Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menarik dana besar-besaran dari Bank Syariah Indonesia alias BSI (BRIS). Bahkan nilainya dikabarkan berkisar Rp13-15 triliun.
Keputusan itu berdasarkan intruksi resmi melalui surat keputusan PP Muhammadiyah Nomor 320/I.0/A/2024 tanggal 30 Mei 2024. Isi surat itu mengenai pengalian dana dari BSI. Penarikan itu pun dibenarkan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti.
“Iya benar,” kata Mu’ti singkat pada Rabu, (5/6).
Namun, ketika ditanya lebih lanjut mengenai alasan mendasar di balik keputusan itu, Mu’ti enggan memberi jawaban rinci. Ia hanya menegaskan langkah itu, merupakan bagian dari konsolidasi telah direncanakan.
Dalam keterangan yang beredar, dana itu akan dialihkan ke bank-bank syariah lain, seperti Bank Syariah Bukopin, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, serta bank yang telah memiliki ikatan kerja sama baik dengan Muhammadiyah di berbagai wilayah. Tentu, keputusan tersebut menimbulkan banyak pertanyaan besar, mengingat kerja sama antara PP Muhammadiyah dan BSI baru dimulai pada 2022.
Surat yang ditandatangani Ketua PP Muhammadiyah, Agung Danarto, dan Sekretaris Muhammad Sayuti itu menyebutkan, penarikan dana ini menindaklanjuti pertemuan pada 26 Mei 2024 di Yogyakarta mengenai konsolidasi keuangan di lingkungan Aman Usaha Muhammadiyah (AUM).
“Langkah ini merupakan bagian dari upaya konsolidasi dana yang kami lakukan, dengan tujuan memperkuat kerja sama dengan bank-bank syariah yang telah terbukti bekerja sama secara baik dengan Muhammadiyah,” bunyi pernyataan dalam surat tersebut.
Tak hanya itu, Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (DITLITBANG) PP Muhammadiyah juga mengeluarkan surat yang ditujukan kepada para Rektor, Ketua, dan Direktur Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA). PP Muhammadiyah meminta agar laporan konsolidasi dana disampaikan paling lambat pada 10 Juni 2024 melalui surat elektronik.##





![Jajaran Sat Samapta Polres Mesuji, Polda Lampung, secara rutin melaksanakan kegiatan Patroli Janji Jaga di dua titik strategis wilayah Kabupaten Mesuji, Exit Tol Simpang Pematang dan Underpas Simpang Pematang, selasa (07/07/26) malam.[De]](https://web.lintaslampung.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG-20260708-WA0030-225x129.jpg)
![Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama mengajak Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Lampung berkolaborasi mempromosikan potensi wisata dan branding Kabupaten Lampung Selatan sebagai Beranda Pulau Sumatera.[De]](https://web.lintaslampung.com/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-07-at-17.07.13-225x129.jpeg)
![Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan dosen merupakan faktor penting untuk mendukung pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara optimal.[Hs]](https://web.lintaslampung.com/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-08-at-12.57.00-225x129.jpeg)
![Komisi VIII DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M guna membahas secara rinci usulan biaya haji yang diajukan pemerintah.[Hs]](https://web.lintaslampung.com/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-08-at-12.53.01-225x129.jpeg)


![Jajaran Sat Samapta Polres Mesuji, Polda Lampung, secara rutin melaksanakan kegiatan Patroli Janji Jaga di dua titik strategis wilayah Kabupaten Mesuji, Exit Tol Simpang Pematang dan Underpas Simpang Pematang, selasa (07/07/26) malam.[De]](https://web.lintaslampung.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG-20260708-WA0030-129x85.jpg)
![Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama mengajak Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Lampung berkolaborasi mempromosikan potensi wisata dan branding Kabupaten Lampung Selatan sebagai Beranda Pulau Sumatera.[De]](https://web.lintaslampung.com/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-07-at-17.07.13-129x85.jpeg)
![Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan dosen merupakan faktor penting untuk mendukung pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara optimal.[Hs]](https://web.lintaslampung.com/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-08-at-12.57.00-129x85.jpeg)
![Komisi VIII DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M guna membahas secara rinci usulan biaya haji yang diajukan pemerintah.[Hs]](https://web.lintaslampung.com/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-08-at-12.53.01-129x85.jpeg)


