Peran Menko Perekonomian
Sementara itu, Pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto adalah kunci untuk perkembangan industri kendaraan listrik (EV) di Indonesia.
Airlangga diharapkan mampu menyelaraskan dan mengharmoniskan berbagai pihak dari kementrian ataupun BUMN untuk mempercepat akselerasi EV di Indonesia.
“Saya kira inilah peran dari Menko Perekonomian. Artinya kalau Menko bisa mengharmoniskan Kemenkeu, Kemen ESDM, PLN,” jelas Fahmy.
Menurutnya, keberadaan ekosistem EV akan bermanfaat bagi PLN yang tengah mengalami kelebihan pasokan listrik. Fahmy menilai PLN tidak akan keberatan membangun stasiun pengisian baterai, asalkan ada kepastian investasi.
“Bagi PLN, kalau ada kepastian bahwa investor akan masuk, maka saya yakin PLN akan mau membangun. Bagi PLN, ini kan juga mengatasi masalah over supply dari setrum yang dihasilkan. Tapi kalau tidak ada kepastian, PLN akan berhitung kerugian,” tambahnya.
Dikatakan, komitmen pemerintah sudah ditunjukkan lewat pernyataan Presiden Joko Widodo yang melarang ekspor nikel dan mendorong hilirisasi. Nikel sangat penting bagi kendaraan listrik karena menjadi komponen utama dalam produksi baterai EV. Sayangnya, komitmen itu tidak didukung dengan kinerja pemerintah pada tingkat kementerian.
“Kalau melihat komitmen Jokowi dalam pengembangan mobil listrik Indonesia itu kan sangat kuat sekali. Saya melihat pada tataran kementerian itu tampaknya tidak mendukung secara penuh komitmen Jokowi,” ungkap Fahmy.
Fahmy mencontohkan insentif untuk industri EV banyak yang tidak terwujud. Padahal hal itu sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB)/BEV Untuk Transportasi Jalan.
Menurutnya ketika berbagai insentif bisa diberikan, maka harga EV akan bisa lebih murah sampai ke tangan konsumen. Sehingga akan memicu terciptanya ekosistem kendaraan listrik.
Oleh sebab itu, Fahmy mendorong komitmen Presiden Jokowi terkait EV juga dilaksanakan di tingkat kementerian. Dalam hal ini, Kemenko Perekonomian mendapati peran besar.
“Saya kira ujung tombaknya dari Kemenko Perekonomian untuk mengharmoniskan berbagai departemen untuk membuat komitmen, membuat road map. Dengan kepastian itu, secara simultan saya kira PLN juga bisa membangun infrastruktur tadi,” tandasnya. ##
1 2
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Halaman : 1 2
