Home / #indonesiaswasembada / Berita Utama / Ekonomi & Bisnis / Internasional / Kabinet MERAH PUTIH

Mirza Teken MOU dengan Malaysia soal Energi Terbarukan

Lintas Lampung

Kamis, 14 Mei 2026 | 11:42 WIB

URL berhasil dicopy

BANDARLAMPUNG– Pemerintah Provinsi Lampung resmi menjalin kerja sama strategis dengan perusahaan asal Malaysia, Citaglobal Berhad, dalam bidang energi terbarukan.

Kerja sama tersebut ditandai dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding/MoU) oleh Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Executive Chairman & President Citaglobal Berhad YBHG. Tan Sri Dato’ Sri Mohamad Norza Zakaria , di Ruang Kerja Gubernur, Rabu (13/5/2026).

Kerja sama ini mencakup tiga kajian utama, yakni kajian pengelolaan sampah menjadi energi (waste-to-energy), kajian biomassa limbah industri, serta kajian proyek tenaga surya.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa Provinsi Lampung kini memfokuskan strategi pembangunan pada hilirisasi komoditas pertanian. Langkah ini didukung oleh infrastruktur konektivitas yang memadai, termasuk pelabuhan dalam, jalan tol, dan rencana pengembangan jalur kereta api.

”Ke depan, Provinsi Lampung akan fokus menjadi lumbung energi, terutama energi terbarukan. Kami memiliki potensi floating solar di tiga bendungan dengan kapasitas mencapai 150-200 MW per bendungan, serta potensi pemanfaatan limbah pangan untuk bio-energy,” ujar Gubernur.

Selain sektor energi, Gubernur juga memaparkan peluang investasi dalam proyek rehabilitasi mangrove di wilayah Lampung Timur. Proyek ini bertujuan untuk memulihkan ekosistem yang sebelumnya merupakan lahan tambak tidak produktif, sekaligus menjadi sumber karbon kredit yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

”Konsep rehabilitasi ini memberikan lima manfaat, yaitu memulihkan ekosistem, mengembalikan mata pencaharian 20.000 petani tambak, penyerapan karbon dioksida, penahan abrasi, serta meningkatkan pendapatan masyarakat,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Dato’ Sri Mohamad Norza Zakaria menyambut baik inisiatif kerja sama ini dan berkomitmen untuk menindaklanjuti kajian teknis proyek tersebut dalam satu tahun ke depan, sesuai dengan prosedur persetujuan dari kementerian terkait di tingkat pusat.