Laporan: Heri Suroyo
Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) atau biaya haji reguler tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi yang dibebankan kepada jemaah pada tahun ini sebesar Rp45.053.368 juta per jemaah. Komponen BPIH itu meliputi biaya penerbangan, biaya hidup selama di Arab Saudi, sebagian biaya akomodasi di Mekkah dan Madinah, biaya visa, serta biaya tes PCR di Arab Saudi.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzil menyatakan potensi kenaikan biaya haji tahun ini memang tidak dapat terhindarkan. “Memang tidak dapat dihindarkan karena item-itemnya juga ditambah,” pungkasnya , Jakarta (17/2).
Ace mengatakan, Panitia Kerja (Panja) BPIH harus mempersiapkan kemungkinan jika pemerintah Saudi memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk memberangkatkan calon jamaah haji. Panja harus membuat berbagai skenario dan skema perjalanan yang selama ini diterapkan pemerintah Saudi. “Asumsinya kalau proses persiapan haji secara normal, seharusnya normal 5 Juni sudah berangkat. Menarik garis itu, kami harus mempersiapkan terutama biaya perjalanan ibadah haji tahun ini,” ucap politisi Partai Golkar ini.
Ace melanjutkan, panja akan menetukan biaya haji yang harus dibayar dan biaya yang berasal dari dana optimalisasi haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Kemudian juga disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang masih melanda dunia. “Pertama menyediakan alat-alat pencegah kesehatan, masker, karantina, PCR, Swab, bagi para calon sebelum dan kepulangan. Semua kami bahas jika kemungkinan diberikan, sudah siap memberangkatkan calon jemaah haji,” sebut legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat II tersebut.##





![PMII Lampung lakukan demo di halaman kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin 29 Juni 2026.[De]](https://web.lintaslampung.com/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-29-at-13.07.29-225x129.jpeg)
![Pimpinan DPR bersama jajaran pemerintah mengadakan rapat koordinasi untuk membahas kondisi ekonomi nasional serta upaya menjaga stabilitas fiskal dan moneter di tengah dinamika ekonomi global.[De]](https://web.lintaslampung.com/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-29-at-14.02.42-225x129.jpeg)
![Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meminta Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).[De]](https://web.lintaslampung.com/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-29-at-13.03.34-1-225x129.jpeg)
![Jihan Nurlela memastikan Rumah Sakit Hewan Provinsi Lampung akan mulai beroperasi secara penuh dalam dua pekan ke depan setelah seluruh proses administrasi dan persyaratan operasional rampung. [De]](https://web.lintaslampung.com/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-29-at-12.23.33-225x129.jpeg)


![PMII Lampung lakukan demo di halaman kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin 29 Juni 2026.[De]](https://web.lintaslampung.com/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-29-at-13.07.29-129x85.jpeg)
![Pimpinan DPR bersama jajaran pemerintah mengadakan rapat koordinasi untuk membahas kondisi ekonomi nasional serta upaya menjaga stabilitas fiskal dan moneter di tengah dinamika ekonomi global.[De]](https://web.lintaslampung.com/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-29-at-14.02.42-129x85.jpeg)
![Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meminta Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).[De]](https://web.lintaslampung.com/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-29-at-13.03.34-1-129x85.jpeg)
![Jihan Nurlela memastikan Rumah Sakit Hewan Provinsi Lampung akan mulai beroperasi secara penuh dalam dua pekan ke depan setelah seluruh proses administrasi dan persyaratan operasional rampung. [De]](https://web.lintaslampung.com/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-29-at-12.23.33-129x85.jpeg)


