Fokus Kesejahteraan Rakyat, Reihana – Yodhi Akan Buat Program Yang Tak Bebani Anggaran

Selasa, 29 Oktober 2024 | 11:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung – Paslon Walikota – Wakil Walikota Nomor Urut 1 Reihana – Yodhi akan mencabut Program yang dianggap tumpang tindih dan membebani anggaran.

Hal tersebut dikatakan Reihana saat Debat Publik I Pilwakot 2024 yang digelar KPU Bandar Lampung di Ballroom Hotel Emersia, senin (28 Oktober 2024) malam.

Menurut Reihana yang memiliki latar belakang dokter itu, Pemkot Bandar Lampung hingga saat ini masih melaksanakan Jaminan Kesehatan Kota (Jamkeskot) dan belum sepenuhnya mengintegrasikan dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Pemerintah Pusat.

Padahal, JKN diketahui merupakan program pemerintah yang ada dan telah berjalan sejak 2014 berdasarkan Undang-undang 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang 24/2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) termasuk Perpres terbaru Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Baca Juga:  WFH di Kemenimipas Tetap Prioritaskan Produktivitas dan Layanan Digital Optimal

“Ada kelemahan atas program Jamkeskot tersebut, antara lain keterbatasan dalam pelayanan kesehatan yang diberikan, selain itu juga menjadi beban APBD Kota Bandar Lampung dalam pembayaran klaim dari Rumah Sakit, sehingga akhirnya menambah beban utang.” Kata Reihana.

Reihana mengatakan hingga saat ini, Pemkot Bandar Lampung masih memiliki utang hampir 25 Miliar Rupiah dengan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek milik Pemerintah Provinsi Lampung termasuk dengan Rumah Sakit Swasta lainnya.

“Bagaimana dengan nasib tenaga kerja kesehatan yang ada seperti dokter, perawat dan lainnya? Saya sebagai orang kesehatan tentu akan membela ini.” Imbuh Reihana.

Baca Juga:  Perkuat Sinergi Keamanan, Polsek Simpang Pematang Gelar Apel Sabuk dan Kentongan Kamtibmas Bersama Seluruh Elemen Masyarakat

Reihana menambahkan, melalui JKN yang telah menjalankan Universal Health Coverage (UHC), tidak perlu lagi ada program Jamkeskot, menurutnya, hal tersebut dinilai sia – sia dan malah membebani APBD.

Mengutip Jurnal JKN BPJS, UHC diketahui merupakan sebuah inisiasi dimana semua orang dapat memiliki hak akses kesehatan yang berkualitas tanpa terkendala permasalahan biaya.

“Sudah ada JKN dimana pembiayaannya dilakukan secara gotong royong baik Pusat, Provinsi dan Kota, sementara Jamkeskot membebani keuangan daerah, lebih baik dialihkan anggarannya untuk program yang lebih berguna bagi kesejahteraan rakyat.” Pungkas Reihana disambut riuh pendukung.


Penulis : Ahmad


Editor : Fidhela Alvita


Sumber Berita : Bandar Lampung

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Gubernur Mirza Dorong Parpol Perkuat Ketahanan Pangan
Zulhas Hadiri Rembuk Tani Bicara Soal Pupuk dan Harga Gabah
Satlap Tri Cakti Gagalkan Penyelundupan 1,2 Ton Timah Ilegal
Menteri PPA “Menukar” Korban dari Perempuan ke Laki-Laki. Gile Luh
Maulidah Ketua Fatayat Lampung 2026-2031
JMSI NTB Gelar Temu Strategis dengan Manajemen ITDC
Walikota Metro Ajak Insan Pers Bersinergi
Sekber 3 Konstituen tak Ingin Pimpinan Daerah Berakhir di Penjara

Berita Terkait

Sabtu, 2 Mei 2026 - 18:30 WIB

Gubernur Mirza Dorong Parpol Perkuat Ketahanan Pangan

Sabtu, 2 Mei 2026 - 13:39 WIB

Zulhas Hadiri Rembuk Tani Bicara Soal Pupuk dan Harga Gabah

Sabtu, 2 Mei 2026 - 10:23 WIB

Satlap Tri Cakti Gagalkan Penyelundupan 1,2 Ton Timah Ilegal

Sabtu, 2 Mei 2026 - 07:04 WIB

Menteri PPA “Menukar” Korban dari Perempuan ke Laki-Laki. Gile Luh

Jumat, 1 Mei 2026 - 21:14 WIB

Maulidah Ketua Fatayat Lampung 2026-2031

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Gubernur Mirza Dorong Parpol Perkuat Ketahanan Pangan

Sabtu, 2 Mei 2026 - 18:30 WIB

#indonesiaswasembada

Zulhas Hadiri Rembuk Tani Bicara Soal Pupuk dan Harga Gabah

Sabtu, 2 Mei 2026 - 13:39 WIB

#indonesiaswasembada

Satlap Tri Cakti Gagalkan Penyelundupan 1,2 Ton Timah Ilegal

Sabtu, 2 Mei 2026 - 10:23 WIB

#indonesiaswasembada

Menteri PPA “Menukar” Korban dari Perempuan ke Laki-Laki. Gile Luh

Sabtu, 2 Mei 2026 - 07:04 WIB

#indonesiaswasembada

Maulidah Ketua Fatayat Lampung 2026-2031

Jumat, 1 Mei 2026 - 21:14 WIB