang menaikan harga, karena mereka berdagang jelas mau untung bukan buntung.
“Ada yang dilewatkan dalam kondisi labil ini, bukan hanya konsumen yang dirugikan, pedagang kecil dipasar pun merasakan dampaknya. Mereka pun harus bergerilya mencari keberadaan migor untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya, ada barang, harganya pun sudah melambung. Tidak diambil pelanggan pergi, diambil ya terpaksa mereka jual diatas HET yang direkomendasikan Pemerintah,” terangnya.
Terakhir, Ia berharap Pemkab bisa lebih bijak dalam menyikapi masalah kelangkaan migor, terlebih Kadisdag Lampura menjanjikan Operasi Pasar kemarin bukanlah yang awal dan akhir, artinya kegiatan serupa bakal digelar kembali. Untuk diketahui, berdasarkan data update terakhir, Kabupaten Lampura saat ini masih duduk di PPKM level 3 dengan zona kuning.
“Belajar dari pengalaman, jangan sampai kejadian seperti kemarin terulang kembali. Harus dipersiapkan secara detail dan Satgasus Covid-19 Kabupaten harus tegas agar tidak ada lonjakan kasus paparan Omicron yang belakangan ini menjadi momok hampir seluruh kalangan masyarakat Utara,” tutupnya, sambil menyeruput kopi yang mulai dingin. (*)
