Keracunan MBG Diduga Ada Unsur Pidana

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher merespons peristiwa Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di sejumlah daerah.

Netty meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan program MBG agar tetap sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu meningkatkan gizi dan kesehatan anak.

“Kasus-kasus yang terjadi di lapangan, misalnya soal keracunan makanan, harus menjadi bahan perhatian dan evaluasi komprehensif agar program MBG yang baik dan mulia tujuannya ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi anak-anak kita,” ujar Netty.

Netty menegaskan bahwa kasus keracunan makanan program MBG tidak boleh dianggap remeh, karena telah menimbulkan ribuan korban, termasuk yang mengalami kerusakan pada tubuh.

“Makanan yang menyebabkan orang keracunan atau sakit patut diduga kuat ada kesalahan, ada kelalaian, bahkan dugaan tindak pidana dalam prosesnya. Apakah itu akibat hal yang disengaja atau tidak,” tandas Netty.

Dalam keterangannya, Netty menegaskan pentingnya penguatan standar keamanan pangan dalam setiap tahapan program MBG, mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah.

“Prosedur keamanan dan higienitas harus menjadi prioritas, agar setiap anak mendapat jaminan makanan yang sehat dan aman,” jelasnya.

Netty juga mendorong koordinasi yang lebih kuat antar lembaga, seperti Kementerian Kesehatan, BPOM, Dinas Pendidikan, dan pemerintah daerah, untuk melakukan investigasi cepat dan menyiapkan langkah perbaikan.

“Sinergi lintas sektor sangat penting agar penyebab kasus ini dapat segera diidentifikasi dan dicegah agar tidak terulang di daerah lain,” tegas politisi PKS tersebut.[]

Penulis : Heri Suroyo

Editor : Nara J Afkar

Sumber Berita : Jakarta

Temukan berita-berita menarik lainnya