Adapun Ketua Umum JMSI Teguh Santosa, dalam keterangannya Rabu pagi (22/6), mengapresiasi pertemuan dan kesepakatan antara Dewan Pers dan Mabes Polri tersebut. Ia meminta agar semua media massa berbasis internet yang menjadi anggota JMSI memperhatikan sungguh-sungguh substansi pertemuan dan menjadikannya pedoman penting dalam berbagai pemberitaan seputar Pemilu 2024.
Polarisasi politik, sebut mantan anggota Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ini, adalah sesuatu yang mungkin terjadi di arena pemilu, karena pada hakikatnya pemilu merupakan sebuah kompetisi politik untuk memperebutkan kekuasaan.
Bukan tidak mungkin, sambung Teguh, karena dipahami sebagai kompetisi politik yang legal, ada pihak-pihak yang menganggap berbagai cara dapat dilakukan demi memenangkan kompetisi, termasuk dengan menggunakan dan memanfaatkan media massa dan profesi wartawan.
“Kita tidak boleh larut dan terjebak. Pemilu memang ajang perebutan kekuasaan. Tetapi harus diingat, pemilu juga merupakan indikator penting dari demokrasi dan masyarakat sipil. Pertarungan atau kompetisi politik dalam praktik demokrasi adalah dengan mengedepankan keberadaban,” ujarnya.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
