Bandar Lampung, 15/06/25–
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung menyampaikan apresiasi setinggi‑tingginya atas terobosan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, di bawah kepemimpinan Kepala Dinas Thomas Amirico, S.STP, M.H., atas terobosan progresif dalam upaya memajukan dan memerdekakan pendidikan yang dinilai sangat berpihak pada peningkatan akses dan pemerataan pendidikan di Lampung.
Menurut Ketua Umum Tohir Bahnan Al‑Fatih, langkah penghapusan pungutan uang komite di semua SMA, SMK, dan SLB negeri per tahun ajaran 2025/2026 merupakan langkah nyata untuk menciptakan pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan berpihak kepada rakyat kecil.
“Kebijakan ini adalah bentuk keberpihakan terhadap masyarakat ekonomi lemah, sekaligus komitmen pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang benar-benar merdeka, tanpa beban biaya tersembunyi,” ujar Tohir Bahnan.
Kebijakan yang disampaikan langsung oleh Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan dikawal oleh Dinas Pendidikan ini dijamin melalui APBD, sehingga biaya operasional sekolah tidak dibebankan kepada orang tua siswa.
Thomas Amirico menegaskan bahwa revisi Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 memperkuat pelarangan pungutan, serta menetapkan bahwa kebutuhan operasional sekolah dibiayai APBD maupun BOS dari APBN, mulai Agustus–Desember 2025 sebagai masa transisi.
Sebanyak 352 sekolah negeri—terdiri dari 227 SMA, 112 SMK, dan 13 SLB—dan sekitar 203.000 siswa akan langsung merasakan manfaat dari kebijakan ini.
Lebih lanjut, Tohir Al‑Fatih mengapresiasi juga kebijakan Sekolah Rakyat di Lampung sebagai program afirmasi pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu maupun siswa putus sekolah. Menurutnya, inisiatif ini memperkuat kehadiran negara dalam menjamin hak dasar pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Kebijakan ini mencerminkan kepekaan sosial dan komitmen keberlanjutan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegas Tohir.
HMI menegaskan bahwa apresiasi ini tak berarti dukungan tanpa pengawasan.
“Kami akan tetap menjadi mitra kritis, mengawal evaluasi implementasi, transparansi penganggaran, dan pemerataan mutu pendidikan di Lampung,” tambahnya.
Sebagai organisasi kader, HMI akan terus mendukung dan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan pemerintah provinsi, agar pendidikan di Lampung benar‑benar inklusif, adil, dan berkualitas.
