Komisi IX Apresiasi Pelaksanaan PKG Di Kota Bogor

BOGOR — Komisi IX DPR RI mengapresiasi pelaksanaan Pemeriksaan kesehatan Gratis (PKG) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat.

“Setelah mendengar penjelasan bapak walikota Bogor dan jajarannya, serta melihat langsung, kami sangat mengapresiasi pelaksanaan PKG di Kota Bogor ini, yang sejak awal dimulai pada Februari lalu sudah mencapai 21,6 persen pelaksanaannya,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafirah saat meninjau Puskesmas Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/8/2025).

Dijelaskannya, Program PKG ini merupakan salah satu Quick Win Presiden Prabowo Subianto yang sejak Februari 2025 telah dilaksanakan di seluruh Indonesia. Program ini menjadi bagian penting dari agenda transformasi kesehatan, karena berfokus pada deteksi dini penyakit, pencegahan, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat.

Dalam paparannya, Walikota Bogor, Dedie Abdul Rachim mengungkapkan bahwa sejak resmi dimulai pada 10 Februari 2025, Program PKG di Kota Bogor telah dilaksanakan di 25 puskesmas, termasuk Puskesmas Tanah Sareal yang menjadi salah satu pelaksana utama.

Program ini menargetkan sekitar 30 peserta per puskesmas setiap harinya, mencakup seluruh kelompok usia, mulai bayi baru lahir, balita, anak sekolah, dewasa, hingga lansia.

“Alhamdulillah sejak dimulai, respon masyarakat terhadap program PKG di Kota Bogor ini sangat besar. Bahkan dari hasil PKG diketahui empat terbesar penyakit yang diderita masyarakat Bogor. Pertama hipertensi, kedua stroke jantung dan diabetes. Dari hasil penelitian diketahui bahwa semua itu terjadi karena banyak masyarakat Bogor yang tidak suka olahraga dan gaya hidup yang tidak sehat,” papar Dedie.

Dalam kesempatan itu, Dedie juga mengeluhkan kurangnya dokter spesialis di RSUD Kota Bogor, seperti dokter bedah. Padahal dalam setiap bulan nya hampir 100 pasien yang harus dioperasi bedah.

Menanggapi hal itu, Ninik, begitu Nihayatul Wafirah biasa disapa, berjanji akan membicarakan dan mendiskusikannya dalam rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Kesehatan dan pihak terkait lainnya. Namun yang pasti pihaknya akan mendorong agar keluhan sekaligus harapan terkait kelangkaan dokter spesialis dapat segera terpenuhi.

Penulis : Heri Suroyo

Editor : Hadi

Sumber Berita : DPR RI